Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) GANEC SWARA Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Commerce Law
Diman Ade Mulada, Diman Ade
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
THE ROLE OF BANK GUARANTY IN CONSTRUCTION CONTRACTS BETWEEN THE GOVERNMENT AND CONTRACTORS Mulada, Diman Ade
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Jurnal IUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.25 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i2.237

Abstract

In government project, to guarantee the assignor (government) to acquire the  project finished on the time and quality promised by the contractor, it required a guarantee  of the contractor for the government as mentioned in Article no 67 paragraph (1) of Presidential Decree No. 54 of 2010 concerning the Procurement of Goods / Services.  One of the guarantees often used by contractors is  a guarantee bank. In the implementation of a  contract between the government and contractors who use the guarantee bank, they must go through some steps.. First stage is the preparation for the selection of the construction work, and the second stage is to carry out the selection of construction work, in which the contractor must submit a tender guarantee of bank guarantee.  The third stage is the signing of the contract, in which the contractor must submit a bank guarantee of warranty execution and the fourth stage is the execution of contracts where the contractor must submit a bank guarantee of an advance money if the contractor will take an advance money and submit a bank guarantee of a maintenance warranties when the contractor has completed the work.  When a default happened by either party, the solution is as follows.  If related  to the contracts, the problem is solved through a discussion, and then if no way out, the problem may be solved through arbitration or courts. In relation to the bank guarantee, if a default happened by the contractor,  the solution is by deliberation between the bank and the contractor in  order that the contractor complete the arrears, however, if the contractor has no intention to complete the arrears, the bank  may issue a maximum of three (3) warning letters. Moreover, if the bank has issued three warning letter sand the contractor still does not respond, then the bank will make disbursements against opponents guarantees that have been submitted by the contractor.Keywords: Bank Guarantee, Contraction Contract.
OPTIMASI PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA WISUDAWAN, I GUSTI AGUNG; SUTRISNO, BUDI; MULADA, DIMAN ADE
GANEC SWARA Vol 15, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v15i1.177

Abstract

      The development of the capital market in Indonesia has increased from time to time but this development is not without obstacles. The obstacle that often arises is the occurrence of fraudulent practices in the capital market involving legal subjects in the capital market itself. Therefore, it is necessary to optimize supervision by the OJK in the Capital Market sector to minimize this fraudulent practice. The type of research used in this research is Normative Research with a statutory approach (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Case Approach (Case Approach), and Analysis Approach (Analytical Approach). This study also uses legal materials which consist of primary legal materials, namely legal materials in the form of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and OJK laws and regulations, secondary legal materials, namely literature related to the issues raised in this study and materials. Tertiary Law consists of a legal dictionary and encyclopedia. Legal material collection techniques used in this research is a Documentation Study with Legal Material Analysis, namely Qualitative Descriptive Analysis.       The results of this study are Optimization of Supervision by the Financial Services Authority in the Capital Market according to positive law in Indonesia, namely Revising Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets. Revised Law Number 21 the Year 2011 concerning the Financial Services Authority. The supervisory mechanism carried out by the OJK is to use a system of supervisory tools and supervisory action covering various checks such as securities transactions, securities agency compliance, investment management compliance, issuer compliance, and professional and supporting institutions compliance
Kurator Sebagai Eksekutor Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan Saleh, Moh.; Martini, Dwi; Mulada, Diman Ade; Fitrahady, Khairus Febryan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.51

Abstract

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab kurator dalam menyelesaiakan sengketa kepailitan. Jnis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan Perundang-Undangan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.Kurator setelah ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelesaian utang pailit. Kurator mengurus dan membereskan proses sampai akhir atau final. Kurator hanya ada dalam proses kepailitan sadangkan dalam hal Penundaan kewajiban pembayaran utang, peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus. Pekerjaan lain yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah mengelola harta pailit. Kurator diberi keleluasaan menjual harta debitur pailit. Juga meminjamkan dari pihak lain dengan agunan harta yang pada saat pernyataan pailit belum dibebani agunan. Untuk menjalankan itu perlu izin dari Hakim Pengawas. Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalisasi harta debitur pailit, sejak pernyataan pailit ditetapkan walaupun belum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun diajukan upaya hukum, kurator dapat menjual harta debitur pailit dan mengambil tindakan untuk mengoptimalisasikan harta debitur pailit.Tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh oleh Undang-undang kepada curator untuk menentukan penyelesaian harta debitur pailit sungguhmenjadi bebab bagi curator jika tidak didukung oleh kemampuan intelektual secara individual dalam menjalankan kewenangannya. Mengingat tanggung jawab yang sangat berat dewasa ini berkaitan dengan penyelesaian utang debitur pailit, maka Menteri Kehakiman dan HAN memulai Keputusan No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tanggal 12 Desember 1998 Tentang Pedoman bsarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta debitur pailit dan kepada pengurus dalam rangka pengurusan harta debitur.
UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.127

