Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Integrasi dan Akuntabilitas Sebagai Good Governance dalam Administrasi Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara Tamaulina Br.sembiring; Dwi Novitria; Jessica Cristiana Siahaan; Dela Rianti; Hantor Sitorus; M.Homayun lubis
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2186

Abstract

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam konteks pemerintahan daerah, good governance menjadi landasan utama untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan. Dua prinsip utama yang sangat menentukan keberhasilan implementasi good governance adalah integrasi dan akuntabilitas. Integrasi merujuk pada keselarasan antara kebijakan, lembaga, dan program di berbagai tingkatan pemerintahan, sementara akuntabilitas mencerminkan kewajiban aparat pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedua prinsip tersebut diimplementasikan dalam administrasi pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang mengacu pada literatur akademik dan praktik pemerintahan daerah. Diharapkan, melalui penerapan integrasi dan akuntabilitas yang optimal, pemerintahan daerah di Sumatera Utara dapat membangun sistem birokrasi yang lebih responsif, efisien, dan terpercaya.
Criminal Responsibility for Perpetrators in Terrorism Criminal Acts in Indonesia Sri Utami; Yasmirah Mandasari Saragih; Tamaulina Br.Sembiring; Sudarno Hariadi Nasution; Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Assegaf
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v2i1.60

Abstract

The crime of terrorism is a form of crime with an international dimension that is very frightening to the public. Terrorism is a crime against humanity which is classified as an extraordinary crime because it has succeeded in creating chaos based on religion, sect or organization. This crime against humanity is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Terrorism Crimes. Terrorist networks that are difficult to trace and have wide access make the problem of terrorism difficult to eradicate. Easy access between countries is one of the reasons why it is difficult to break the chain of terrorist networks. So efforts are needed through bilateral, regional and international cooperation to eradicate terrorism. The research method used in this paper uses normative legal research based on legal theories. By taking a legislative approach through literature study. This research aiming to find out what causes perpetrators to commit criminal acts of terrorism and to find out what form of criminal law accountability exists for perpetrators who participate in criminal acts of terrorism in Indonesia .