<![CDATA[ABSTRACT This research examines the normative conflict concerning the protection of workers’ rights in bankruptcy proceedings, particularly the relationship between Article 55 paragraph (1) of the Bankruptcy Law, which grants execution authority to secured creditors, and Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, which establishes workers’ rights as the highest priority in the payment of debts arising from bankrupt companies. The main issue addressed in this research is the disharmony between these legal norms, which creates regulatory dualism and legal uncertainty in the settlement of bankruptcy assets by curators and commercial court judges. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The research stages include identifying the normative conflict, analyzing the relationship between bankruptcy regulations and the Constitutional Court decision, and examining the issue through Gustav Radbruch’s theory of legal certainty. The findings indicate that the conflict between these norms results in the failure to fulfill the elements of legal certainty, namely contradictory legal positivism, normative ambiguity, and inconsistent legal implementation. This condition has caused structural injustice and weakened legal protection for workers, who are economically positioned as the most vulnerable parties in bankruptcy proceedings. This research concludes that resolving the normative conflict cannot rely solely on judicial discretion in individual cases but requires legislative harmonization through amendments to the Bankruptcy Law and the establishment of implementing regulations that explicitly guarantee workers’ rights as the highest priority in bankruptcy settlement. ABSTRAK Penelitian ini mengkaji konflik norma dalam perlindungan hak pekerja pada proses kepailitan, khususnya mengenai hubungan antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang memberikan kewenangan eksekusi kepada kreditur separatis dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menegaskan kedudukan hak pekerja sebagai prioritas utama dalam pembayaran utang perusahaan pailit. Permasalahan penelitian berfokus pada ketidakharmonisan norma yang menimbulkan dualisme pengaturan serta ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator dan hakim pengadilan niaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tahapan penelitian dilakukan melalui identifikasi konflik norma, analisis keterkaitan antara peraturan kepailitan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta pengujian terhadap konsep kepastian hukum berdasarkan teori Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma tersebut menyebabkan kegagalan pemenuhan unsur kepastian hukum berupa positivitas hukum yang tidak harmonis, ketidakjelasan norma, dan inkonsistensi penerapan hukum. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja sebagai pihak yang secara ekonomi memiliki posisi paling rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik norma tidak cukup dilakukan melalui interpretasi hakim secara kasus per kasus, tetapi membutuhkan harmonisasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Kepailitan dan pembentukan aturan pelaksana yang secara tegas menjamin kedudukan hak pekerja sebagai prioritas utama dalam proses kepailitan.]]>
