Garuda - Garba Rujukan Digital

Al-I'rab dan Problematika Semantik dalam Al-Qur'an Syofyan Hadi
Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Vol. 9 No. 2 (2017): Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
Publisher : Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang

Semantic adalah komponen linguistic yang sangat komplek di dalambahasa Arab. Kompleksitas semantic Bahasa Arab tersebut misalnyaterlihat dalam kaitanya dengan persoalan pilihan kata, posisi kata dalamkalimat, hingga persoalan bunyi harkat akhir dari sebuah kata atau yangdikenal dengan i’r?b. Oleh karena itu, salah satu problematikapenterjemahan yang sangat krusial dari teks-teks yang berbahasa bahasaArab adalah bahwa tidak mungkin melakukan tarjamahan sebuah kalimattermasuk tentunya sebuah ayat dalam al-Qur’an secara tekstual atauharfiyah. Karena tejemahan secara harfiyah tidak akan mampumenampung atau bahkan akan berpotensi menghilangkan hakikat maknayang dikandung kalimat tersebut. Oleh karena itu, terjamahan maknawi(terjemahan yang bersifat semantic) adalah pola tarjamahan yang palingmungkin dan paling tepat terhadap sebuah kalimat dalam bahasa Arab.Sehingga makna yang dikandung oleh kalimat tersebut bisa disampaikandan dipahami oleh lawan bicara, pendengar atau pembaca secara baik danbenar sesuai makna yang dimaksud dan diinginkan oleh pembicara.

Pemahaman Sastra Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab UIN Imam Bonjol Padang: Perspektif Ilmu Sastra Syofyan Hadi; Wartiman Wartiman; Yasmin Azizi; Nori Elfira Nengsih; Delfita Susanti; Annisa Maharani; Ikhwal Ikhsani
Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Vol. 10 No. 1 (2018): Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
Publisher : Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang

Artikel ini membahas tentang pemahaman sastra mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai pendekatan. Penelitian yang menjadikan mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab angkatan tahun 2014 sebagai objek ini menarik kesimpulan bahwa pemahaman sastra mahasiswa masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman tersebut dapat dikotakkan dalam tiga unsur penting yang menjadi bagian keilmuan sastra, yaitu sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Dalam hal sejarah sastra, pemahaman mahasiswa digolongkan rendah karena memiliki pemahaman yang minim dalam hal standar atau tolok ukur pemahaman sejarah sastra. Dalam hal teori sastra, pemahaman mahasiswa digolongkan rendah karena minimnya pengetahuan mengenai teori sastra yang ada serta banyaknya kegagalan dan kebuntuan saat mahasiswa mengoperasikan teori tersebut dalam penelitian nyata. Dalam hal kritik sastra, pemahaman mahasiswa digolongkan rendah karena minimnya wawasan teoretis seputar kritik sastra dan tidak adanya kritik sastra yang dihasilkan mahasiswa.

Tipologi Sikap Masyarakat Timur terhadap Hegemoni Barat dalam Naskah Drama Abthal Al-Yarmuk: Analisis Oksidentalisme Hassan Hanafi Reflinaldi Reflinaldi; Syofyan Hadi; Ahmad Busyrowi
Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Vol. 11 No. 1 (2019): Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
Publisher : Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang

This research aims to observe the terrain of morpho-semantic meaning of the word auliya’ in the Qur'an; what words are included in the morpho-semantic field of the word auliya’, and how the features are useful. This study aims to gather words that are in the morpho-semantic field of the auliya’ word 'in the Qur'an, find their meaning features, common components of the meaning and components of differentiating meaning (diagnostic communication) so that the meaning can be obtained representative of the word auliya'. The study found 234 words incorporated into the auliya’ 'morpho-semantic field' in 69 forms, spread over 55 letters in 208 verses. All these words come from six basic forms which are classified into three classes of words. Firstly, the componential analysis reveals root meanings (general meaning components), i.e., assembling, reducing, governing (action), near / no distance, help, full of love, responsible, always supervising (characters) . Next, distinguishing components consist of the meaning of the basic form, namely, god, king / authority / master, religion, heritage, culture (perpetrator), time and institution (etc.). Lastly, the grammatical meaning, namely, Al-Syakhsh (pronoun), Al-'Adad (numeral) , Al-Ta'yin (definite) and Al-Nau '(gender), besides the meaning of' ‘time' specifically for the class of verb.

