Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Andy Putra Rusdianto
Universitas 17 Agustus 1945
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Urgensi Pengaturan yang Mewajibkan Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Andy Putra Rusdianto; Otto Yudianto
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v1i2.131

Abstract

Tulisan ini membahas pentingnya legalisasi yang menuntut bukti asal tindak pidana pada kejahatan pencucian uang. Ketentuan Pasal 69 F No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi topik dalam pembahasan penulisan. Banyak orang membaca Pasal 69 sebagai ketentuan untuk kebebasan tanpa perlu membuktikan tindak pidana yang mendasarinya. Sudut pandang ini menyoroti pentingnya Undang-Undang yang mensyaratkan adanya bukti tindak pidana asal, yang sulit dibuktikan karena karakteristik tindak pidana, asas praduga tak bersalah, selanjutnya konsep pembuktian pada mekanisme peradilan pidana Indonesia. Adanya tulisan ini bertujuan sebagai pernyataan bahwa pemikiran mengenai pentingnya suatu peraturan yang mensyaratkan adanya bukti tindak pidana asal pencucian uang mengingat tujuan pasal diatas, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan mengenai konstitusional. Digunakan metodologi penelitian hukum normatif, serta pendekatan analitis terhadap hukum, peraturan, dan putusan pengadilan. Kesimpulan dari pasal ini adalah bahwa pembuktian asal tindak pidana pencucian uang harus terlaksana agar prosedur penegakan hukum dapat sesuai dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Co-Authors Otto Yudianto