Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.404
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Ius Constituendum JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Law_Jurnal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pencerah Bangsa Mahadi : Indonesia Journal of Law INSPIRING LAW JOURNAL
Sunarmi, Sunarmi
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 134 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 134 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS PIDANA KORUPSI DALAM INVESTASI MEDIUM TERM NOTES (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PN.MEDAN NO. 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN) Jhordy M.H. Nainggolan; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1816

Abstract

ABSTRAKDalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana nasabah bank yang menyimpan uangnya di bank menggunakan uangnya. Salah satu contoh kasus adalah wanprestasi atas Medium Term Notes yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan. Kasus ini muncul karena MTN yang diterbitkan gagal bayar meski telah mendapat peringkat bagus dari lembaga pemeringkat, serta audit laporan keuangannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama. Medium-term note adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. SNP Finance mencapai Rp. Rp 4,07 triliun dari 14 bank sebagai kreditur. Mereka membayar 2,2 triliun dan 336 pemegang MTN senilai Rp. 1,85 triliun. Kasus Bank Sumut, PT MTN yang diterbitkan oleh. SNP dilakukan oleh PT. Bank Sumut Rp. 177 miliar. dan bank lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, antara lain bank mengelola dana nasabah, bagaimana menginvestasikan dana nasabah jika terjadi fraud, dan analisis korupsi dalam investasi MTN dalam Putusan Pengadilan Tipikor. nomor lapangan 42 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menerapkan proses analitis ilmiah. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data empiris. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data empiris dikumpulkan dengan teknik studi lapangan dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan ditarik dengan penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Meskipun bank berinvestasi dalam Medium Term Notes (MTN) untuk meningkatkan pendapatannya, investasi tersebut penting terkait dengan jumlah MTN yang diterbitkan bank. Peraturan terkait investasi MTN ini sebelum tahun 2019 hanya diatur berdasarkan KUHPerdata dan KUHPerdata, karena hubungan hukum antara MTN dengan penerima MTN bersifat perdata. POJK 30/2019 dirilis setelah kasus MTN mencuat; Jika terjadi penipuan terkait investasi bank dalam medium term notes (MTN), banyak pihak yang harus bertanggung jawab, antara lain: penerbit MTN, bank sebagai penjual produk, Pemeringkat, penjamin/perusahaan asuransi. Terkait dengan Penipuan Medium Term Notes (MTN) Bank.Kata Kunci: Tipikor; Investasi MTN; Bank Sumut.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP DAN PUTUSAN NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP) Frengky Manurung; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1451

Abstract

ABSTRAK Disparitas putusan menjadi satu perdebatan dimana terhadap pelanhggran yang sama tethadap dua terdakwa yang berbeda memiliki perbedaan tintutan yang berbeda. penelitian ini merupakan hukum normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedua putusan yang diangkat sebagai contoh kasus, berdasarkan teori disparitas pemidanaan sebenarnya secara hukum telah disidangkan, diproses dengan cara-cara yang berdasar hukum. Akan tetapi, hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat; Sebaiknya, hakim yang menyidangkan perkara, sebaiknya menggali fakta-faktahukum yang lebih dalam agar menemukan kebenaran sejati dalam perkara yangdisidangkan; Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: a) Faktor hukum, terdapat multitafsir dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika; b) Faktor aparat penegak hukum, terdapat kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya menemukan kebenaran sejati yang tidak digunakan oleh hakim pemutus; c) Faktor budaya hukum, terdapat budaya suap dan damai ditempat, serta pengurusan tuntutan dan putusan denganhukuman yang lebih ringan. Sebaiknya, Stakeholders, sebaiknya bersama-sama membuat “dekriminalisasi” terhadap tindak pidana pengguna narkotika dengan mengalihkannya kepada proses hukum administratif atau pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Disparitas; Putusan; Narkotika; Pengadilan Rantauprapat.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA Martuasah Tobing; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1129

