Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Lex Lectio Law Journal
Amelia Anggriany Siswoyo
Universitas Ilmu Hukum Graha Kirana, Medan, Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Lex Lectio Law Journal

 1 
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.89

Abstract

AbstractThe utilization of Communal Intellectual Property (Communal IP) has become one of the important strategies in the development of the creative economy in Indonesia. The main focus of this study is on the importance of Communal IP utilization in boosting the creative economy, as well as effective strategies and management models to protect and develop Communal IP. Using a comparative analysis approach, this study investigates how to utilize cultural heritage: Communal IP in Indonesia to drive creative economy growth. The results show that one of the models of commercial utilization of Communal IP is the benefit-sharing model, where the benefit-sharing model is also stated in Article 33 of Government Regulation No. 56 of 2022 on Communal Intellectual Property. Effective integration between Communal IP and modern innovation can create significant economic opportunities while preserving cultural heritage values.AbstrakPemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada pentingnya pemanfaatan KIK dalam meningkatkan ekonomi kreatif, serta strategi dan model pengelolaan yang efektif untuk melindungi dan mengembangkan KIK. Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif, studi ini menyelidiki bagaimana cara memanfaatkan warisan budaya:KIK di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu model pemanfaatan KIK secara komersial adalah dengan model pembagian manfaat (benefit-sharing), dimana model pembagian manfaat (benefit-sharing) juga tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Integrasi yang efektif antara KIK dan inovasi modern dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, sambil melestarikan nilai-nilai warisan budaya.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Nadadap, Gindo; Siswoyo, Amelia Anggriany; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.25

Abstract

AbstractMarriage aims to have children with the hope of becoming family heirs and successors. but in this study, the children to be discussed are out of wedlock based on the case of Machicha bint H. Mochtar who is fighting for the rights of her son Muhammad Iqbal Ramadhan, the child of her marriage (Machicha) with Moerdiono, a marriage that is legalized religiously but not by the state, resulting in the child becoming a child out of wedlock. This research can be a discussion material for the discussion of legal protection of children's rights, especially for children who have the status of extra-marital children in the surrounding environment, and can be used as a reference to protect and protect the rights of every extra-marital child. The research conducted by the author is a type of normative legal research with the method of collecting secondary legal documents in legal research conducted by conducting library research and analytical legal document processing methods. Recognition of children is done by issuing a certificate from the biological father that the child born by a woman is his biological child. Recognition can only be done if the child's biological mother agrees. Legalization of a child out of wedlock is only done if the biological father and biological mother of the child are legally married. In the case of Machica Mochtar representing her son M Iqbal Ramadhan who wants to fight for his rights over his biological father Moerdiono where Machicha Mochtar married Moerdiono on December 20, 1993, which was executed only based on article 2 paragraph 1 Marriage Act, namely based on religious provisions but without registering the marriage, making the marriage valid only in the eyes of religion but void in the eyes of the law because it did not meet the requirements. AbstrakPerkawinan bertujuan untuk memiliki anak dengan harapan menjadi ahli waris keluarga dan penerus keturunan. namun dalam penelitian ini anak yang akan dibahas yaitu ana luar kawin berdasarkan kasus Machicha binti H. Mochtar yang memperjuangkan hak anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, anak hasil perkawinan dirinya (Machicha) dengan Moerdiono, perkawinan yang dilegalkan secara agama tetapi tidak oleh negara, mengakibatkan anak tersebut menjadi anak di luar kawin. penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama bagi anak yang berstatus anak luar kawin yang berada di lingkungan sekitar,dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menjaga dan melindungi hak setiap anak luar kawin. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Metode pengumpulan dokumen hukum sekunder dalam penelitian hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan Metode pengolahan dokumen hukum secara analitis. Pengakuan terhadap anak dilakukan dengan mengeluarkan surat keterangan dari ayah kandung bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan adalah anak kandungnya. Pengakuan hanya dapat dilakukan jika ibu kandung anak tersebut menyetujuinya. Legalisasi anak luar nikah hanya dilakukan jika ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut menikah secara sah. Dalam kasus Machica Mochtar yang mewakili anaknya M Iqbal Ramadhan yang ingin memperjuangkan haknya atas ayah kandungnya yaitu Moerdiono dimana Machicha Mochtar menikah dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember tahun 1993, yang dieksekusi hanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Perkawinan Perbuatan yaitu berdasarkan ketentuan agama tetapi tanpa mencatatkan perkawinan itu, menjadikan perkawinan itu sah hanya di mata agama tetapi batal di mata hukum karena tidak memenuhi syarat.
Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial R, Zaira Sandina; Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i2.24

