Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Application of Islamic Accounting Profit-Sharing System in Mudharabah Savings Program Based on Fairness Arief, Arief rahman; Fitriyah, Lailatul; Syafii; Ajeng Fauziah, Dien
INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN ACCOUNTING RESEARCH Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Trends in Accounting Research (IJTAR)
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54951/ijtar.v5i2.790

Abstract

This study examines the application of the Islamic accounting profit-sharing system in mudharabah savings programs, focusing on how fairness is ensured between depositors and financial institutions. Islamic finance operates on principles of justice, equity, and transparency, emphasizing profit-and-loss sharing instead of guaranteed returns. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews with bank managers, surveys of depositors, and analysis of financial disclosures from Islamic banks. Findings indicate that a predetermined profit-sharing ratio upholds fairness by setting clear expectations for both parties, while transparency in financial reporting enhances depositor trust. However, depositor perceptions of fairness are influenced by the clarity and accessibility of financial disclosures, underscoring the need for simplified reporting and educational support to improve understanding of mudharabah profit-sharing mechanisms. Practical implications include recommendations for Islamic banks to improve transparency, adopt standardized reporting practices, and establish educational initiatives. Limitations include a regional focus and reliance on qualitative data, with future research suggested to broaden the sample, utilize a mixed-methods approach, and explore comparative analyses with other Islamic finance products. This study contributes to the understanding of fairness in Islamic profit-sharing and provides actionable insights to strengthen depositor confidence in mudharabah savings programs
Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Arief, Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.236

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dilaksanakan di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapakan dapat membantu pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Sigerongan, sebab materi utama yang di sampaikan adalah mengenai Digitalisasi terhadap sertifikat hak atas tanah dalam bentuk sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021, karena pasca diberlakukan peraturan tersebut banyak menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, khususnya berkaitan dengan isu keamanan dari sertifikat elektronik dan penarikan sertifikat masyarakat oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat.