Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kajian Dogmatik Terhadap Dampak Layanan Perbankan Online Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Sherlyana Indah Saputri
Journal of Education Transportation and Business Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak layanan perbankan online syariah terhadap perilaku keuangan masyarakat di Indonesia dari perspektif hukum Islam. Dalam perkembangan teknologi, layanan perbankan online syariah menjadi salah satu alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat. Namun, penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan digital memunculkan berbagai tantangan dan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dogmatik dengan analisis kualitatif berdasarkan sumber-sumber literatur hukum Islam dan data empiris mengenai perilaku keuangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan perbankan online syariah berpotensi mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat dengan cara yang lebih transparan dan etis, namun terdapat beberapa isu terkait kepatuhan syariah yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Rekomendasi diberikan kepada otoritas perbankan syariah untuk memperkuat regulasi yang memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan lebih konsisten dalam layanan digital.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja Rasji Rasji; Puja Ayu Purwanti; Sherlyana Indah Saputri
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui studi kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang melakukan uji materiil, tetapi juga berperan penting dalam menilai kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan ketentuan konstitusional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat akibat tidak terpenuhinya prinsip partisipasi publik yang bermakna dan prosedur legislasi yang tepat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan hukum di Indonesia dan mempertegas posisi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal demokrasi.
Kajian Dogmatik Terhadap Dampak Layanan Perbankan Online Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Sherlyana Indah Saputri
Journal of Education Transportation and Business Vol. 1 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak layanan perbankan online syariah terhadap perilaku keuangan masyarakat di Indonesia dari perspektif hukum Islam. Dalam perkembangan teknologi, layanan perbankan online syariah menjadi salah satu alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat. Namun, penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan digital memunculkan berbagai tantangan dan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dogmatik dengan analisis kualitatif berdasarkan sumber-sumber literatur hukum Islam dan data empiris mengenai perilaku keuangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan perbankan online syariah berpotensi mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat dengan cara yang lebih transparan dan etis, namun terdapat beberapa isu terkait kepatuhan syariah yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Rekomendasi diberikan kepada otoritas perbankan syariah untuk memperkuat regulasi yang memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan lebih konsisten dalam layanan digital.