Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Ipso Jure
Abdul Aziz Alsa
Universitas Sumatera Utara
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Enforcement Of Environmental Crimes In Medan City Towards The Impact Of Transition Of Regional Regulation No. 6 Of 2015 Suwarto Suwarto; Abdul Aziz Alsa
Ipso Jure Vol. 2 No. 1 (2025): Ipso Jure - February
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/8jp6cw63

Abstract

: The amendment of Regional Regulation (Perda) no. 6 of 2015 on Waste Management in Medan City has implications for law enforcement against environmental crimes. This study aims to analyze how regulatory changes affect the effectiveness of legal sanctions for violators and their impact on more sustainable waste management. This research employs a qualitative method with a juridical-normative approach through legal analysis and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the amendment strengthens the legal basis for addressing violations, including increased administrative and criminal sanctions for environmental polluters. However, implementation still faces challenges, such as low public awareness and limited resources for law enforcement agencies. Therefore, strengthening synergy between the government, society, and the private sector is necessary to enforce regulations and enhance environmental awareness
Disparitas Pemidanaan Terhadap Penganiayaan Berat Dengan Perencanaan Terlebih Dahulu (Studi Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/Pn.Lbp Dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/Pn.Bta) Dinda Dwi Andriyani; Mahmud Mulyadi; Abdul Aziz Alsa
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rsak5x82

Abstract

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis mengenai adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang memiliki unsur dan karakteristik serupa, yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Adanya disparitas pemidanaan seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi hakim dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi para terdakwa. Adapun rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana konsep disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan; (2) bagaimana formulasi tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan dalam hukum pidana; dan (3) bagaimana aspek disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu pada dua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan putusan (comparative case approach) dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap dua putusan pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terjadi karena perbedaan persepsi hakim dalam menilai faktor-faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, seperti tingkat kesalahan pelaku, akibat perbuatan terhadap korban, sikap terdakwa dalam persidangan, serta adanya upaya perdamaian. Namun perbedaan ini juga menyingkap lemahnya sistem pedoman pemidanaan di Indonesia yang belum memberikan standar yang jelas dalam menentukan berat ringannya hukuman. Kesimpulannya bahwa penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan pedoman pemidanaan yang lebih sistematis agar kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berada dalam koridor keadilan yang proporsional, sekaligus menjamin konsistensi penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.
PUTUSAN LEPAS (ONSTLAG VAN ALLE RECT VERVOLGING) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN PN JAMBI NOMOR 32/PID.SUS-TPK/2018/PN JMB JO. PUTUSAN MA NOMOR 1675 K/PID.SUS/2019) Rahmat Sahala Pakpahan; Edi Yunara; Abdul Aziz Alsa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2316

Abstract

Abstract: The decision of acquittal from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so that it is not criminal liability but administrative liability with the legal implication that the defendant is released from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases.T he formulation of the problem in this thesis research is how to prove the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia, how are the differences in the elements of state losses referred to in Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law, what is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onstlag van alle rechtsvervolging) in the Jambi District Court Decision Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jmb Jo. Supreme Court Decision Number 1675 K / Pid.Sus / 2019 is in accordance with the applicable criminal procedure law. The alleged act is not a criminal act of corruption but rather an unlawful act because the legal relationship that occurred was based on a contractual relationship in the implementation of civil servant housing procurement. Keywords: Acquittal, Criminal Act, Corruption Abstrak: Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hukum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administratif dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. Perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS. Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Korupsi
ANALISIS RATIO DECIDENDI TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEJAHATAN ASAL PENIPUAN (Analisis Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim) Tamado Donmes; Sunarmi Sunarmi; Abdul Aziz Alsa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3100

Abstract

Money laundering is not just an illegal transaction, but a mechanism that allows criminals to disguise the proceeds of crime so that they can be used without suspicion. Therefore, the crime of money laundering is often closely related to predicate crimes, such as corruption, narcotics, fraud, and other crimes that are the source of funds for these illegal practices. The research method uses normative legal research, with the nature of analytical descriptive research, with the approach of legislation approach, concept approach, and case approach. Sources include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is through library research. The data collection tool is document study (documentary research), then analyzed qualitatively. This legal construction has fulfilled the principle of legal certainty because it is formulated clearly and structured in the Money Laundering Law. Law enforcement officers should be more careful in proving the subjective and objective elements of the offense of Article 3 of the TPPU Law, so that criminal liability is not imposed on parties who do not fulfill the elements of actus reus and mens rea in their entirety. The panel of judges in deciding the case does not only adhere to formal interpretation, but also carefully considers the legal facts, as well as substantive justice and proportionality of the defendant's role, so that the decision truly reflects the balance between legal certainty, benefit, and justice.Keyword: Ratio Decidendi, Money Laundering, Crime, Fraud.Abstrak: Pencucian uang bukan sekadar transaksi ilegal, tetapi merupakan mekanisme yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar dapat digunakan tanpa dicurigai. Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian uang sering kali berkaitan erat dengan kejahatan asal (predicate crime), seperti korupsi, narkotika, penipuan, dan tindak pidana lainnya yang menjadi sumber dana bagi praktik ilegal tersebut. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data yaitu studi dokumen (documentary research), kemudian dianalisis secara kualitatif. Konstruksi hukum ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena dirumuskan secara jelas, dan terstruktur dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Seharusnya, aparat penegak hukum lebih teliti dalam membuktikan unsur-unsur subjektif dan objektif delik Pasal 3 UU TPPU, agar pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan kepada pihak yang tidak memenuhi unsur actus reus dan mens rea secara utuh. Majelis hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpegang pada penafsiran formil, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara teliti, serta keadilan substantif dan proporsionalitas peran terdakwa, agar putusan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.Kata kunci: Ratio Decidendi, Pencucian Uang, Kejahatan, Penipuan.
PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN Gamaliel Ginting; Wessy Trisna; Abdul Aziz Alsa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3782

