Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Jurnal Hukum Indonesia Keadilan
Slamet Haryadi
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH BIOLOGIS ATAS INFANTICICDE OLEH IBU DILUAR NIKAH Vira Pidiana; Slamet Haryadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/qvbf2a20

Abstract

Abstrak Infanticide merupakan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu yang sering berkaitan dengan kehamilan di luar nikah akibat tekanan psikologis dan stigma sosial. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban hukum umumnya dibebankan kepada ibu, sementara peran ayah biologis jarang dikaji secara komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya infanticide oleh ibu di luar nikah serta mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana ayah biologis berdasarkan ketentuan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial, stigma keluarga, dan tidak adanya dukungan ayah biologis merupakan faktor dominan yang memengaruhi terjadinya infanticide. Ayah biologis pada kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui konsep penyertaan, pembantuan, maupun kelalaian. Kata Kunci: infanticide, ayah biologis, pertanggungjawaban pidana, kehamilan di luar nikah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AYAH BIOLOGIS ATAS INFANTICICDE OLEH IBU DILUAR NIKAH Vira Pidiana; Slamet Haryadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/qvbf2a20

Abstract

Abstrak Infanticide merupakan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu yang sering berkaitan dengan kehamilan di luar nikah akibat tekanan psikologis dan stigma sosial. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban hukum umumnya dibebankan kepada ibu, sementara peran ayah biologis jarang dikaji secara komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya infanticide oleh ibu di luar nikah serta mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana ayah biologis berdasarkan ketentuan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial, stigma keluarga, dan tidak adanya dukungan ayah biologis merupakan faktor dominan yang memengaruhi terjadinya infanticide. Ayah biologis pada kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui konsep penyertaan, pembantuan, maupun kelalaian. Kata Kunci: infanticide, ayah biologis, pertanggungjawaban pidana, kehamilan di luar nikah.
Analisis Penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap PNS yang Menyalahgunakan Wewenang Aziza Nadya Syahni; Slamet Haryadi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2568

Abstract

This research aims to analyze the application of Article 3 of the Anti-Corruption Law toward Civil Servants who abuse their authority, as well as to examine the form of legal responsibility arising from such actions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, through the analysis of Decision Number 154 K/Pid.Sus/2026. The results indicate that the application of Article 3 in this case emphasizes the element of abuse of authority committed by the defendant as a civil servant in the administrative process and disbursement of government project funds. The defendant was not proven to have enriched himself as stipulated in Article 2, but was proven to have misused his authority, resulting in potential state financial losses. The application of Article 3 expands the scope of legal responsibility, encompassing not only active misconduct but also negligence or omission that leads to state losses. Legal accountability in this case is individual in nature, although the act was committed collectively, with penalties in the form of imprisonment and fines as a manifestation of accountability for abuse of office. This study concludes that Article 3 of the Anti-Corruption Law plays a crucial role in addressing abuse of authority by civil servants and has implications for increasing the standard of due diligence in the execution of public duties.
Co-Authors Aziza Nadya Syahni Vira Pidiana