Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera: Multidisciplinary Studies Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Lentera: Multidisciplinary Studies Journal of Communication, Sustainability, and Empowerment
Rochmad Abu Bakar
Universitas Mitra Bangsa
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi dan Akuntabilitas Langingi, Sonny; Bakar, Rochmad Abu
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 4 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i4.180

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika ketegangan yang terjadi antara independensi kelembagaan dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Lembaga Negara Independen (LNI) di Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai fokus studi utama. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga tersebut dirancang untuk berfungsi secara otonom dari kekuasaan eksekutif guna menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan amanat konstitusionalnya. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap kali dihadapkan pada tekanan politik dan intervensi struktural yang mengancam independensinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap undang- undang, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta didukung oleh literatur ilmiah dan laporan kelembagaan sebagai sumber sekunder. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang serius dalam sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas LNI, terutama pasca perubahan regulasi, seperti revisi UU KPK tahun 2019, yang justru melemahkan independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan penghormatan terhadap independensi kelembagaan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan sistem pengawasan yang kuat, baik sebelum maupun sesudah, keterlibatan publik yang bermakna, dan pengaturan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Penguatan peran masyarakat sipil dan reformasi birokrasi merupakan kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, tetapi tetap otonom.
Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi dan Akuntabilitas Langingi, Sonny; Bakar, Rochmad Abu
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 4 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i4.180

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika ketegangan yang terjadi antara independensi kelembagaan dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Lembaga Negara Independen (LNI) di Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai fokus studi utama. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga tersebut dirancang untuk berfungsi secara otonom dari kekuasaan eksekutif guna menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan amanat konstitusionalnya. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap kali dihadapkan pada tekanan politik dan intervensi struktural yang mengancam independensinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap undang- undang, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta didukung oleh literatur ilmiah dan laporan kelembagaan sebagai sumber sekunder. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang serius dalam sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas LNI, terutama pasca perubahan regulasi, seperti revisi UU KPK tahun 2019, yang justru melemahkan independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan penghormatan terhadap independensi kelembagaan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan sistem pengawasan yang kuat, baik sebelum maupun sesudah, keterlibatan publik yang bermakna, dan pengaturan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Penguatan peran masyarakat sipil dan reformasi birokrasi merupakan kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, tetapi tetap otonom.
Application of Artificial Intelligence Technology to Improve Responsiveness and Speed of Operations in Organizations Bakar, Rochmad Abu; Hadiyati, Ayuni Asita
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Vol. 3 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/snimekb.v3i2.12646

Abstract

This service aims to encourage the use of Artificial Intelligence (AI) technology in increasing the effectiveness of Advocates' work. The service process is carried out through literature studies and qualitative analysis that identify the role of AI in the four stages of Advocate case management. Of the four stages, not all can be assisted by AI because they are limited in handling complex human, intuitive, and ethical aspects. The implementation method includes collecting data from journals, books, and legal sources, processed to develop an effective AI application strategy for Advocates. The service is carried out in stages over several months. The results show that AI can accelerate legal analysis and support strategy in the planning stage, but still requires human involvement at other stages. The implication of using AI is increased efficiency, without replacing the important role of Advocates in aspects of legal complexity.
Pancasila as a Normative Framework for Social Justice-based Natural Resource Management in Indonesia Rochmad Abu Bakar; Vernando; Ayuni Asita Hadiyati
Journal of Communication, Sustainability, and Empowerment Vol. 2 No. 2 (2026): CSE Journal
Publisher : Nusantara Society Lab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66679/cse.v2i2.31

Abstract

This study examines Pancasila as a normative framework for socially just natural resource governance in Indonesia. Although natural resources are constitutionally intended to be controlled by the state and utilised for the greatest prosperity of the people, the practice of natural resource governance still reveals various problems, including resource conflicts, unequal control, weak benefit distribution, limited community participation, and ecological degradation. This study employed a qualitative method based on a systematic literature review by identifying, classifying, and analysing relevant literature, legal norms, and academic studies. The findings show that Pancasila, particularly the principle of social justice, can be operationalised as an evaluative and prescriptive parameter in natural resource governance. This parameter includes five main dimensions: state control, resource utilisation, benefit distribution, community participation, and environmental sustainability. The study concludes that socially just natural resource governance must not be oriented merely toward economic growth, investment, and state revenue, but also toward equitable welfare, protection of affected communities, meaningful participation, and ecological sustainability
Co-Authors Ayuni Asita Hadiyati Hadiyati, Ayuni Asita Langingi, Sonny Vernando