Abstract

ABSTRAKPengungkapan kejahatan adalah salah satu tugas pokok Polri dalam rangka penegakan hukum. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa yang terjadi dan menemukan pelakunya. Konsep kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan proses pengambilan data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dan prosedur penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bentuk penyajianya bersifat deskriptif analisis. Akhir kesimpulan di hasilkan bagaimana bukti-bukti elektronik sebagai kajian bukti yang sah dalam mengarahkan pertanggung jawaban pelaku atas tindak kejahatan yang dilakukan dalam menjerat pelaku telah sesuai dengan prosedur kewenangan, sebagaimanana Cek/Olah TKP; Permintaan Salinan CCTV; Permintaan Otopsi dan Uji Balistik; Permintaan Cloning Handphone ke Labfor Mabes Polri; dan Permintaan CDR ke Telkomsel sebagaimana aturan dasar dalam pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE.Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; teknologi informasi; pembunuhan berencana.
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA DIT.RESNARKOBA POLDA SUMUT) Hady Saputra Siagian; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1814

Abstract

ABSTRAKPerkara tindak pidana narkotika yang ditangani Dit.Resnarkoba Polda Sumut sejak tahun 2014 s.d. bulan Oktober 2019 hanya berjumlah 8 (delapan) berkas tindak pidana. Anak tersebut ditangkap dikarenakan bersama-sama dengan tersangka dewasa melakukan tindak pidana narkotika. Penanganan perkara anak juga dilakukan di seluruh jajaran Polda Sumut, yaitu pada setiap polres dan polsek, sehingga perkara tindak pidana narkotika yang pelakunya ABH di bawah umur berjumlah sedikit. Salah satu contoh dalam penelitian ini yang mengangkat kasus anak pelaku tindak pidana narkotika yang masih berumur + 17 tahun di Dit.Resnarkoba Polda Sumut. Adapun pelakunya adalah Anak (“SJTN”) yang telah melakukan tindak pidana narkotika sesuai Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun alasan diangkatnya contoh kasus tersebut dikarenakan terdapat anak pelaku tindak pidana narkotika yang masih duduk di bangku sekolah. Anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli pil exstasy. Penelitian ini akan menguraikan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; anak pelaku, pidana narkotika;
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK TUNA RUNGU (STUDI PADA POLRES LANGKAT) Ismawansa Ismawansa; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1130

Abstract

ABSTRAKPencegahan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dengan pemberian perlindungan terhadap korban sekaligus memeberikan efek jera terhadap pelaku merupakan peranan penyidik. Sampel pada penilitian ini didapat dari laporan kepolisian di Polres Langkat. Kronologisnya tindak pidana perbuatan cabul terjadi pada hari Kamis, 04 Oktober 2018 pada pukul 14.00WIB di Jalan Kampung Kruni Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berlokasi di garasi rumah nenek korban. Pelaku yang melakukan perbuatan sodomi kepada korban belum diketahui. Pada mulanya korban MD tidak menandai siapa pelakunya dikarenakan tidak mengetahui nama pelaku namun ketika pihak keluarga korban MD memperlihatan foto barulah diketahui pelaku tersebut bernama Misdi Alias Mes Salon. Misdi melakukan perbuatan cabul dengan menyodomi korban MD hanya 1 (satu) kali. Kajian ini akan mengkaji serta menganalisis bagaimana aturan terkait penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, proses penyidikan dan penyelidikan Polres Langkat dalam mengungkap tindak pisdana pelecehan seksual dengan korban anak tuna rungu, serta kendala yang terjadi dalam penangkapan kejahan pelecehan seksual.Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; tindak pidana pencabulan; anak tuna rungu.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PUTUSAN PN.LUBUK PAKAM NO. 964/PID.B/2015/PN.LBP., TANGGAL 19 AGUSTUS 2015 Arfin Fachreza; Sunarmi Sunarmi; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1815

Abstract

ABSTRAKKasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan Laporan Polisi No. LP/43/I/2015/SU/Res.DS, tertanggal 23 Januari 2015 An. Pelapor Bank Mandiri yang berkas perkaranya didapat dari Satreskrim Polres Deli Serdang. Permasalahannya: pertanggungjawaban pegawai bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank terkait pembukaan rekening bank, akibat hukum tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh pegawai bank dalam pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam, dan analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/PN.Lbp., tertanggal 19 Agustus 2015. Metode penelitian: jenis penelitian normatif bersifat deskriptif. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan induktif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tanggungjawab pegawai bank dalam pembukaan rekening bank pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian adalah dimulai sejak pengajuan formulir pembukaan rekening bank; 2) Akibat hukum tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian bank dalam pembukaan rekening bank adalah menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian terhadap nasabah; 3) Majelis hakim PN.Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH.Pidana sebagai orang yang membantu tindak pidana tersebut dilakukan.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; pegawai bank; prinsip kehati-hatian bank.
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3135/PID.B/2014/PN.MDN Sondy Raharjanto; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1449

