Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Integrasi Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Klausula Baku Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Gunardi Lie; Adifa Jauza Ulataqiy
Journal of Education Transportation and Business Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4116

Abstract

Pengadaan kontrak barang dan jasa ialah suatu proses yang krusial pada hukum bisnis yang mengatur perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat didalam proses pembelian dan penyediaan barang dan jasa terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa menjadi komponen esensial pada sektor pembangunan, utamanya pada program pemerintahan, instansi perusahaan, hingga individu sebagai penyokong adanya pertumbuhan nasional dimana pada proses tersebut terdapat fase persiapan, penetapan konsep, implementasi tender, hingga administrasi dengan sumber dana APBN maupun non-APBN melalui adanya ketidaksaam regulasi teruntuk BUMN serta company swasta PT. X. Kontrak pengadaan barang serta jasa didefinisikan menjadi perjanjian suatu pihak sebagai penyedia atau produsen barang serta jasa yangmana sepakat setuju menyerahkan barang maupun jasa tertentu miliknya serta pihak pengguna barang dinamakan konsumen barang atau jasa setuju membayarkan sejumlah nomimal atas barang maupun jasa pemberian pihak penyedia. Kontar pengadaan barang jasa tersebut perperan sentral pada proses, tetapi kerap kali muncul ketidakseimbangan diantara pihak pemanfaat dengan pihak penyedia barang/jasa. Asas keseimbangan ialah adanya keselarasan ataupun kesesuaian dimana tak ada pihak mendominasi diantara satu sama lain, serta tak ada elemen saling menguasai satu sama lainnya. Hukum kontrak bisa membagikan suatu kerangka hukum secara jelas serta tak ambigu terkait cara terbentuknya suatu hukum, tindakan tepat yang hendaknya dijalankan tatkala satu pihak menyeleweng melanggar kontrak serta cara penyelesaian manakala terjadi kerugian. Tujuan pengadaan barang jasa juga melibatkan cara sistematis bertujuan guna memvalidasi efisiensi serta transparansi dalam mengelola finansial moneter negara. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada asas keseimbangan ini juga memerlukan perhatian yang series terhadap asas keseimbangan, proses pengadaan yang transparan, dan pengawasan hukum yang efektif.
Strategi Integrasi Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Klausula Baku Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Gunardi Lie; Adifa Jauza Ulataqiy
Journal of Education Transportation and Business Vol. 1 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4116

Abstract

Pengadaan kontrak barang dan jasa ialah suatu proses yang krusial pada hukum bisnis yang mengatur perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat didalam proses pembelian dan penyediaan barang dan jasa terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa menjadi komponen esensial pada sektor pembangunan, utamanya pada program pemerintahan, instansi perusahaan, hingga individu sebagai penyokong adanya pertumbuhan nasional dimana pada proses tersebut terdapat fase persiapan, penetapan konsep, implementasi tender, hingga administrasi dengan sumber dana APBN maupun non-APBN melalui adanya ketidaksaam regulasi teruntuk BUMN serta company swasta PT. X. Kontrak pengadaan barang serta jasa didefinisikan menjadi perjanjian suatu pihak sebagai penyedia atau produsen barang serta jasa yangmana sepakat setuju menyerahkan barang maupun jasa tertentu miliknya serta pihak pengguna barang dinamakan konsumen barang atau jasa setuju membayarkan sejumlah nomimal atas barang maupun jasa pemberian pihak penyedia. Kontar pengadaan barang jasa tersebut perperan sentral pada proses, tetapi kerap kali muncul ketidakseimbangan diantara pihak pemanfaat dengan pihak penyedia barang/jasa. Asas keseimbangan ialah adanya keselarasan ataupun kesesuaian dimana tak ada pihak mendominasi diantara satu sama lain, serta tak ada elemen saling menguasai satu sama lainnya. Hukum kontrak bisa membagikan suatu kerangka hukum secara jelas serta tak ambigu terkait cara terbentuknya suatu hukum, tindakan tepat yang hendaknya dijalankan tatkala satu pihak menyeleweng melanggar kontrak serta cara penyelesaian manakala terjadi kerugian. Tujuan pengadaan barang jasa juga melibatkan cara sistematis bertujuan guna memvalidasi efisiensi serta transparansi dalam mengelola finansial moneter negara. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada asas keseimbangan ini juga memerlukan perhatian yang series terhadap asas keseimbangan, proses pengadaan yang transparan, dan pengawasan hukum yang efektif.
The Role of the State in Health Law Enforcement in Indonesia: A Constitutional Law Perspective Christine S.T. Kansil; Adifa Jauza Ulataqiy
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4131

Abstract

The role of the state in enforcing health law in Indonesia is a crucial aspect aligned with constitutional provisions, particularly Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution, which emphasizes the right to health. The state is expected to create a legal system that protects and fulfills the health rights of the community through the formulation of policies, regulations, and oversight of health service delivery. The implementation of Law No. 36 of 2009 on Health underscores the government's responsibility to provide accessible and quality health services. Health law enforcement includes actions against violations, including sanctions for providers that do not comply with standards. In this context, the state must also respond to health emergencies, such as pandemics, with swift and effective measures. Additionally, public participation in health decision-making processes is vital. In the long term, political commitment and adequate resource allocation are necessary to ensure the sustainability of health programs. Through a holistic, human rights-based approach, the state can create an inclusive and quality health system for all members of society.