Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Noviana Pramesti
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum di Indonesia dan Kebijakan Telegram terhadap Pembajakan Film dan Drama di Aplikasi Telegram Frontieka Ayu Rahmanto; Hanifah Fauziyah; Noviana Pramesti; Syakira Maghfirani; Diana Setiawati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1374

Abstract

Penggunaan internet sebagai sarana hiburan seperti menonton film dan drama bisa dilakukan dengan mudah seperti mengaksesnya secara daring melalui internet. Namun pada kenyataannya, masyarakat lebih menyukai menonton film dan drama secara illegal. Salah satunya melalui Aplikasi Telegram yang di dalamnya terdapat fitur percakapan public channel yang dapat digunakan untuk mengakses video dengan jangkauan yang luas tanpa batas ruang dan waktu serta tidak berbayar. Film maupun drama merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Pembajakan tersebut dapat dilihat bahwasannya kesadaran masyarakat terkait hak kekayaan intelektual masih sangatlah rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum di Indonesia dalam melindungi sebuah karya sinematografi dan juga sikap dari aplikasi Telegram sebagai penyedia platform dalam melakukan perlindungan terkait hak cipta atas pembajakan film dan drama pada aplikasinya. Metode yuridis normatif menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan kajian lebih rinci terkait bagaimana aturan yang berkaitan dalam menyikapi pembajakan film dan drama tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum mengenai pembajakan terhadap film dan drama di Indonesia diatur dalam pasal 25 UU ITE dan UU Hak Cipta dimana pengenaan sanksinya diatur pada pasal 113 ayat 4 UU Hak Cipta. Selain itu UU Hak Cipta menjelaskan upaya pencegahan pembajakan dengan dilakukannya pengawasan oleh Pemerintah mengenai hal-hal yang melanggar hak cipta ataupun hak terkait. Telegram sebagai penyedia platform juga memberikan pelayanan berupa hak aduan atas pelanggaran hak cipta yang kemudian ditindaklanjuti dengan menghapus akses tersebut dari aplikasi Telegram.
The Role of The Financial Services Authority (OJK) as A Supervisor in Digital Financial Institutions (Financial Technology) in Indonesia Frontieka Ayu Rahmanto; Hanifah Fauziyah; Farah Afifatun Nasikhah; Noviana Pramesti; Jasmine Fahira Maulana; Alviana Ayu Nurhidayah
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nowadays, technological developments are increasingly rapid, extending to digital-based financial institution services or financial technology (fintech). Fintech emerged to provide financial services easily and efficiently to receive a product or related loan funds. The Financial Services Authority (OJK) as an independent institution that supervises the financial sector has an important role in expanding and improving its supervision of digital-based financial institutions as an effort to protect consumers. This research uses normative juridical research methods, namely analyzing positive legal rules and norms related to OJK such as Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Financial Services Authority Regulations (POJK) and this research is descriptive because it explains the picture regarding the role of the OJK as a supervisory institution regarding the growth of innovation in technology-based financial services. In carrying out its role, OJK uses two methods, namely pre-operational business methods which are related to before fintech is created and methods during business operations which are related to fintech when it has been implemented. In such a way, the regulations that have been made must be carried out appropriately to protect the interests and security of users.
Co-Authors Alviana Ayu Nurhidayah Diana Setiawati Farah Afifatun Nasikhah Frontieka Ayu Rahmanto Hanifah Fauziyah Jasmine Fahira Maulana Syakira Maghfirani