Rahim, Muhammad Nur
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of General Election Commission Regulations in Realizing Data Updating in East Kalimantan Province Kusuma, Aji Ratna; Saipul, Saipul; Sarifudin, Sarifudin; Cornelia, Geby; Rahim, Muhammad Nur
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 6 (2025): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i6.1193

Abstract

The General Election Commission as an institution authorized to organize elections transparently, accountably, and in accordance with legal provisions. The accuracy and precision of data is a central element that determines the quality and fairness of elections. The KPU plays a role in ensuring that every citizen exercises their voting rights through a structured and tiered data updating process. This study aims to analyze the implementation of General Election Commission Regulation Number 7 of 2023 using the implementation model according to Edward III including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and see the inhibiting factors of its implementation. This research uses a qualitative descriptive method. The results showed that the implementation of KPU regulations has not run optimally in realizing data updating in East Kalimantan Province. There are findings in matching and research that clearly violate and are not in accordance with established regulations. This has an impact on the inaccuracy of the Permanent Voters List data. The KPU of East Kalimantan Province endeavors in the process of updating the DPT as the basis for election calculations. This accurate data certainly leads to transparency and minimizes the potential for fraud in the 2024 elections.
Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan Rahim, Muhammad Nur; Vatmawati, Nova; Irmadani, Cindy; Paselle, Enos
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.671

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi konflik terkait kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Tujuan utama adalah untuk menangani perselisihan administrasi antara individu atau entitas hukum dengan badan atau pejabat administrasi negara. Pertanyaan kunci dalam studi ini adalah apakah ada cacat hukum dalam prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa oleh tergugat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki otoritas mutlak dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara, termasuk konflik kepemilikan sertifikat hak guna bangunan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa sertifikat hak guna bangunan atas nama Saniyah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, dan tergugat harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat. Studi ini penting karena dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikat hak guna bangunan.