Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN DI INDONESIA Rammando, Agung; Qushoyyi, Naufal; Mardayanti, Ikma; Mathias, Irwan; Iskandar , Iskandar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan sanksi administratif pada lingkungan hidup di Indonesia memiiki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkngan. Tulisan ini membahas efektivitas penegakan sanksi administratif lingkungan di Indonesia, dengan fokus pada peraturan yang berlaku saat ini, implementasi di lapangan, serta contoh kasus terkait. Tulisan ini memakai metode kualitatifdan pendekatan yang kami pakai yaitu deskriftif-analisis, data dalam tulisan ini diperoleh melalui studi literature dan kajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagaimana sanksi administratif lingkungan diterapkan di Indonesia
IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Qushoyyi, Naufal; Fernando, Vicky
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i9.7059

Abstract

Penegakan hukum hak asasi manusia (HAM) terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia menurut hukum internasional menjadi isu yang semakin mendesak seiring meningkatnya angka kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada, baik yang bersifat nasional maupun internasional, serta menilai implementasinya dalam konteks perlindungan korban. Dengan memfokuskan pada berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Prinsip-prinsip Baku PBB, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan, termasuk kekurangan dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, serta ketidakcukupan dalam sistem dukungan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem hukum, peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak korban, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif. Dengan demikian, diharapkan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual dapat ditegakkan secara efektif di Indonesia.
DEKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TRADISIONAL URGENSI PENDEKATAN PENOLOGI RESTORATIF Qushoyyi, Naufal; Fernando, Vicky; Putra, Agung Trie; Chalista, Yuanda Restu Putri; Wulandari, Putri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i6.12192

Abstract

Sistem pemidanaan tradisional yang didominasi oleh pendekatan retributif sering kali gagal mencapai tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem pemidanaan konvensional dan mengidentifikasi urgensi penerapan pendekatan penologi restoratif sebagai alternatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tradisional cenderung menciptakan efek jera tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban dan pelaku untuk mencapai rekonsiliasi. Pendekatan penologi restoratif memberikan solusi yang lebih humanis dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip-prinsip restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan efektif.