<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bagi hukum positif dan HAM di Indonesia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normative yang berdasarkan kajian pustaka dan pendekatan empiris melalui kuesioner berbasis online. Di Indonesia, LGBT belum memiliki hukum positif secara mandiri, hanya baru berdasarkan melalui pendekatan hukum yang dianggap berhubungan dengan konteks LGBT. Salah satu hukum positifnya yaitu melalui pendekatan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, UUD NRI 1945 dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Terbaru. Ketidakpastian hukum terhadap perilaku LGBT, menimbulkan diskriminasi karena keresahan masyarakat, apakah perilaku LGBT sebagai suatu pelanggaran dan layak mendapatkan suatu hukuman ataukah perilaku LGBT benar memang adanya suatu hak individu untuk memilih orientasi seksualnya dan dilindungi atas nama Hak Asasi Manusia. Masyarakat Indonesia berharap pemerintah bergegas menanggulangi fenomena ini agar Indonesia tidak tercemari oleh pesta LGBT. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa eksistensi LGBT di Indonesia belumlah diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena dianggap sangat bertentangan dengan norma, agama serta mengingat bahwa secara filosofis Indonesia memiliki pondasi negara yang kuat yaitu Pancasila, menurut nilai-nilai yang berlaku, perilaku LGBT tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat.]]>
