Garuda - Garba Rujukan Digital

Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan Eduard Awang Maha Putra; Fathul Hamdani; Lalu Muhammad Azwar; Lalu Syamsul Imam WN
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.977

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang merupakan anugerah setiap individu yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi oleh negara. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM yang telah terjadi dalam dunia sepak bola tanah air pada awal Oktober 2022 yakni tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa. Peristiwa ini menjadi Sejarah kelam dalam dunia persepakbolaan tanah air bahkan mendaptkan perhatian dunia internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM telah berperan dalam menjalankan proses pemantauan serta penyelidikan terhadap krisis kemanusiaan Kanjuruhan dan telah menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran HAM berat. Kemudian Hak atas Keadilan belum dapat dikatakan tercapai bagi korban dikarenakan penjatuhan vonis hukuman yang tidak setimpal dengan banyak nya korban yang berjatuhan dan berkaitan dengan perlindungan HAM bagi supporter sejatinya dari segi regulasi sudah menjamin hak asasi setiap pihak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, namun yang kerap kali membuat perlindungan hak asasi tercederai seringkali diakibatkan dari perilaku kekerasan dan kesewenangan aparat penegak hukum.

Telaah Kritis Alasan di Balik Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Hamdani, Fathul; Fauzia, Ana; Fiqri, Muhamad Rizalul; Putra, Eduard Awang Maha
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Februari
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menuai pro kontra, sebab dinilai tidak relevan dengan tujuan pembentukannya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji alasan di balik terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 dan merumuskan pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan program jaminan kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa keberadaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 justru akan menambah beban masyarakat karena berdampak pada proses administrasi banyak hal, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik. Dalam hal ini pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif serta meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya.

KONSEP IDEAL PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA Maha Putra, Eduard Awang
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.179

Permasalahan dalam penelitian ini yakni terdapatnya kekosongan hukum terkait pengujian peraturan kebijakan di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan lembaga manakah yang berwenang untuk menguji peraturan kebijakan jika peraturan kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi warga negara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ideal pengujian peraturan kebijakan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTUN dan MA secara atributif tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan kebijakan sebab peraturan kebijakan bukanlah termasuk dalam KTUN maupun peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya MA pernah menerima pengujian terhadap peraturan kebijakan sebagai obyek judicial review. Kemudian upaya ideal yang dapat ditempuh untuk uji material peraturan kebijakan yakni melalui executive review oleh pejabat pemerintah sendiri yang mengeluarkan peraturan kebijakan tersebut. Dalam hal pemohon menolak, maka pemohon dapat mengajukan pengujian peraturan kebijakan tersebut lebih lanjut kepada atasan dari pejabat pembentuk peraturan kebijakan. Jika pemohon masih menolak dan juga jika pejabat administrasi yang diduga mengeluarkan peraturan kebijakan yang merugikan badan/pejabat pemerintahan yang berada dibawahnya dan masyarakat yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan administrasi tertinggi, maka dapat digunakan mekanisme Judicial Review oleh MA dengan didasarkan pada yurisprudensi MA yang menerima pengujian peraturan kebijakan. Kata kunci: Konsep Ideal, Pengujian, Peraturan Kebijakan

Analysis of Human Cloning from the Perspectives of Natural Law, Legal Positivism, and Utilitarianism Putra, Eduard Awang Maha; Pratama, Febrian Rizki; Mohamed, Muhammad Azimuddin
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 8 No 1 (2024): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v8i1.8774

Today cloning has become “the hottest topic” in biotechnology and biomedical studies. The earliest opening questions about human cloning are: Will human cloning become normative on this planet? This seems to be a very simple question, but it is not enough to answer yes or no, it requires deep thinking. The purpose of this research is to analyze the issue of human cloning from the perspective of natural law, legal positivism, and utilitarianism. This research uses an interdisciplinary approach to explore different perspectives in answering the issue at hand. The results show that from the perspective of natural law, human cloning shows that humans have transcended their nature as creatures created by God and instead want to step over God as the creator of all life. While in the perspective of legal positivism, if cloning is done without going through a legal marriage process and can use eggs and any cells other than sperm from the husband and wife concerned, it is very clear that cloning of humans is contrary to or violates positive law in Indonesia (Health Law and Government Regulation on Reproductive Health). Then in the perspective of utilitarianism, the goal of Utilitarian theory can indeed be achieved because cloning can in fact avoid humans from distress or suffering, but this is only for some individuals because cloning does not provide benefits or happiness in a broad scope or in this case society as a whole, especially the lower middle class.

Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat Awang Maha Putra, Eduard; Apriliana Akbar, Dinul; Puji Pangastuti, Diah; Khairul Anam, Fathul; Hamdani, Fathul; Putra, Eduard Awang Maha; Akbar, Dinul Apriliana; Pangastuti, Diah Puji; Anam, Fathul Khairul
Primagraha Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/plrev.v1i2.364

Legal fiction is required to foresee the possibility of those who deny law enforcement because they do not know the law. This is founded on the qualities of normative legislation, which truly relates to a prescriptive level in terms of its construction. However, many individuals are unaware of the existence of a good rule due to a lack of government socialization and a lack of knowledge on the part of the people affected. This study aims to examine how legal fiction is at an ideal level, its reality in society, and its problems. This study applies normative legal research methods, using statutory, conceptual, and case approaches. The study's findings indicate that without the theory/principle of legal fiction, many individuals are likely to avoid the snares of rules and regulations. However, because many individuals break the law, judges must be extremely prudent in their decision-making. Furthermore, to develop a solid legal system, the government must continue to maximize the distribution or dissemination of laws and regulations, including the community in the formation of laws and regulations, and raise public awareness.

Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat Awang Maha Putra, Eduard; Apriliana Akbar, Dinul; Puji Pangastuti, Diah; Khairul Anam, Fathul; Hamdani, Fathul; Putra, Eduard Awang Maha; Akbar, Dinul Apriliana; Pangastuti, Diah Puji; Anam, Fathul Khairul
Primagraha Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/plrev.v1i2.364

Legal fiction is required to foresee the possibility of those who deny law enforcement because they do not know the law. This is founded on the qualities of normative legislation, which truly relates to a prescriptive level in terms of its construction. However, many individuals are unaware of the existence of a good rule due to a lack of government socialization and a lack of knowledge on the part of the people affected. This study aims to examine how legal fiction is at an ideal level, its reality in society, and its problems. This study applies normative legal research methods, using statutory, conceptual, and case approaches. The study's findings indicate that without the theory/principle of legal fiction, many individuals are likely to avoid the snares of rules and regulations. However, because many individuals break the law, judges must be extremely prudent in their decision-making. Furthermore, to develop a solid legal system, the government must continue to maximize the distribution or dissemination of laws and regulations, including the community in the formation of laws and regulations, and raise public awareness.

Analisis Yuridis Kewajiban Anti Dumping Bagi Sebagian Produk Fatty Alcohol antara Indonesia dan Uni Eropa: Gea Ossita S*, Eduard Awang Maha Putra, Baiq Riska Anggi Safitri Gea Ossita S; Eduard Awang Maha Putra; Baiq Riska Anggi Safitri
JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik
Publisher : Samudra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61787/0wq7fe63

This research aims to analyze the case of anti-dumping obligations against fatty alcohol products in the dispute between Indonesia and the European Union. The research method used is normative legal research, using a statutory approach and conceptual approach. The result shows that anti-dumping provisions are regulated internationally in Article VI of GATT 1947. As one of the countries that is part of the World Trade Organization, Indonesia ratified the provisions of GATT-WTO with the issuance of Law Number 7 of 1974 dated November 2, 1994, concerning the ratification of the Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO). The lawsuit filed by Indonesia on the case of the application of anti-dumping obligations applied to some fatty alcohol products from Indonesia was rejected by the international trade dispute settlement panel of the World Trade Organization (WTO), namely the Dispute Settlement Body (DSB) because the European Union could present strong evidence of its reasons for applying anti-dumping obligations to some fatty alcohol products imported by PT Musim Mas, while Indonesia or PT Musim Mas could not prove that the application of anti-dumping obligations carried out by the European Union violated Article 2.4 and Article 3.5 of the anti-dumping agreement, Therefore, Indonesia is proven to have committed dumping in some fatty alcohol products exported to the European Union. Dumping committed by Indonesia is reinforced by the detrimental impact on the domestic industry of similar goods in the European Union in accordance with the provisions of the conditions for dumping in Article 3.5 of the anti-dumping agreement.

Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim: Langkah Responsif Menuju Keadilan Iklim Lalu Aria Nata Kusuma; Putra, Eduard Awang Maha; Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid; Kwangtama Tekayadi, Suntarajaya; Alfurqan, Imam
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.739

