Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hak Identitas Agama Sunda Wiwitan Masyarakat Baduy: Tinjauan terhadap Pencantuman “Penganut Kepercayaan” pada Kolom Agama KTP-el Aisyah, Tia Nur; Priyudha, Fuan Yuniar; Aurellia, Ramada Sheva; Londo, Nuala Aisharani Kinasih; Kusuma, Ardli Johan
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 4, No 4: Desember 2024
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v4i4.847

Abstract

Diskriminasi sosial terhadap penganut kepercayaan tertentu, terutama masyarakat Baduy dapat menghambat penerimaan kebijakan yang menghormati identitas budaya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak identitas keagamaan masyarakat Baduy, khususnya sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Dalam konteks sistem kartu identitas elektronik (KTP-el) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Baduy dalam mengekspresikan identitas religius mereka dalam kerangka administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang memungkinkan penetapan "Penganut Kepercayaan" dalam kolom agama KTP-el, masih ada masalah implementasi, termasuk resistensi komunitas Baduy yang percaya bahwa istilah tersebut tidak mencerminkan keyakinan spiritual mereka secara akurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan administratif tidak cukup tanpa penghormatan terhadap identitas spiritual masyarakat Baduy. Untuk menghormati keragaman budaya dan pengakuan yang adil terhadap identitas keagamaan masyarakat adat di Indonesia, diperlukan pendekatan yang berbasis dialog, serta kebijakan lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal untuk menghormati keragaman budaya di Indonesia.
Peran Aktor Politik: Revisi UU KPK 2019 Terhadap Demokrasi Indonesia Priyudha, Fuan Yuniar; Safira, Alisa; Layyina, Tsalitsa Haura; Cindy, Cindy; Fatkhuri, Fatkhuri
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 27 No. 1 (2025): Juni (2025)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v27i1.11015

Abstract

The revision of the Corruption Eradication Commission Law No. 10 of 2019 sparked widespread protests, prompting this study to examine the role of political actors in the legislative process. Focusing on the law’s revision, the research analyzes its impact on Indonesia's democracy and highlights interactions among legislative, executive, and societal powers in combating corruption. The findings reveal that political actors significantly shape laws, affecting the independence and effectiveness of anti- corruption bodies like the Corruption Eradication Commission and influencing the integrity of Indonesia’s democratic system. The study also recommends collaboration between NGOs and both state and non-state actors. Such partnerships foster broader participation from domestic stakeholders, ensuring policies are more responsive to societal needs and challenges. This approach emphasizes the importance of inclusive governance in strengthening anti-corruption efforts and democratic resilience in Indonesia.