Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan: (The Role of Constitutional Law in Forest Area Management) Hudaya, Chintya Rachma; Paradita, Silvi Aryana; Febrian, Fazl Mawla; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2546

Abstract

Hutan merupakan ekosistem yang sangat berharga bagi berbagai jenis kehidupan, termasuk manusia, karena memberikan sejumlah manfaat vital seperti penyediaan oksigen, regulasi iklim, habitat bagi flora dan fauna, serta sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Melalui Hukum Tata Negara, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola hutan dengan baik. Hal ini tercermin dalam penetapan aturan dan norma yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, termasuk penetapan status hutan, hak dan kewajiban pengelola, serta mekanisme pengawasan. Dalam pengelolaan hutan, hukum tata negara memegang peran yang sangat penting dalam menyusun kerangka hukum yang jelas dan efektif, menentukan kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan, serta menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan hutan. Namun, tantangan seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan masih menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia serta meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan. Rekomendasi untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara meliputi penguatan implementasi peraturan, peningkatan transparansi dalam pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Peran Hukum Tata Negara sangat kuat dan transparansi pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan serta mengurangi ancaman seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan, sementara partisipasi masyarakat dan program ekonomi alternatif juga digunakan untuk mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Peran Hukum Tata Negara dalam Mewujudkan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya: The Role of Constitutional Law in Achieving Sustainable Forest and Ecosystem Management Febrian, Fazl Mawla; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2629

Abstract

Hutan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, namun saat ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ekosistem hutan yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka dengan menelusuri berbagai referensi dalam bentuk artikel ilmiah ataupun buku yang dicari menggunakan gogle scholar. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan keberlanjutan pengelolaan hutan dan ekosistemnya.
Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama dalam Perspektif Hukum Perdata Hidayanto, Nur Jantra; Febrian, Fazl Mawla; Dwiki, Farel; Sulastri, Sulastri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14211281

Abstract

Named agreements (noominat) are a type of agreement that has been explicitly regulated in laws and regulations, especially in the Civil Code (KUHPer). This study aims to analyze the basic concept of named agreements, their legal characteristics, and their implementation in contractual relations in Indonesia. This study uses a normative legal approach with a descriptive legal analysis method. The results of the study indicate that named agreements have a significant position in the civil law system because they include important agreements such as buying and selling, renting, and lending. The characteristic of named agreements lies in the clarity of the norms that regulate the rights and obligations of the parties, thus providing legal certainty. However, amidst the development of community needs, challenges arise regarding the flexibility and adaptation of named agreements to the dynamics of modern law. This study highlights the importance of regulatory reform to increase the relevance of named agreements in the digital era and globalization.
Penyelewengan Dana Pada Yayasan : Studi Kasus dan Mekanisme Hukum Kasus TPPU Ponpes Az-Zaytun Oleh Pandji Gumilang Silitonga, Rafhael Roberto; Ridwan, Abdurrahman Faiz; Hidayanto, Nur Jantra; Febrian, Fazl Mawla; Sulastri, Sulastri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kasus penyelewengan dana yang terjadi pada Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Az-Zaytun dengan fokus pada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Pandji Gumilang sebagai tokoh sentral. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme penyimpangan dana, modus operandi yang digunakan, serta analisis mekanisme hukum yang diterapkan dalam proses penyelesaian kasus ini. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang mencakup pengumpulan data sekunder dari dokumen hukum, laporan investigasi, serta analisis peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan yayasan dan TPPU. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola penyalahgunaan dana yayasan untuk kepentingan pribadi dan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan yayasan. Selain itu, ditemukan celah dalam pengawasan dan regulasi yang mempermudah terjadinya tindak pidana ini. Kajian ini memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem hukum dan pengawasan yayasan, serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana organisasi nirlaba untuk mencegah penyalahgunaan di masa mendatang.