<![CDATA[Penelitian ini membahas dinamika ketegangan yang terjadi antara independensi kelembagaan dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Lembaga Negara Independen (LNI) di Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai fokus studi utama. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga tersebut dirancang untuk berfungsi secara otonom dari kekuasaan eksekutif guna menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan amanat konstitusionalnya. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap kali dihadapkan pada tekanan politik dan intervensi struktural yang mengancam independensinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap undang- undang, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta didukung oleh literatur ilmiah dan laporan kelembagaan sebagai sumber sekunder. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang serius dalam sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas LNI, terutama pasca perubahan regulasi, seperti revisi UU KPK tahun 2019, yang justru melemahkan independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan penghormatan terhadap independensi kelembagaan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan sistem pengawasan yang kuat, baik sebelum maupun sesudah, keterlibatan publik yang bermakna, dan pengaturan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Penguatan peran masyarakat sipil dan reformasi birokrasi merupakan kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, tetapi tetap otonom.]]>
Copyrights © 2025
