Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Begawan Abioso ANDREW Law Journal PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Ilhamdi Ilhamdi
Faculty Of Communication Science And Law, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM DIGITAL ATAS KONTEN DAN TRANSAKSI PENGGUNA Salsabilla Denov; Bebi Muhasnah; Ilhamdi Ilhamdi
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.191

Abstract

Perkembangan ekonomi platform digital di Indonesia telah mengubah peran platform dari perantara pasif menjadi pelaku aktif melalui kurasi algoritmik berbasis kecerdasan buatan. Perubahan ini menimbulkan celah hukum karena platform masih mengandalkan doktrin safe harbor untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian transaksi, sementara penyelesaian sengketa terkendala ketidakharmonisan regulasi. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis ini menunjukkan bahwa intervensi algoritmik telah mengikis klaim netralitas platform. Penelitian ini mengusulkan kerangka pertanggungjawaban hukum berjenjang berdasarkan tingkat kendali platform guna mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, serta menjaga inovasi dan persaingan yang sehat dalam ekosistem digital.
Rekonstruksi Kepastian Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berbasis Prinsip Good Digital Governance dalam Sistem Pertanahan Indonesia Ilhamdi Ilhamdi; Dedy Saputra
PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Kalibra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70716/perseptif.v4i3.738

Abstract

Transformasi digital administrasi pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan normatif, seperti fragmentasi regulasi, perlindungan hak keperdataan, keamanan sistem elektronik, dan tata kelola data. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum sertifikat tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah digital di Indonesia serta merumuskan model rekonstruksi berbasis Good Digital Governance. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, analisis komparatif, dan sintesis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum sertifikat tanah elektronik belum terwujud secara optimal akibat kesenjangan normatif, fragmentasi regulasi, dan belum terintegrasinya prinsip-prinsip Good Digital Governance dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan digital. Penelitian ini menghasilkan Model Rekonstruksi Kepastian Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berbasis Good Digital Governance yang mengintegrasikan kepastian regulasi, perlindungan hak keperdataan, akuntabilitas kelembagaan, keamanan siber, interoperabilitas data, dan perlindungan data pribadi dalam satu kerangka konseptual. Model tersebut memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pertanahan digital serta rekomendasi normatif untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan digital di Indonesia.
Reconstructing a Land Rights Conflict Resolution Model Based on Local Wisdom and Legal Literacy in Kulim Subdistrict Ilhamdi Ilhamdi; Sri Dwi Retno Ningsih; Bebi Muhasnah
Begawan Abioso Vol. 17 No. 2 (2026): Begawan Abioso (In press)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v17i2.1476

Abstract

Land rights conflict is a recurring structural problem in adat-urban transition areas experiencing rapid land-use conversion, including Kulim Subdistrict, Pekanbaru City, where settlement and industrial expansion frequently collides with customary land tenure claims, while litigation is regarded as slow, costly, and disregards social cohesion. This study aims to reconstruct a land conflict resolution model that integrates local wisdom with the strengthening of community legal literacy. A normative-empirical legal method was applied through a literature-based approach and comparative analysis of customary land dispute cases in Riau Province. The findings indicate that customary deliberation gains greater social acceptance than pure litigation, yet its effectiveness is weakened by the community's limited legal literacy regarding land status, evidentiary procedures, and registration. The reconstructed model rests on three tiered pillars: strengthening customary institutions as first-tier mediators, integrating customary procedures into the formal mediation framework under Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, and sustained legal literacy programs for the community. This model is expected to serve as a more participatory, equitable, and sustainable dispute resolution alternative for Kulim Subdistrict and other comparable adat-urban transition areas.
Co-Authors Bebi Muhasnah Bebi Muhasnah Dedy Saputra Salsabilla Denov Sri Dwi Retno Ningsih