Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DA'AT: Jurnal Teologi Kristen Lentera: Multidisciplinary Studies Lentera: Multidisciplinary Studies
Langingi, Sonny
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi dan Akuntabilitas Langingi, Sonny; Bakar, Rochmad Abu
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 4 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i4.180

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika ketegangan yang terjadi antara independensi kelembagaan dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Lembaga Negara Independen (LNI) di Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai fokus studi utama. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga tersebut dirancang untuk berfungsi secara otonom dari kekuasaan eksekutif guna menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan amanat konstitusionalnya. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap kali dihadapkan pada tekanan politik dan intervensi struktural yang mengancam independensinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap undang- undang, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta didukung oleh literatur ilmiah dan laporan kelembagaan sebagai sumber sekunder. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang serius dalam sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas LNI, terutama pasca perubahan regulasi, seperti revisi UU KPK tahun 2019, yang justru melemahkan independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan penghormatan terhadap independensi kelembagaan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan sistem pengawasan yang kuat, baik sebelum maupun sesudah, keterlibatan publik yang bermakna, dan pengaturan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Penguatan peran masyarakat sipil dan reformasi birokrasi merupakan kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, tetapi tetap otonom.
Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi dan Akuntabilitas Langingi, Sonny; Bakar, Rochmad Abu
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 4 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i4.180

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika ketegangan yang terjadi antara independensi kelembagaan dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Lembaga Negara Independen (LNI) di Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai fokus studi utama. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga tersebut dirancang untuk berfungsi secara otonom dari kekuasaan eksekutif guna menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan amanat konstitusionalnya. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap kali dihadapkan pada tekanan politik dan intervensi struktural yang mengancam independensinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap undang- undang, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta didukung oleh literatur ilmiah dan laporan kelembagaan sebagai sumber sekunder. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang serius dalam sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas LNI, terutama pasca perubahan regulasi, seperti revisi UU KPK tahun 2019, yang justru melemahkan independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan penghormatan terhadap independensi kelembagaan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan sistem pengawasan yang kuat, baik sebelum maupun sesudah, keterlibatan publik yang bermakna, dan pengaturan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Penguatan peran masyarakat sipil dan reformasi birokrasi merupakan kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, tetapi tetap otonom.
Rekonstruksi Eksegetikal Imago Dei Dan Mandat Pengelolaan Ciptaan Dalam Kejadian 1–2: Kajian Ekoteologis Langingi, Sonny
DA'AT : Jurnal Teologi Kristen Vol. 7 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Institut Agama Kristen Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51667/djtk.v7i2.2803

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk merekonstruksi pemahaman mengenai konsep imago Dei serta mandat pengelolaan ciptaan dalam Kejadian 1–2 melalui perspektif ekoteologi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kerangka eksegetikal integratif, yang mengombinasikan analisis semantik terhadap istilah Ibrani רָדָה (rādāh) dan כָּבַשׁ (kāḇaš), analisis naratif, pendekatan intertekstual, serta sintesis teologis. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa rādāh tidak merujuk pada bentuk dominasi yang represif, melainkan pada otoritas representasional dalam kerangka imago Dei, sementara kāḇaš dipahami sebagai pengelolaan potensi ciptaan dalam tatanan yang telah dinyatakan baik. Hasil ini menegaskan bahwa mandat budaya dalam Kejadian 1–2 bersifat relasional dan tidak memberikan legitimasi bagi eksploitasi terhadap alam. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemisahan antara dominion dan stewardship merupakan konstruksi hermeneutik modern yang tidak secara eksplisit bersumber dari teks biblika. Dengan demikian, manusia sebagai gambar Allah dipahami sebagai wakil yang memikul tanggung jawab dalam relasi dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teologis dengan memperkuat landasan eksegetikal bagi pengembangan ekoteologi yang kontekstual dalam merespons krisis ekologis global.
Co-Authors Rochmad Abu Bakar