Kisah Pengasuhan Maryam Dalam Al-Qur’an Perspektif Semiotika Roland Barthes Yosi Rani Saputri; Alfadilah Alfadilah; Faizin Faizin; Syofyan Hadi
Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam Vol 3 No 2 (2023): Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam
Publisher : Institut Agama Islam Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55062//IJPI.2023.v3i2/347/5

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap polapengasuhan Maryam dalam al-Qur‟an dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Penelitian ini dilatarbelakangi ditemukan dalam al-Qur‟an seorang sosok yang sangat istimewa hingga namanya diabadikan pada satu surahdalam al-Qur‟an yakni surah Maryam Hal ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya tentu ada proses pengasuhan dan pendidikan yang menjadikan Maryam istimewa. Oleh sebab itu penelitian inibertujuan untuk mengetahui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua Maryam dalam mendidik dan mengasuhnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan (library research). Analisis data penelitian ini menggunakan semiotika Roland Barthes dengan tiga tahapan yaitu denotasi, konotasi dan mitos. Hasil yang ditemukan dalam penelitian dengan menggunakan tiga tahapan semiotika Roland Barthes ditemukan beberapa pola pengasuhan pada Q.S Ali-Imran ayat 33-44 adalah: Pertama, pengasuhan dimulai dari keluarga yang shaleh. Kedua, melakukan ketaatan kepada Allah selama proses kehamilan. Ketiga, memberikan nama yang terbaik kepada anak. Keempat, mendoakan agar anak terhindar dari godaan setan. Kelima, memberikan pendidikan yang terbaik dan berkualitas. Keenam, pengasuhan harus dilakukan secara serius dan semaksimal mungkin. Ketuju, memberikan makan yang halal lagi baik. Kedelapan,pengasuhan yang baik harus dilakukan oleh orang yang shaleh.

THE POSITION OF THE REGULATION HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL AUTHORITY IN THE LEGISLATION SYSTEM Probojati Bayu Herlambang; Syofyan Hadi
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5798

ABSTRACTThis study aims to determine and understand the position of the regulationof the Nusantara Capital Authority in the legislation system. The research methodused is a legal research method with a type of normative legal research in which theapproach used is a statute approach and a conceptual approach. The legal materialsused are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this studyindicate that the position of the regulation of the Head of the Nusantara CapitalAuthority is equivalent to regional regulations. This is because: (1) The Head of theNusantara Capital Authority has a ministerial level position only in the proceduralaspect of his appointment, while in terms of forming regulations he has the positionof a regional head. (2) In terms of the authority to make rules, the Nusantara CapitalAuthority as a special regional unit at the provincial level has the authority ofattribution in terms of regulating (regelendad) the process of implementing thespecial regional government of the Nusantara Capital (3) Seeing that the positionof the Head of the Authority is the head of a special regional government, the legalproducts issued by the Head of the Nusantara Capital Authority are at the same levelas "Regional Regulations" which, if based on the concept of grouping in theHierarchy of laws and regulations, the location of the Regulation of the NusantaraCapital Authority is classified as regional regulations.Keywords: Position, Head of Authority Regulation, Legislation

TECHNICAL PROBLEMS IN THE REVIEWING OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW (PERPPU) AT THE CONSTITUTIONAL COURT FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY Taufikkurrahman Upik; Slamet Suhartono; Syofyan Hadi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.414

The need for formal legal sources in constitutional activities in public life cannot be ascertained due to a country's dynamics and political conditions. It is still also related to the need for regulatory provisions that align with current conditions. Government Regulations in Lieu of Law (PERPPU) are issued by the President in response to compelling urgencies, leveraging his constitutional authority to enact such regulations. Since PERPPU is a subjective product of the President, as mandated by the 1945 Constitution, it must be immediately reviewed by The House of Representatives (DPR) for approval or revoked if rejected. With the issuance of the PERPPU, certain parties may undoubtedly feel constitutionally disadvantaged. In such cases, the way that can be taken is to conduct a judicial review of the Constitutional Court as has been established in legal precedent. This research includes legal research. It is called legal research because the object of research is related to law. The type of research used is normative juridical. The approaches used in this research are the statute, conceptual, and case approaches. The results showed that many cases of PERPPU reviewing at the Constitutional Court lost the object of reviewing because it was enacted into law by the DPR. The loss of reviewing object PERPPU reviewing at the Constitutional Court becomes a technical problem in PERPPU reviewing that must be anticipated in the procedure for reviewing at the Constitutional Court.