Berdasarkan data dari Global Carbon Budget, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara penghasil emisi karbon dari sektor alih fungsi lahan pada tahun 2023. Kondisi ini jelas memprihatinkan. Sayangnya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia masih belum merujuk pada sebuah peraturan induk adaptasi perubahan iklim yang memiliki daya jangkau lebih luas dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Perubahan Iklim serta mengkonstruksikan materi muatan UU Perubahan Iklim berbasis paradigma keadilan iklim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat setidaknya 3 (tiga) alasan utama urgensi pembentukan UU Perubahan Iklim di Indonesia. Pertama, tingginya tingkat pengrusakan lingkungan hutan secara sadar dalam bentuk alih fungsi hutan. Kedua, tertinggalnya Indonesia dalam menanggulangi kondisi perubahan iklim dibandingkan dengan negara-negara lain melalui produk hukum berupa UU Perubahan Iklim dan strategi mitigasi perubahan iklim. Ketiga, belum adanya payung hukum sebagai pengarah kebijakan nasional terkait perubahan iklim di Indonesia. Materi muatan UU Perubahan Iklim hendaknya berbasis paradigma keadilan iklim yang memuat asas-asas dan tujuan, target pengurangan emisi jangka panjang, mekanisme penyesuaian tahunan, penilaian resiko iklim dan target adaptasi, anggaran karbon, koordinasi antar pihak dan badan pengawasan independen, keterlibatan publik dan transparansi, penegakan hukum dan sanksi, dan inovasi teknologi rendah karbon.

POSIBILITAS KEHADIRAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI PENGGANTI PROFESI NOTARIS DI ERA DIGITAL Maha Putra, Eduard Awang; Kusuma, Lalu Aria Nata; Muslimin, Muhammad Khairi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i2.1788

Abstrak Kehadiran Artificial Intelligence (AI) disatu sisi memberikan peluang untuk membantu meringankan pekerjaan manusia, disisi lain justru dapat menjadi tantangan terhadap profesi di dunia termasuk bagi profesi hukum yang terancam dapat tergantikan khususnya bagi profesi notaris, sehingga perlunya penelitian untuk menganalisis terkait posibilitas kehadiran AI sebagai pengganti profesi notaris di era digital. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris sebagai pejabat umum haruslah siap bertanggungjawab terhadap akta yang dikeluarkannya. Kehadiran AI saat ini belum mampu untuk mengganti profesi notaris, hal ini disebabkan oleh berbagai aspek, pertama, dari aspek yuridis, kedua dari aspek kesiapan perlindungan data pribadi, dan ketiga dari aspek perkembangan AI saat ini. Namun bukan berarti bahwa profesi notaris tidak dapat digantikan oleh AI kedepan. Saat ini diberbagai belahan dunia, gagasan perluasan hak kepada entitas non-manusia telah diterapkan. Pendekatan perluasan hak untuk AI didukung oleh dua pendekatan yakni pendekatan berbasis relasi dan properti. Meskipun fakta saat ini AI belum mampu di integrasikan dengan algoritma biokimia, namun melihat perkembangan AI yang semakin pesat maka tidak mengagetkan jika ini menjadi kenyataan. Profesi notaris yang selama ini dijalankan oleh manusia suatu saat dapat digantikan oleh AI.Kata Kunci : Artificial Intelligence (AI), Profesi Notaris, Disrupsi, Era Digital Abstract The presence of Artificial Intelligence (AI) offers opportunities to ease human work, but it also poses challenges to various professions, including notaries. Research is needed to analyze the potential of AI replacing the notary profession in the digital era. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that notaries, as public officials, must be ready to take responsibility for the deeds they issue. Currently, AI is not capable of replacing the notary profession due to various aspects, such as juridical aspects, personal data protection readiness, and the current state of AI development. However, this does not mean that the notary profession cannot be replaced by AI in the future. In various parts of the world, the idea of extending rights to non-human entities has been implemented using relationship-based and property-based approaches. Although AI has not yet integrated with biochemical algorithms, rapid AI development might make this a reality.Keywords: Artificial intelligence (AI), Notary, Disruption, Digital Era

Pemberdayaan Komunitas Sahabat UMKM NTB Melalui Workshop Pembuatan P.T Perseorangan di Kota Mataram Eduard Awang Maha Putra; Opan Satria Mandala; Hilman Prayuda; Imam Alfurqan; Rapi Renda
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IPTEKS Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Rajawali Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are critical to driving economic growth, particularly by creating jobs, increasing household incomes, and reducing poverty. In Nusa Tenggara Barat (NTB), 786 registered MSMEs operate across various sectors such as trade, agriculture, and industry. However, many MSMEs face challenges due to a lack of legal business status, which limits their access to financing, market opportunities, and consumer trust. To address this issue, the Sahabat UMKM NTB Community, in collaboration with the government, organized a workshop focused on establishing Individual Limited Companies (PT Perseorangan). This initiative aimed to raise awareness about the importance of business legality, provide technical guidance on registration procedures, and offer hands-on assistance in obtaining legal business status. The program utilized socialization sessions, practical training, and continuous mentorship to support MSME actors in navigating the registration process via the DJAHU system. As a result, several MSMEs successfully obtained legal status, improving their credibility, access to financing, and market reach. This program underscores the significance of collaborative efforts between government, local communities, and technology in empowering MSMEs, enabling them to contribute more effectively to regional and national economic development.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search