Abstract

AbstractInstagram’s presence as one of the popular social media apps in the society has contributed to various impact, either towards the social behavior of the people, as well as the effort on Copyright protection, especially in Indonesia. By adopting the participative networking platforms and User Generated Content (UGC), Instagram has benefited the people by creating economic benefits on one hand but also presents legal risks of copyright infringement on the other, mainly via the illegal distribution of Copyrighted contents by irresponsible party-(ies). This research is aimed to gain a general view on the regulatory framework of the prevailing Copyright Law against the digitalization of various Copyright forms under the Copyright Law via various social media apps, especially Instagram. The issue discussed in this research shall be analyzed with the normative juridical method and by reference to secondary legal data. The research results indicates that the misled public’s perception on the available contents in Instagram remains attributable to the repeating Copyright infringements. On the other hand, Instagram as the platform possess a limited liability to provide protection and have adequately provide mitigative actions.  AbstrakKehadiran Instagram sebagai salah satu media sosial (social media) populer di masyarakat telah menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap perilaku sosial masyarakat maupun terhadap upaya perlindungan Hak Cipta, khususnya di Indonesia. Instagram yang mengadopsi konsep participative networking platforms dan User Generated Content (UGC) pada satu sisi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat namun juga menghadirkan risiko pelanggaran Hak Cipta di sisi lain, terutama melalui penyebarluasan konten Hak Cipta tanpa izin Pencipta melalui Instagram oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang aspek sosio-yuridis perlindungan Hak Cipta dalam kaitannya dengan digitalisasi bentuk Ciptaan yang terjadi melalui pengunggahan di berbagai aplikasi media sosial (social media), khususnya Instagram, yang akan dibahas dalam penelitian ini secara yuridis normatif dengan mengacu pada olahan data sekunder. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut sering terjadi dikarenakan adanya anggapan bahwa foto dan video yang ditemukan di Instagram merupakan “milik publik” yang dapat digunakan sebebasnya. Sebagai penyelenggara platform sosial media, Instagram memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas namun telah melaksanakan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Cipta di Instagram.
DATA PRIBADI SEBAGAI ASET BISNIS: SINERGI HUKUM RAHASIA DAGANG DAN PERLINDUNGAN DATA Waruwu, Severius; Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.118

Abstract

AbstractIn the digital economy era, personal data has evolved into a high-value commodity that is often treated as part of a company’s strategic business information. However, Indonesia’s legal system continues to treat trade secrets and personal data protection as separate legal domains, despite their frequent intersection in practice. This article aims to analyze the necessity of harmonizing trade secret law and personal data protection law, framing personal data as business information that deserves dual-layer legal protection. This study employs a normative legal approach with a comparative juridical analysis of existing regulations, including Law No. 5 of 1999 and the Personal Data Protection Law of 2022. The analysis reveals that there is currently no regulatory bridge that explicitly recognizes personal data as a trade secret, even though overlapping protections exist in business practice. Thus, there is an urgent need for a harmonized and integrative legal framework to ensure legal certainty, prevent information misuse, and enhance protection of both individual rights and corporate interests within a unified legal structure.AbstrakDalam era ekonomi digital, data pribadi telah berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang kerap diperlakukan sebagai bagian dari informasi bisnis strategis. Namun, rezim hukum di Indonesia masih memisahkan antara perlindungan rahasia dagang dan data pribadi sebagai dua domain yang berbeda, meskipun keduanya sering beririsan dalam praktik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan harmonisasi antara hukum rahasia dagang dan hukum perlindungan data pribadi, dengan menempatkan data pribadi sebagai bagian dari informasi bisnis yang layak mendapatkan perlindungan ganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis yuridis-komparatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat jembatan regulatif yang secara eksplisit mengakui status data pribadi sebagai rahasia dagang, meskipun dalam praktik bisnis terdapat tumpang tindih perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang harmonis dan integratif, guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan informasi, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan korporasi dalam satu kerangka hukum terpadu.
PENDEKATAN VALUASI HAK CIPTA DALAM SKEMA JAMINAN FIDUSIA Nindya, Astri Rizky; Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i1.119

Abstract

AbstractThe valuation of copyright as a fiduciary collateral asset is a critical component in the development of intellectual property-based financing schemes. As an intangible asset, copyright possesses unique characteristics that differentiate it from conventional forms of collateral, requiring structured, measurable, and accountable valuation approaches. This article explores the valuation mechanisms of copyright by examining internationally recognized methods such as the cost approach, market approach, and income approach. Using a normative legal method, this study analyzes the relevant Indonesian legal framework, including the Copyright Law, the Fiduciary Security Law, and Government Regulation No. 24 of 2022 on the Creative Economy. The findings indicate that, although there is a legal foundation for using copyright as collateral, the absence of national valuation standards and specialized appraisal institutions remains a major obstacle. Therefore, regulatory reform and the establishment of accredited intellectual property appraisers are essential to ensure the legality, objectivity, and financial viability of copyright-based fiduciary guarantees.AbstrakValuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan elemen fundamental dalam menjamin keberlangsungan transaksi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak cipta yang bersifat tidak berwujud memerlukan metode penilaian yang berbeda dari aset konvensional, dan pendekatan yang lazim digunakan adalah pendekatan biaya, pasar, dan pendapatan. Penilaian ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menentukan besaran kredit yang layak diberikan dan memitigasi risiko gagal bayar. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah membuka ruang hukum bagi pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia, hambatan utama masih terletak pada belum tersedianya standar valuasi nasional dan lembaga penilai khusus yang kompeten di bidang kekayaan intelektual. Untuk itu, dibutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi appraisal, serta penyusunan pedoman teknis valuasi yang dapat diadopsi oleh sektor keuangan, guna menjadikan hak cipta sebagai agunan yang kredibel dan berdaya guna dalam sistem pembiayaan nasional.
Co-Authors Arisuma, Neri M.Y.F. Hafidz Nasution Nadadap, Gindo Nindya, Astri Rizky R, Zaira Sandina Sutiawan, Hendrik Agus Waruwu, Severius