Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Ilham, Satria
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TEORI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM Ilham, Satria; Saripudin, Udin
Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol 4, No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/arps.v4i2.4745

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan teori kebijakan fiskal dalam ekonomi islam pada masa Rosullah SAW, masa Sahabat Nabi hingga saat ini, dan bagaimana kebijkan fiskal diterapkan di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur atau mengelola pendapatan serta pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta mendorong perkembangan ekonomi. Pendapatan serta pengeluaran pemerintah merupakan salah satu dari intrumen kebijakan fiskal. Namun secara literatur kebijakan fiskal modern nyatanya tidak ada satupun membahas terkait permasalahan etika, terkecuali pada teori distribusi. Hal itupun hanya sebatas teori distribusi. Metode penelitian ini menggunakan studi liberary. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam sejak zaman nabi SAW hingga saat ini selalu menggunakan sistem anggaran berimbang (balanced budget) yang pengelolaan nya melalui baitul mal. Instrument yang dikembangakan dalam kebijakan fiskal Islam antara lain zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa’i, kharaj, jizyah, u’shur, dan khumus.This research examines how fiscal policy theory is applied in Islamic economics during the time of Rosullah SAW, the time of the Companions of the Prophet until now, and how fiscal policy is implemented in Indonesia. Fiscal policy is a policy that regulates or manages state revenues and expenditures with the goal of promoting economic development and maintaining stability. Government revenues and expenditures are one of the fiscal policy instruments. However, with the exception of distribution theory, none of the modern fiscal policy literature discusses ethical issues. Even so, it is only applicable to distribution theory. A library study is used in this research method. The outcomes of this discussion show that fiscal policy in Islam has always used a balanced budget system (a balanced budget) that is managed through Baitul Mal since the time of the Prophet SAW until now. Zakat, infaq, shadaqah, waqf, ghanimah, fa’i, kharaj, jizyah, u’shur, and khumus are examples of Islamic fiscal policy instruments
ANALISA PENERAPAN PSAK 105 DALAM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT Ilham, Satria
Jurnal Akuntansi Vol 4, No 1 (2024): September
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/ajaki.v4i1.5501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 105 dalam akuntansi pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam suatu usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh shahibul maal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudharib. PSAK No. 105 mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi mudharabah, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian teoritis serta analisis dokumentasi terkait penerapan PSAK 105 dalam akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT. Metode kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti menggali dan memahami konsep, prinsip, serta prosedur akuntansi mudharabah berdasarkan literatur yang sudah ada tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi yang diterapkan oleh BMT dengan ketentuan dalam PSAK No. 105. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT telah sesuai dengan PSAK No. 105, terutama dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Namun, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti pengakuan dan penyajian, untuk memastikan kesesuaian penuh dengan standar yang berlaku. Rekomendasi diberikan agar BMT melakukan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan PSAK No. 105 secara konsisten This study aims to analyze the application of PSAK No. 105 in accounting for mudharabah financing at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Mudharabah is a cooperation agreement between the fund owner (shahibul maal) and the fund manager (mudharib) in a business, where profits are shared according to agreement, while losses are borne by the shahibul maal, unless caused by the negligence of the mudharib. PSAK No. 105 regulates the accounting treatment of mudharabah transactions, including recognition, measurement, presentation, and disclosure. This study uses a library research method that focuses on theoretical studies and documentation analysis related to the application of PSAK 105 in accounting for mudharabah financing at BMT. The library method was chosen because it allows researchers to explore and understand the concepts, principles, and procedures of mudharabah accounting based on existing literature without collecting primary data directly. Data analysis was carried out by comparing the accounting practices applied by BMT with the provisions in PSAK No. 105. The results of the study indicate that most of the accounting practices for mudharabah financing at BMT are in accordance with PSAK No. 105, especially in terms of measurement and disclosure. However, there are several areas that need to be improved, such as recognition and presentation, to ensure full compliance with applicable standards. Recommendations are given for BMT to make improvements in these aspects and improve the competence of human resources in implementing PSAK No. 105 consistently.
Co-Authors Udin Saripudin