Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYEBARAN INFORMASI VAKSINASI MELALUI TWITTER OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 pratama, rizky; Senobaan, Riska Tipa; Ramdanis, Sapril Nurul; Cornelia, Geby; Irawan, Bambang
Jurnal Paradigma Vol 13, No 2 (2024): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v13i2.13592

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi Pemerintah untuk memaksimalkan teknologi informasi. Pandemi COVID-19 telah memasuki masa pemulihan dengan dilaksanakannya vaksinasi. Vaksinasi sangat penting sebagai kebutuhan utama masyarakat di masa New Normal. Oleh karena itu, penyebaran informasi pelaksanaan vaksinasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui Twitter menjadi penting. Melalui Twitter, Pemerintah dapat menyebarkan informasi yang mencakup empat aspek informasi yang harus disediakan dan diumumkan oleh Pemerintah pada UU Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyebaran informasi vaksinasi COVID-19 melalui media sosial, Twitter, Kota Samarinda. Pemerintah, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan software NVivo 12 Plus. Data tersebut diperoleh melalui akun Twitter @ppid_smr dan @PemkotBPN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, akun Twitter Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi informasi vaksinasi kepada masyarakat dengan baik. Meski terdapat perbedaan intensitas kicauan kedua akun tersebut, namun akun Twitter Kota Samarinda dan Kota Balikpapan telah memenuhi tiga aspek penyebaran informasi yang wajib disediakan dan diumumkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008.
Implementation of General Election Commission Regulations in Realizing Data Updating in East Kalimantan Province Kusuma, Aji Ratna; Saipul, Saipul; Sarifudin, Sarifudin; Cornelia, Geby; Rahim, Muhammad Nur
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 6 (2025): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i6.1193

Abstract

The General Election Commission as an institution authorized to organize elections transparently, accountably, and in accordance with legal provisions. The accuracy and precision of data is a central element that determines the quality and fairness of elections. The KPU plays a role in ensuring that every citizen exercises their voting rights through a structured and tiered data updating process. This study aims to analyze the implementation of General Election Commission Regulation Number 7 of 2023 using the implementation model according to Edward III including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and see the inhibiting factors of its implementation. This research uses a qualitative descriptive method. The results showed that the implementation of KPU regulations has not run optimally in realizing data updating in East Kalimantan Province. There are findings in matching and research that clearly violate and are not in accordance with established regulations. This has an impact on the inaccuracy of the Permanent Voters List data. The KPU of East Kalimantan Province endeavors in the process of updating the DPT as the basis for election calculations. This accurate data certainly leads to transparency and minimizes the potential for fraud in the 2024 elections.