Abstract

Abstract: The principle of guaranteeing legal certainty and certainty of land rights is also a principle that applies in Indonesian land law. There are several modus operandi or techniques of operating methods used by land mafia perpetrators in committing crimes, including falsifying documents, illegal or unlawful occupation (wilde occupatie), seeking legality in court, engineering cases, collusion with certain officials to obtain legality, corporate crimes such as embezzlement and fraud, falsification of land rights management powers, conducting land sales and purchases that are carried out as if they were formal, and the loss of land certificates. The research method used in this writing is the normative legal research type. The research approach used is the statute approach and the case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is library research with a document study data collection tool (documentary research). To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. Thus, the comprehensive steps that have been taken by the Prosecutor's Office are by issuing Circular Letter of the Attorney General Number 16 of 2021 concerning the Eradication of Land Mafia. Keyword: Prosecutor, Eradication, Mafia, Land. Abstrak: Prinsip jaminan atas kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah juga merupakan prinsip yang berlaku dalam hukum tanah Indonesia. Ada beberapa modus operandi atau teknik cara-cara beroperasi yang digunakan oleh pelaku mafia tanah dalam melakukan kejahatan antara lain melakukan pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, melakukan jual beli tanah yang dilakukan seolah-olah secara formal, dan hilangnya warkah tanah. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatid. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpul data studi dokumen (documentary research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Kejaksaan yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah. Kata kunci: Kejaksaan, Pemberantasan, Mafia, Tanah.
ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN DAN DETEKSI PENCUCIAN UANG DALAM BISNIS ASURANSI BNI LIFE (Studi Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN) Nurul Qoedatul Khoiriyah Siregar; Mahmud Mulyadi; Abdul Aziz Alsa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6683

Abstract

Abstract: Money laundering is a crime that can exploit various financial service sectors—including the insurance industry—as a means to disguise the origins of assets derived from criminal activity. The increasing complexity of insurance products and services heightens the risk of the sector being used as a vehicle for money laundering. This study aims to analyze efforts to prevent and detect money laundering within the insurance business, specifically focusing on Court Decision Number 740/Pid.Sus/2014/PT MDN, which involved a former agent of PT BNI Life Insurance Medan. The study employs a normative legal research method utilizing a statutory approach, supplemented by empirical data obtained through interviews. A descriptive-qualitative analysis was conducted on the relevant legislation, legal literature, and the court decision serving as the study's subject. The findings indicate that criminal acts in the insurance sector can take the form of insurance fraud, fraudulent claims, premium embezzlement, policy document forgery, and money laundering. In the case under review, the defendant was proven to have forged documents and misappropriated client investment funds, subsequently using those funds in a manner that disguised their origins. PT BNI Life Insurance’s efforts to prevent and combat money laundering are implemented through the application of "Know Your Customer" (KYC) principles, Customer Due Diligence (CDD), continuous transaction monitoring, the reporting of suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and the enhancement of human resource competence. Based on crime prevention theory, these measures are effective in narrowing the opportunities for money laundering and increasing the likelihood of criminal activity being detected. An analysis of the judicial decision reveals that the ruling upholds the principles of justice, legal certainty, and legal utility; however, from a restorative justice perspective, there remain shortcomings, as the restitution of the victim's losses has not been fully realized.  Keywords: Money Laundering, Insurance, Prevention and Detection, BNI Life Insurance, Judgment Number 740/Pid.Sus/2014/PT MDN. Abstrak: Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang dapat memanfaatkan berbagai sektor jasa keuangan, termasuk industri perasuransian, sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Perkembangan produk dan layanan asuransi yang semakin kompleks meningkatkan potensi sektor ini menjadi media pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan dan deteksi tindak pidana pencucian uang dalam bisnis asuransi, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN yang melibatkan mantan agen PT BNI Life Insurance Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang didukung data empiris melalui wawancara. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana dalam sektor asuransi dapat berupa penipuan asuransi, penipuan klaim asuransi, penggelapan premi, pemalsuan dokumen polis, dan pencucian uang. Dalam perkara yang diteliti, terdakwa terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan dana investasi nasabah yang kemudian digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dilakukan oleh PT BNI Life Insurance diwujudkan melalui penerapan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer), Customer Due Diligence (CDD), pemantauan transaksi secara berkelanjutan, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan teori pencegahan kejahatan, langkah-langkah tersebut efektif dalam mempersempit peluang terjadinya pencucian uang dan meningkatkan risiko terdeteksinya tindak pidana. Analisis terhadap putusan hakim menunjukkan bahwa putusan telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, meskipun dari perspektif keadilan restoratif masih terdapat kelemahan karena pemulihan kerugian korban belum sepenuhnya terpenuhi. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Asuransi, Pencegahan dan Deteksi, BNI Life Insurance, Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT MDN.
Co-Authors Dinda Dwi Andriyani Edi Yunara Gamaliel Ginting Mahmud Mulyadi Nurul Qoedatul Khoiriyah Siregar Rahmat Sahala Pakpahan Sunarmi, Sunarmi Suwarto Suwarto Tamado Donmes Wessy Trisna