Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Keadilan
Slamet Haryadi
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH BIOLOGIS ATAS INFANTICICDE OLEH IBU DILUAR NIKAH Vira Pidiana; Slamet Haryadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/qvbf2a20

Abstract

Abstrak Infanticide merupakan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu yang sering berkaitan dengan kehamilan di luar nikah akibat tekanan psikologis dan stigma sosial. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban hukum umumnya dibebankan kepada ibu, sementara peran ayah biologis jarang dikaji secara komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya infanticide oleh ibu di luar nikah serta mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana ayah biologis berdasarkan ketentuan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial, stigma keluarga, dan tidak adanya dukungan ayah biologis merupakan faktor dominan yang memengaruhi terjadinya infanticide. Ayah biologis pada kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui konsep penyertaan, pembantuan, maupun kelalaian. Kata Kunci: infanticide, ayah biologis, pertanggungjawaban pidana, kehamilan di luar nikah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH BIOLOGIS ATAS INFANTICICDE OLEH IBU DILUAR NIKAH Vira Pidiana; Slamet Haryadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/qvbf2a20

Abstract

Abstrak Infanticide merupakan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu yang sering berkaitan dengan kehamilan di luar nikah akibat tekanan psikologis dan stigma sosial. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban hukum umumnya dibebankan kepada ibu, sementara peran ayah biologis jarang dikaji secara komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya infanticide oleh ibu di luar nikah serta mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana ayah biologis berdasarkan ketentuan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial, stigma keluarga, dan tidak adanya dukungan ayah biologis merupakan faktor dominan yang memengaruhi terjadinya infanticide. Ayah biologis pada kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui konsep penyertaan, pembantuan, maupun kelalaian. Kata Kunci: infanticide, ayah biologis, pertanggungjawaban pidana, kehamilan di luar nikah.
Analisis Penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap PNS yang Menyalahgunakan Wewenang Aziza Nadya Syahni; Slamet Haryadi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2568

Abstract

This research aims to analyze the application of Article 3 of the Anti-Corruption Law toward Civil Servants who abuse their authority, as well as to examine the form of legal responsibility arising from such actions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, through the analysis of Decision Number 154 K/Pid.Sus/2026. The results indicate that the application of Article 3 in this case emphasizes the element of abuse of authority committed by the defendant as a civil servant in the administrative process and disbursement of government project funds. The defendant was not proven to have enriched himself as stipulated in Article 2, but was proven to have misused his authority, resulting in potential state financial losses. The application of Article 3 expands the scope of legal responsibility, encompassing not only active misconduct but also negligence or omission that leads to state losses. Legal accountability in this case is individual in nature, although the act was committed collectively, with penalties in the form of imprisonment and fines as a manifestation of accountability for abuse of office. This study concludes that Article 3 of the Anti-Corruption Law plays a crucial role in addressing abuse of authority by civil servants and has implications for increasing the standard of due diligence in the execution of public duties.
Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024 Erizal Fain; Slamet Haryadi
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4930

Abstract

 Keterbukaan informasi publik merupakan mandat konstitusi yang menjadi manifestasi tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun dinamika penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa implementasi dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang merupakan Hukum Acara dalam penyelesaian sengeketa informasi public  masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung berdasarkan data penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan Komisi Informasi Provinsi Lampung tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Tahun 2020 tetap digunakan sebagai kerangka periode kebijakan, namun informasinya diperoleh secara retrospektif melalui uraian dalam laporan 2021. Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik document-based analysis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi temuan menggunakan model Miles & Huberman. Evaluasi implementasi menggunakan pendekatan compliance assessment yang menilai kesesuaian antara praktik penyelesaian sengketa dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam PERKI PPSIP, yang mencakup tahapan registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, serta pelaksanaan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP di Komisi Informasi Provinsi Lampung telah berjalan secara struktural maupun prosedural, namun efektivitasnya masih fluktuatif sepanjang 2021–2024. Tren data menunjukkan peningkatan jumlah permohonan sengketa informasi, terutama pada tahun 2022 dan 2024, dengan penyelesaian dominan melalui adjudikasi dibandingkan mediasi. Tantangan utama implementasi meliputi kesiapan badan publik dalam memenuhi permohonan informasi, kualitas penyusunan jawaban keberatan, serta rendahnya pemahaman hukum pemohon maupun termohon. Faktor pendukung dapat dilihat dari peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi, penguatan regulasi pendukung, serta digitalisasi layanan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat dari keberhasilan implementasi PERKI PPSIP tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga kapasitas institusi, kepatuhan badan publik, serta ekosistem literasi publik sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas PPID, optimalisasi mekanisme mediasi, dan peningkatan literasi keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk memperbaiki efektivitas penyelesaian sengketa di masa mendatang.
ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEPERCAYAAN SEBAGAI UNSUR PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NO.75/PID.B/2024/PN.KBU) Aura Huda Angriani; Slamet Haryadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v17i1.39368

Abstract

Penelitian ini membahas kriptografi sebagai bagian dari unsur tindak pidana penipuan dalam hukuman Nomor 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana penerapan unsur-unsur penipuan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengoreksi unsur Pasal 378 KUHP dan menilai dasar pertimbangan hakim secara yuridis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan perkara, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan jika semua unsur tindak pidana penipuan sudah terpenuhi secara kumulatif, termasuk adanya tipu muslihat, yang bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta perbuatan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan uang. Penyalahgunaan kepercayaan terbukti menjadi faktor penting dalam terjadinya penipuan. Pertimbangan hakim yang dinilai sudah sesuai pada penyampaian fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat kekurangan dalam analisis penguatan secara teoritis. Dengan demikian, kesimpulannya sudah tepat secara yuridis, namun masih perlu pengembangan dari aspek akademik.
Rekodifikasi Delik Korupsi Dalam KUHP Nasional: Tantangan dan Harapan Bagi Penegakan Hukum yang Berintegritas: Penelitian Slamet Haryadi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.5937

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui rekodifikasi delik korupsi. Selama ini, tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang khusus yang terpisah dari KUHP, sehingga menimbulkan fragmentasi norma dan potensi disharmonisasi dalam penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional serta mengkaji tantangan dan harapan yang muncul bagi penegakan hukum yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekodifikasi delik korupsi diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dan integrasi sistem hukum pidana, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan serius terkait sinkronisasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kesiapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi regulasi dan penguatan pemahaman aparat agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara optimal.
Co-Authors Aura Huda Angriani Aziza Nadya Syahni Erizal Fain Vira Pidiana