Abstract

ABSTRAKPerbuatan melawan hukum dalam perdata berbeda dengan perbuatan melawan hukum pidana, begitu juga konsep pertanggungjawabannya. Dimana proses penyelesaiannya memiliki sistem masing-masing. Dalam penelitian ini, mengkaji putusan pengadilan dimana konteks keperdataan diselesaikan dnegan ranah pidana. Majelis hakim yang memeriksa putusan di Pengadilan Negeri Medan dengan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn memutuskan melepaskan Terdakwa dari dakwan sebagaimana konsep putusan lepas. Putusan Pengadilan Negeri Medan ini yang diangkat sebagai objek penelitian ini tentang proses pertimbangan dalam mengambil keputusan yang memberikan pertimbangan bahwasanya kasus tersebut adalah kasus keperdataan, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.Kata Kunci: Perdata, pidana, bebas.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Susi Muliyanti; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar; Utary Maharany Barus
USU LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.016 KB)

Abstract

The roles of Capital Market Supervisory Agency (Badan Pengawas Pasar Modal – Bapepam) are to guide, rule and supervise capital market. The issuance of Law on Financial Service Authority takes over the authorities of the Capital Market Supervisory. The establishment of Financial Service Authority is mandated by Article 34 of Law on Bank Indonesia as an independent institution which regulates and supervises all financial service sectors by applying an unified supervisory model which separates the regulating and supervising tasks. Prior to the issuance of Law on Financial Service Authority, financial service sectors in capital market are supervised by Capital Market Supervisory Agency which is structurally still under the coordination of Ministry of Finance so that its authorities are still limited and result in the high number of cases of capital market which cannot be addressed effectively. Since Capital Market Supervisory Agency needs to be independent, it prefers to transform and merge into Financial Service Authority. It is suggested that laws related to banking, capital market, the Deposit Insurance Agency (Lembaga Penjamin Simpanan – LPS) need to be harmonized to prevent overlapping in their authorities. Therefore, Draft Bill on UUPM needs to be passed immediately because Capital Market Supervisory Agency has emerged into Financial Service Authority while UUPM still regulates the authorities of Capital Market Supervisory Agency. Financial Service Authority has to make regulations related to investigative authorities to address cases of capital market properly.
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Suranta Ramses Tarigan; Syafruddin Kalo; Bismar Nasution; Sunarmi Sunarmi
USU LAW JOURNAL Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.305 KB)

Abstract

ABSTRACT Tax is the biggest revenue resources for a country. Tax criminal act results in inflicting loss to the country itself. Law on tax has been amended for three times until the enactment of Law No.28/2007 as the Third Amendment of Law No.6/1983 on General Provision and Taxation Procedures. The other law that can be applied as the form of seriousness in preventing and eradicating tax crimes is through the application of Law No.8/2010 on Money Laundering Perevention and Eradication as the policy of government to prevent and eradicate the criminals especially the tax criminals that they cannot practice money launderinh anymore. Keywords: Tax Criminal Act,  Money Laundering Criminal Act
ANALISIS HUKUM TERHADAP INVESTOR INSTITUSIONAL SEBAGAI SALAH SATU PENENTU FAKTA MATERIL DALAM PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL Efendi Tambunan; Bismar Nasution; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar
USU LAW JOURNAL Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.038 KB)

