Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Dwiyanti Utami
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Ekonomi Dwiyanti Utami; Hudi Yusuf
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 11 (2024): November
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks hukum pidana ekonomi di Indonesia, dengan menyoroti peran penting korporasi dalam perekonomian yang semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kekuatan ekonomi korporasi, pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi isu penting dalam sistem hukum pidana. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta penerapan doktrin hukum seperti vicarious liability dan doktrin identifikasi dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerapan teori pertanggungjawaban dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif. Kasus-kasus seperti pembakaran lahan oleh PT KA dan manipulasi pajak oleh PT AAG menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efisien dan menyeluruh terhadap korporasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia, agar korporasi dapat lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam aktivitas ekonominya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
PREDATORY PRICING DI PASAR RITEL ONLINE INDONESIA Dwiyanti Utami; Suyatno Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan pesat sector e-commerce di Indonesia telah menciptakan persaingan yang dinamis, namun juga memunculkan praktik yang merugikan pelaku usaha kecil. Salah satu praktik yang mencemaskan adalah predatory pricing, yakni strategi menjual barang dibawah biaya produksi untuk mengeliminasi pesaing dan menguasai pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk praktik predatory pricing yang dilakukan oleh platform e-commerce besar di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya terhadap UMKM serta efektivitas regulasi persaingan usaha yang berlaku. Mengunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kasus dan analisis dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa strategi diskon ekstrem, cashback besar-besaran dan subsidi ongkir yang dilakukan secara sistematis memiliki ciri-iri predatory pricing. Praktek ini berdampak pada melemahnya daya saing UMKM dan ketergantungan pada platform besar. Penegakan hukum oleh KPPU masih terbatas karena kesulitan pembuktian secara ekonomi dan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi digital dan kapasitas pengawasan oleh otoritas persaingan.
KERANGKA HUKUM UNTUK KERJASAMA PUBLIK-SWASTA (PPS) DALAM SEKTOR INFRASTRUKTUR: PERSPEKTIF INDONESIA Dwiyanti utami; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strong legal framework for public-private partnerships (PPP) in Indonesia's infrastructure sector is critical to increasing private investment and increasing cost efficiency. PPP can help increase community participation in public service delivery and increase transparency in public service delivery. In recent years, the Indonesian government has attempted to increase investment and infrastructure development through collaboration with the private sector. However, this collaboration also has several challenges, including differences in interests and culture between the government and the private sector. Therefore, it is necessary to create a clear and effective legal framework to regulate PPS cooperation. This article discusses the importance of a strong legal framework for PPS cooperation in the infrastructure sector in Indonesia and its impact on sustainable economic growth and reliable energy supply for society
Co-Authors Hudi Yusuf SUYATNO Suyatno Suyatno