Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kajian Hukum Merek sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus No. 57/pdt.sus-HKI/2019/PN niaga.jkt.pst) Jeane Neltje Saly; Aurelia Jessica Mavelynn; Eileen Carsnelly; Jedyzha Azzariel Priliska; Puja Ayu Purwanti; Grace Mercy Dina Manoppo
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1272

Abstract

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih efisien terhadap perlindungan hukum terkait merek dagangan. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu identitas suatu produk yang menjadi suatu tanda sehingga dapat dikenali dalam suatu kegiatan perdagangan yang juga menjadi jaminan mutu dari suatu produk apabila dibandingkan dengan produk sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Di era sekarang, masih cukup banyak oknum yang belum mendaftarkan merek dagangannya dengan faktor seperti minimnya pemahaman terkait pentingnya pendaftaran suatu merek dagang serta manfaat dari pendaftaran merek tersebut. Sehingga oknum yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tersebut tentu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa demi menjamin suatu perlindungan hukum atas merek dagangannya maka diharapakan untuk melakukan pendaftaran merek suatu dagangan guna memperoleh kepastian hukum.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia Griselda Vaustine; Marina; Puja Ayu Purwanti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.1371

Abstract

Breach of contract disputes is one of the problems that often occurs in civil legal relations, especially in agreements. Breach of contract occurs when one party to the agreement does not fulfill its obligations as agreed. This study aims to analyze the mechanism for resolving breach of contract disputes from the perspective of Indonesian civil law. The research method used is normative juridical, with an approach through literature studies of relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the resolution of breach of contract disputes can be carried out through two channels, namely litigation (court) and non-litigation (alternative dispute resolution), such as mediation, arbitration, or negotiation. The choice of settlement mechanism is highly dependent on the agreement of the parties, time effectiveness, costs, and confidentiality. In practice, although the court is still the main choice, the use of non-litigation mechanisms is increasing because it is considered more efficient and flexible. This study is expected to contribute to the development of civil dispute resolution practices in Indonesia.
Analisis Keamanan Data Dalam Telematika Hukum: Antara Privasi dan Transparansi Moody Rizqy Syailendra Putra; Puja Ayu Purwanti; Aulia Salma Istisofani
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 1 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3875

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan data hukum. Artikel ini menganalisis keamanan data dalam konteks telematika hukum, dengan fokus pada keseimbangan antara privasi dan transparansi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji regulasi, tantangan, dan solusi potensial dalam menjaga keamanan data hukum di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan sistem keamanan data yang efektif, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan akan privasi dan tuntutan transparansi. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan etika untuk menciptakan ekosistem telematika hukum yang aman dan terpercaya.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja Rasji Rasji; Puja Ayu Purwanti; Sherlyana Indah Saputri
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui studi kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang melakukan uji materiil, tetapi juga berperan penting dalam menilai kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan ketentuan konstitusional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat akibat tidak terpenuhinya prinsip partisipasi publik yang bermakna dan prosedur legislasi yang tepat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan hukum di Indonesia dan mempertegas posisi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal demokrasi.