Abstract

ABSTRACT   Capital market  is one part of the financial market, that are important for national development in general , especially for the development of the business as an alternative source of external financing by company. The stock market will always have ups and downs , as indicated by the signs of bullish or bearish , which is influenced by  information or material facts. There are three principles that must be adhered to in the capital market , namely disclosure ( transparency ) , fairness ( honesty ) , investors protection. The results of the study led to the conclusion that material information under the Capital Market Law  are, first, information or  relevant facts regarding the events.  Second , the fact that can affect the price of securities  and or decisions of investors. Other conclusion is information about the entry of institutional investors to trade in the stock market is a material fact , because it can affect the price (which is reflected in the rise and fall of Composite Index) , and also affects other investors to trade . Key words : Investor Institutional , Material Fact, Principle of  Transparency
Co-Authors Aben Bintang Manondang Situmorang Ade Nona Halawa Ade Yuliany Siahaan Adi Saputra Adji Suryapranata Agnest Elga Margareth Agung Anugrah Lubis Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Alemina Alemina Aloysius Supriyadi Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amanda Serena Andreas Iriando Napitupulu Anthonius Ginting Arfin Fachreza Ashri Azhari Baeha Aulia Annisa Bagus Firman Wibowo Balqis Siagian Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Nasution BUDIMAN GINTING Chandra Purnama Charles Silalahi Citra Valentina Nainggolan Dara Qurratu’ Aini Yusuf Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Deliana Simanjuntak Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edy Ikhsan Edy Suranta Tarigan Edy Yunara Efendi Tambunan Ekaputra Ekaputra Ekaputra, Mohammad Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Fatimah Islamy Nasution Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Finita Serena Hutabarat Fitri Yanni Dewi Siregar Frans B.S. Siagian Frengky Manurung Gusfen Alextron Simangunsong Hady Saputra Siagian Hanifah Azizah Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasyim Purba Hendra Adiwijaya Hendra Eko Triyulianto Hermoko Febriyanto Ilham Rohjadina Iman Rahmat Gulo Imastian Chairandy Siregar Indah Chairani Saragih Indra Sakti Iqbal Ramadhan Satria Prawira Ismawansa Ismawansa Ivan Jovi Hutauruk Jelly Leviza Jenda Riahta Silaban Jhordy M.H. Nainggolan Jimmy Donovan Joharlan Hutagalung Juni Kristian Telaumbanua Jusmadi Sikumbang Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kristi Emelia Pasaribu Kuo Bratakusuma Laurentia Ayu Kartika Putri Lisa Andriansyah Rizal M Febriyandri Satria M Yamin Lubis M. Adityo Andri Cahyo Prabowo M. Ekaputra M. Hamdan M. Hamdan M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Ulul Azmi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Manambus Pasaribu Maranatha Purba Marlina Marlina Marlina, Marlina Martuasah Tobing Mayanti Mandasari Sitorus Melati Fitri Mhd Edwin Prananta Surbakti Mirza Nasution Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Husairi Muhammad Iqbal Muhammad Ridwanta Tarigan Muhammad Syarif Muhammad Zhafran Nanda Lucya Gultom Nanin Aprilia Fitriani Novrilanimisy Novrilanimisy Nur Istiono Nurjannah Siregar O.K Saidin Omar Akbar Aldian Pinem Prayogo Hindrawan Putra Rizki Akbar Rachmat Aribowo Rahmat Anshar Hasibuan Ridho Ansari Simanjuntak Rina Alamanda Nasution Robert, Robert Ruben Tambunan Rudi Haposan Siahaan Rudy Rudy Rumondang Hotmayuliance N Runtung Runtung Selatieli Zendrato Sheila Miranda Hasibuan Simon Simon Sinulingga, Tommy Aditia Sondy Raharjanto Sri Endhayani Ginting Suka Sudarma Setiawan Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhdi Maulana Nst Suherman Nasution Sukarja, Detania Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sumurung P Simaremare Suranta Ramses Tarigan Surtan Harista Muda Hasibuan Surya Ari Wibowo Susi Muliyanti Sutan Sinomba Parlaungan Harahap Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syafruddin Sulung Hasibuan T Keizerina Devi Azwar T. Devi Keizerina Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Taryono Raharja Taufik Taufik Tedi Franggoes Andri Siburian Tengku Keizerina Devi Teuku Fathir Mustafa Tri Murti Lubis Tumpal Utrecht Napitupulu Tunggul Yohannes Ucox Pratua Nugraha Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Venia Utami Keliat Vina Trinanda Dewi Wahyu Simon Tampubolon Widodo Ramadhana Yahya Ziqra Zam Zam Jamilah Zulkarnain Zulkarnain