MANFAAT POSITIF BAGI PENYELENGGARA NEGARA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Pujo Bayu Aji; Syofyan Hadi
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.17113

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Indonesia dikategorikan sebagai sebuah tindak Pidana Luar biasa karena banyaknya para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupi, pemerintah sudah berupaya dengan berbagai cara untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah dengan diberlakukkannya kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya sehinga dengan begitu dapat digunakan sebagai salah satu upaya memantau harta kekayaan penyelenggara negara. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah kewajiban bagi Penyelenggara Negara, ketentuan tersebut diatur dalam Undang undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sedangkan yang dimaksud penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Aturan tetang penyampaian Laporan harta kekayaan sudah ada tetapi masih banyak penyelenggara negara yang tidak patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya. Ketidaktaatan para penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan tersebut apakah karena Penyelenggara belum memahami manfaat positif bagi Penyelenggara negara ketika tersangkut tindak pidana korupsi Kata kunci: Korupsi, Laporan Harta Kekayaan, Penyelenggara Negara, Manfaat.

MANFAAT POSITIF BAGI PENYELENGGARA NEGARA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Pujo Bayu Aji; Syofyan Hadi
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.17113

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Indonesia dikategorikan sebagai sebuah tindak Pidana Luar biasa karena banyaknya para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupi, pemerintah sudah berupaya dengan berbagai cara untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah dengan diberlakukkannya kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya sehinga dengan begitu dapat digunakan sebagai salah satu upaya memantau harta kekayaan penyelenggara negara. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah kewajiban bagi Penyelenggara Negara, ketentuan tersebut diatur dalam Undang undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sedangkan yang dimaksud penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Aturan tetang penyampaian Laporan harta kekayaan sudah ada tetapi masih banyak penyelenggara negara yang tidak patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya. Ketidaktaatan para penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan tersebut apakah karena Penyelenggara belum memahami manfaat positif bagi Penyelenggara negara ketika tersangkut tindak pidana korupsi Kata kunci: Korupsi, Laporan Harta Kekayaan, Penyelenggara Negara, Manfaat.

Penerapan Patriotisme Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya) Tomy Michael; Syofyan Hadi; Wiwik Afifah; Fransiscus Nanga Roka; Muhamad Khoirul Ma'arif; Anam Iman Aulia; Zidniy Ma Naviah; Alienda Maulidiantie
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.9295

Dalam konteks ilmu hukum, sesuatu yang tidak diketahui harus ditelusuri secara normatif. Dalam tulisan ini berfokus menyelesaikan permasalahan akan makna patriotisme dalam Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya karena dalam praktiknya para penari anak hanya melakukan tarian secara global namun kurang mengetahui makna kebudayaan dalam ilmu hukum. Frasa “kurang mengetahui” yaitu peningkatan akan korelasi tarian dengan ilmu hukum. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian empiris dengan pengumpulan data berupa wawancara, pelatihan dan pengolahan data lebih lanjut. Penyelesaian masalah pertama yaitu dengan mengadakan permainan ular tangga patriotisme dimana adanya permainan yang menggunakan daftar pertanyaan seputar pemahaman patriotisme. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penari anak pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai subjek hukum yang menjunjung tinggi patriotisme dalam tari.

The Style of Kaminah Proverbs in The Qur'an: an Analysis of Arabic Literature Studies Aulia Fitri; Asrina; Syofyan Hadi
El-Jaudah : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab Vol. 6 No. 1 (2025): El-Jaudah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab
Publisher : Department of Arabic Education of State Collage for Islamic Studies of Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/ej.v6i1.2387

This study aims to identify the stylistic forms or sighat amstal kaminah in the language of the Qur'an from an Arabic literary perspective. The focus of this study is on metaphors that are not explicitly mentioned in the wording that refers to the words tamstil, tasybih, or other words that have metaphorical meanings but still retain their metaphorical meanings. The research model used is qualitative, employing a descriptive approach. The research stages include data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The data collection techniques used include documentation in the form of books, Qur'anic commentaries, and journal articles. This study found that amtsal is a very distinctive literary style in conveying information and metaphors that have their own appeal and transform abstract concepts into something tangible. The results of the above study indicate that the proverb kaminah describes the expression: “The best of affairs is the middle ground” found in QS. Al-Baqarah: 68 and QS. Al-Isrā': 110, a verse similar to the expression: “News is not the same as reality witnessed firsthand” found in QS. Al-Baqarah (2): 260, a verse similar to the expression: “Whatever you borrow, you will be repaid in equal measure,” found in Surah An-Nisa (4): 123, and a verse with the expression: “A believer should not fall into the same pit twice,” found in Surah Yusuf (12:64)

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search