Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Hukum PUSKAPSI Law Review
Sultoni Fikri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rethinking the Empty Ballot Box in Pilkada: Between Democratic Substance and Legal Formalism Sultoni Fikri; Syofyan Hadi; Baharuddin Riqiey; Rizky Bangun Wibisono
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n2.p409-436

Abstract

The phenomenon of single-candidate elections in regional head elections (Pilkada) poses challenges to the democratic principles of directness, generality, freedom, confidentiality, honesty, and fairness. To address such electoral impasses, the "empty ballot box" mechanism was introduced through Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015 and supported by General Election Commission Regulations (PKPU), offering voters an alternative. However, this mechanism raises critical legal and democratic concerns—whether it truly reflects popular sovereignty or merely serves as an administrative formality. This study examines the legal legitimacy, democratic substance, and systemic consequences of the empty ballot box in Pilkada. Using a doctrinal legal methodology with statutory and conceptual approaches, the analysis reveals that the empty box mechanism predominantly acts as an administrative safeguard rather than a vehicle of the people's will. While it ensures procedural continuity, it fails to address the deeper issues of political representation and structural deficiencies in candidate nomination. The dominance of legal positivism in regulating this mechanism neglects principles of substantive justice and meaningful participation. This study argues for a comprehensive legal reform that moves beyond formal compliance and embraces progressive legal principles. Such reform should strengthen political party accountability, support independent candidacies, and expand public participation in candidate nomination. By reframing the empty box through the lens of democratic renewal and human rights, this article contributes a novel critique of electoral design in Indonesia.
Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Asas Erga Omnes dan Problematika Implementasinya Wicaksono, Demas Brian; Eskanugraha, Andika Putra; Sultoni Fikri; Ananta, Ahmad Rizal Roby; Istikhomah
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60021

Abstract

Penelitian ini menelaah kedudukan strategis Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat kekuasaan kehakiman dan menjamin tegaknya supremasi konstitusi di Indonesia. Permasalahan yang dikaji berfokus pada belum efektifnya implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun secara hukum memiliki sifat final and binding serta berlaku umum (erga omnes). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari putusan tersebut serta merumuskan alternatif solusi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme eksekusi yang memadai menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan menurunnya otoritas peradilan konstitusi. Selain itu, implementasi putusan juga kerap mengalami inkonsistensi akibat perbedaan interpretasi serta kepentingan antar lembaga negara. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan konstitusional, penetapan batas waktu pelaksanaan putusan (constitutional deadline), pemberian sanksi terhadap ketidakpatuhan, serta pengembangan dialog konstitusional antara Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi serta mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum dalam sistem hukum Indonesia.
Co-Authors Ananta, Ahmad Rizal Roby Baharuddin Riqiey Demas Brian Wicaksono Eskanugraha, Andika Putra ISTIKHOMAH Rizky Bangun Wibisono Syofyan hadi