Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Fintech And Financial Innovation: Online Transportation Services In The Perspective Of Shari'ah Economic Law Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi; Aprilianti, Aprilianti
ASAS Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v16i1.22558

Abstract

Fintech are constantly undergoing updates along with the times, one of which is the Online Transportation business, which is an internet application-based public transportation service that can be used instantly via a smartphone application. The novelty of the mechanism and the convenience offered in this service of course also give rise to various new problems that may occur in the engagement. Therefore, the following problem formulation is presented: 1. How is the online transportation service engagement at PT Ujung Drajad, and 2. What is the Sharia Economic Law analysis of this engagement. This research aims to find out as clear an answer as possible regarding the formulation of the problem under study. The research method used is field research. Data processing was carried out using qualitative methods with an inductive thinking approach. From the findings of this research, there are inconsistencies between the Agreement and its implementation. There is different treatment from the company (PT Ujung Drajat) towards Titip Bendera drivers between those with family status and those without. For those who are family, they are charged 7% of their weekly income, while for drivers who are not family, they are charged 10%. There is a reduction in car rental prices for drivers who have a lot of rental arrears, namely from 200,000 per day to 150,000 per day. Based on the analysis of Islamic law, on the one hand, the agreement has fulfilled the pillars, conditions and principles of the agreement. On the other hand, there are those who violate the principles of justice and the principles of equity and equality in the principles of Islamic relations. However, in general, this agreement is legally permissible. According to its form, this agreement is an ordinary agreement (contract) in the form of cooperation (syirkah) and lease (ijaroh).Keywords: Partnership; Online Transportation; Islamic Law;
Tinjauan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada Putusan No. 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk Zahara, Anisa; Rodliyah, Nunung; Kasmawati, Kasmawati; Aprilianti, Aprilianti; Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7785

Abstract

Keluarga merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak, namun meningkatnya angka perceraian menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hak anak pasca perceraian serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan judicial case study normatif, melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, kesinambungan pengasuhan, kemampuan ekonomi, serta kebutuhan khusus anak. Penetapan hak asuh kepada ayah kandung didasarkan pada fakta bahwa anak telah lama diasuh oleh ayah dan berada dalam lingkungan yang relatif stabil serta mendukung tumbuh kembangnya. Putusan ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas hakim dalam menafsirkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan perlunya penguatan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak setelah putusan dijatuhkan. Kesimpulannya, putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hak anak secara substantif sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.