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI dilaksanakan di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 27 Juli 2022. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapakan dapat membantu pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Upaya Pencegahan Konflik Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Sigerongan, sebab materi yang di sampaikan meliputi Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Hak-Hak Tas Tanah yag dapat diperjual belikan, Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk menghindari terjadi konflik atau permasalahan dalam jual beli hak atas tanah.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat
Pentingnya Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Untuk Kepastian Hukum Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.226

Abstract

   
ASPEK HUKUM KERJASAMA ANTARA PIHAK PENYELENGGARA EVENT MOTOGP MANDALIKA DENGAN PIHAK TENANT DALAM PENGGUNAAN BOOTH (STAND) Mulada, Diman Ade; Saleh, Moh; Setiawan, Yudhi; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1803

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara penyelenggara event MotoGP dengan pihak tenant dalam penggunaan booth (stand) dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi dalam penggunaan booth (stan) pada event MotoGP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) Dalam Penggunaan Booth (stand) yaitu: untuk penggunaan booth (stand) secara gratis yang disediakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait untuk UMKM menjual produknya adalah perjanjian pakai, karena pihak UMKM menggunakan booth (stand) secara cuma-cuma yang menanggung biaya sewa booth (stand) adah pihak pemerintah dan stakeholder berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan pihak penyelenggara event MotoGP sedangkan untuk penggunaan booth (stand) secara berbayar antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) yaitu perjanjian sewa menyewa dan Bentuk Penyelesaian sengketa yang ditempuh antara pelaku UMKM yang mengalami kerugian karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelolan booth (stand) pada event MotoGP adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu para pelaku UMKM yang merasa rugi karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara menyampaiakan keluhannya dan kerugian yang mereka alami kepada penyelenggara, kemudian penyelenggara mencarikan solusi atas keluhan yang disampaiakan oleh para pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan ganti kerugian serta melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.
Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Affiliate Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Suharman, Ailsa Salsabila Putri; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam program Shopee Affiliate telah memenuhi persyaratan keabsahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHperdata. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate dianggap sah. Dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum affiliator jika konsumen komplain barang kepada affiliator. Dapat dinyatakan bahwa affiliator telah melakukan penipuan contoh produk sehingga terjadinya komplain barang konsumen. Sesuai kebijakan shopee, affiliasi harus mengganti rugi melindungi, dan membebaskan Shopee dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebijakan shopee.
Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia Apriyani, Rizka; Sutrisno, Budi; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4651

Abstract

Pembajakan adalah tindakan memproduksi karya yang sudah diterbitkan atau fonogram tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk distribusi massal. Literasi digital melibatkan penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi dan mendukung proses pembelajaran, contohnya buku digital (E-book). Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital menurut Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Akibat Hukum bagi Pelaku Pembajakan Literasi Digital di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan menganalisis dampak hukum bagi pelaku pembajakan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi, sementara perlindungan represif melibatkan tindakan pidana untuk memberi efek jera. Pelaku pembajakan dapat dikenai gugatan perdata sesuai pasal 96 UU Hak Cipta 2014 dan gugatan pidana menurut pasal 113 ayat(1) UU Hak Cipta 2014 serta pasal 48 ayat (2) UU ITE nomor 19 tahun 2016.
PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL Mulada, Diman Ade; Moh. Saleh; Yudhi Setiawan; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.262

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL dilaksanakan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 15 September 2023. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khusunya pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madia, sebab materi yang di sampaikan mengenai kedudukan PT Perseroan sebagai badan usaha dan proses pendirian PT Perseorangan,.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat. The implementation of legal counseling activities runs in an orderly, safe and smooth manner. The legal counseling participants took part in the activity with a high sense of enthusiasm, because the legal counseling material presented by the presenters was felt to be very useful by the people of Giri Madia Village, because the material presented was about the position of the Company as a business entity and the process of establishing an Individual PT. So, This legal education can provide enlightenment (insight) to the community.
Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Arief, Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.236

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dilaksanakan di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapakan dapat membantu pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Sigerongan, sebab materi utama yang di sampaikan adalah mengenai Digitalisasi terhadap sertifikat hak atas tanah dalam bentuk sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021, karena pasca diberlakukan peraturan tersebut banyak menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, khususnya berkaitan dengan isu keamanan dari sertifikat elektronik dan penarikan sertifikat masyarakat oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat.
Co-Authors Apriyani, Rizka Arief Rahman Arief Rahman Arief, Arief rahman Budi Sutrisno Dwi Martini Fitrahady, Khairus Febryan MOH. SALEH Moh. Saleh Muhammad Danial Haq Saleh, Moh Shinta Andriyani Siddiq, Nakzim Khalid Suharman, Ailsa Salsabila Putri Wisudawan, I Gusti Agung Wiwiek Wahyuningsih Yudhi Setiawan