Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Pengabdian Mandiri Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Melayunesia Law
Wagiman .
Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN SEKS BEBAS DAN NARKOBA DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKAJAYA BOGOR JAWA BARAT Warih Anjari; Wagiman .
BERDIKARI Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.24 KB) | DOI: 10.52447/berdikari.v1i2.1334

Abstract

AbstrakGlobalisasi dan modernisasi dapat membawa dampak positif dan negatif  dikalangan remaja.Tujuan program pengabdian kepada masyarakat di desa Sukajaya kecamatan Sukajaya kabupaten Bogor Jawa Barat ini,  untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak dari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba kepada para Remaja. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek negatif dari globalisasi dan modernisasi yang  berkaitan dengan keterbukaaan masyarakat atas masuknya informasi tentang pergaulan bebas dan  narkoba dikalangan remaja. Kehidupan yang mengarah kepada pragmatis dan hedonis akan mempengaruhi pola pikir remaja. Kemudahan  informasi di peroleh melalui media internet sangat berdampak pada perkembangan para remaja. Diperlukan informasi yang benar berkaitan dengan pergaulan bebas atau seksualitas dan narkoba. Metode pelaksanan dengan melakukan penyuluhan, tanya jawab, diskusi atau konsultasi. Hasil yang diperoleh Remaja di desa Sukajaya cukup memahami tentang  bahaya dan akibat seks bebas, namun kurang memahami peraturan seks bebas. Sedangkan pada Narkoba, remaja di desa Sukajaya  cukup memahami tentang akibat narkotika, namun kurang memahami  bahaya dan peraturan perundangan narkotika. Keberlanjutan dari penyuluhan dan pendampingan tentang bahaya seks bebas dan narkotika masih diperlukan.Kata Kunci: Globalisasi dan modenisasi, pencegahan sek bebas dan  narkoba, kalangan remaja
Excess EXCESS AND LEGAL DAMAGES OF PEER-TO-PEER LENDING (P2PL): EXCESS AND LEGAL DAMAGES OF PEER-TO-PEER LENDING (P2PL) Wagiman
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 11: November 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problem pinjaman online (Pinjol) perlu mendapat perhatian banyak pihak, khususnya bagi debiturnya. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, hendak memahami dan memberdayakan agar mereka dapat mengatasi masalahnya saat berhadapan dengan pengelola pinjol. Tujuan PkM ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa tidak dipenuhinya kewajiban cicilan pinjol sampai lunas akan berakibat penderitaan. Metode PkM ini menggunakan tata cara penyerapan teknologi aplikasi online sebagai cara mudah meminjam uang, merancang tindakkan tatkala menghadapi ancaman dan teror dari kreditur, serta pendampingan hukum jika diperlukan. Pendekatan PkM dengan Participatory Action Research (PAR), yaitu suatu proses yang bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah serta kebutuhan solusi praktis. Strategi riset PkM didasarkan praktik-praktik pelaksanaan pinjaman dan strategi tindakkan menghadapinya oleh para debitur pinjol. Hasil PkM menujukkan terdapatnya ekses-ekses negatif pinjol yaitu adanya penderitaan, baik berupa pelanggaran hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia. Penderitaan berupa pemutusan hubungan kerja; bercerai; dan trauma, hingga bunuh diri karena mengalami tekanan. Rekomendasi tindakan kuratif yang dilakukan bagi korban, berupa litigasi melalui gugatan warga negara atau dikenal dengan citizen law suit agar korban pinjaman online tidak semakin banyak.
EDUKASI HAK-HAK KORBAN BENCANA ALAM DI CIANJUR (HAK-HAK KELOMPOK RENTAN /ANAK-ANAK DAN LANSIA KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI CIANJUR) Warih Anjari; Wagiman Wagiman; Yanuar Rahmadan; Yohana Tri Oktaviani; Natasya Alfitri; Novi Rizky Ramadhani
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 1: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak-hak Korban bencana umumnya tidak dapat dipahami oleh masyarakat kelompok rentan, terutama atau khususnya bagi warga Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, terdapat kelompok rentan dalam terjadinya bencana, yaitu: bayi, balita, anak-anak, ibu mengandung/menyusui, disabilitas, dan lansia. Setidaknya terdapat tujuh hak utama bagi masyarakat korban bencana, yaitu: mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman; mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; mendapatkan informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana; berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan Kesehatan; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; melakukan pengawasan sesuai mekanisme atas pelaksanaan penanggulangan bencana; yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
Peran Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penegakan Standar Kelaiklautan Kapal Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran: Efektivitas Pengawasan Dan Penindakan Gunawan Widjaja; Wagiman Wagiman; Wibowo Laksono Widodo
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2547

Abstract

This study discusses the role and authority of the Harbourmaster (Syahbandar) in enforcing ship seaworthiness standards based on Law Number 66 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2008 on Shipping. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the Harbourmaster holds a strategic function as a port official with full authority to ensure that ships meet technical, administrative, and operational requirements before departure. The effectiveness of supervision is reflected in the implementation of strict seaworthiness inspection procedures and the issuance of Sailing Approval Letters (Surat Persetujuan Berlayar or SPB) only for seaworthy ships. Furthermore, the Harbourmaster’s enforcement mechanism against violations of ship seaworthiness is carried out administratively and involves law enforcement agencies for serious violations. According to Soerjono Soekanto’s theory of law enforcement, the Harbourmaster’s supervision falls under the preventive stage to avert violations, while enforcement constitutes the repressive stage as an effort to create a deterrent effect and ensure legal compliance in the shipping sector.
Problems of Substantive Justice in Criminal Enforcement of Trademark Ownership Disputes Yanto Jaya; Wagiman Wagiman
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 7 No. 3 (2026): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v7i3.25637

Abstract

Law as an instrument of justice is essentially created to bring certainty to society with the aim of achieving as much justice as possible. However, the existence of Article 1 number 5 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications—which confirms the first to file principle in the protection of trademark rights holders—actually creates a very essential problem in law, namely justice. The first to file principle, which emphasizes the fulfillment of procedural administrative aspects in providing legal protection for trademark rights holders, actually prevents the application of the principle of substantial justice, which is actually the main element in the protection of intellectual property rights. Normative research—which also raises several case examples such as the DKI Jakarta High Court Decision Number 304/PID/2022/PT.DKI—shows that criminal law enforcement in trademark infringement cases often faces difficulties in proving the element of malicious intent, especially when there is evidence of prior use of the trademark by the defendant or when the validity of the registered trademark is disputed. The results of the study indicate that these conditions create legal uncertainty and demonstrate that the current legal system tends to prioritize procedural justice over substantive justice. This study concludes that the criminal enforcement of trademark infringement in Indonesia requires improvements in legal policy, particularly through clearer regulations regarding the elements of malicious intent and the recognition of prior use of trademarks, so that legal protection can be implemented more fairly and provide greater legal certainty for all parties involved.
Victim-Centered Justice Revisited: Rebalancing Power in the Restorative Justice System Iwan Sumiarsa; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Wagiman
Melayunesia Law Vol. 10 No. 1 (2026): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/e3rsgd67

Abstract

The contemporary criminal justice system continues to marginalize victims by prioritizing state authority and a perpetrator-centric paradigm, although restorative justice is increasingly prominent as a victim-centered alternative. This condition reveals a persistent gap between the normative promise of restorative justice and its practical realization. This study examines how victim-centered justice is conceptualized and implemented in the restorative justice system, with particular attention to the role of power relations. Using conceptual and theoretical legal research approaches, this study applies critical and system-oriented analysis to examine restorative justice as a normative and institutional framework. These findings suggest that the main limitation of restorative justice stems not from the absence of victim participation, but from the structural conditions that limit such participation. Legal subordination, institutional marginality, symbolic inclusion, and unaddressed power asymmetry systematically limit agency and victim's influence over outcomes. As a result, restorative justice often reproduces existing inequalities rather than redressing them. This study offers a new reconceptualization of victim-centered justice by positioning the rebalancing of power as a fundamental principle of the restorative justice system. The contribution advances a power-sensitive theoretical framework and provides practical insights for strengthening the agency, legitimacy, and substantive justice of victims in restorative practice.
MENGENAL MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN SENGKETA Siti Nur Azizah; Wagiman; Adrian Bima Putra
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1147

Abstract

Mediation is increasingly popular. As a result, slowly but surely, people are starting to look at Alternative Dispute Resolution, which basically allows the parties to choose the forums they agree on. The phenomenon of using Alternative mechanisms is strengthening. Alternative Dispute Resolution (APS) is seen as an integral part of the business itself and is considered suitable for the business world because the resolution is fast and cheap. Dispute resolution as mediation has been known since the beginning in Indonesia because the customary system in resolving cases always upholds deliberation and consensus through traditional forums in each region in Indonesia. As time goes by, this is enforced in court (Mediation-Linked Court) as a form of legal justice. However, the mediation process in court must be enforced through the settlement of civil settlements. If mediation as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, if mediation is not carried out, the judgment will be abolished for legal purposes.
HAKIM PERDAMAIAN YANG DIPERANKAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA Marwan Suliandi; Wagiman; Adrian Bima Putra
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1185

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa telah memfungsikan Kepala Desa (Kades) sebagai Hakim Perdamaian Desa. Ini penting guna menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah. Sehingga tidak setiap perselisihan yang terjadi diantara warga desa selalu ada dilimpahkan ke Pengadilan, oleh karena perkara atau persengketaan cukup diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa, terutama terhadap perkara-perkara yang sederhana yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana tugas, kewenangan, serta hak dan kewajiban Kades sebagai Hakim perdamaian?; (2) Bagaimana jika para pihak yang berselisih tidak menjalankan apa yang telah disepakati atau diputus oleh Kades dalam kapasitas sebagai Hakim perdamaian? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Guna memperkuat digunakan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menujukkan: (a) Salah satu tugas Kades yaitu melakukan pembinaan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kades berwenang untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kades berhak mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Kades berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desanya; (b) Kades berkewajiban menyelesaikan semua hambatan di Desa. Tidak dilaksanakannya hasil kesepakatn penyelesaian oleh para pihak, konsekuensinya adalah eksekusi oleh pengadilan (perdata) atau penyelesaian kasus di pengadilan formal (pidana). Atas tindakan dan putusannya sebagai Hakim perdamaian, Kades berhak mendapatkan pelindungan hukum. Saran penelitian ini, guna menjamin difungsikannya Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa, dan berjalan sesuai dengan fungsinya, maka eksistensi Peradilan Desa dalam praktek agar tidak sering berbenturan dengan sistem peradilan formal negara, maka harus dilakukan pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, termasuk peraturan teknis yang menjadi acuan pelaksanaannya.
Co-Authors Adrian Bima Putra Adrian Bima Putra Gunawan Widjaja Iwan Sumiarsa Marwan Suliandi Natasya Alfitri Novi Rizky Ramadhani Siti Nur Azizah Tuti Widyaningrum Warih Anjari Warih Anjari Wibowo Laksono Widodo Yanto Jaya Yanuar Rahmadan Yasmirah Mandasari Saragih Yohana Tri Oktaviani