Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Global Ilmiah
Nyoman Tio Rae, G.
Unknown Affiliation
Arts Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Mahfudzi, Razi; Hartana, Hartana; Nyoman Tio Rae, G.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.306

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki dalam transaksi bisnis, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPSK memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, namun terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya regulasi yang saling bertentangan. Keputusan BPSK sering kali tidak mendapatkan pengakuan eksekutorial di pengadilan, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi terkait BPSK agar dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan memberikan rasa keadilan. Dengan perbaikan ini, diharapkan BPSK dapat berperan lebih baik dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen dapat memperkuat posisi konsumen dalam transaksi perdagangan. Selain itu, perbaikan fungsi BPSK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan transparan.  
Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pemilik Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Apabila Kreditur Beritikad Tidak Baik Prasetyo, Bony; Hartana, Hartana; Nyoman Tio Rae, G.
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v2i2.140

Abstract

Sengketa lelang hak tanggungan sering kali terjadi akibat eksekusi yang dilakukan secara melawan hukum oleh kreditur. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang tepat bagi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi debitur akibat tindakan kreditur yang beritikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang meliputi studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta analisis kasus-kasus yang relevan melalui telaah putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia belum secara jelas mengatur penyelesaian sengketa eksekusi lelang yang dilakukan secara melawan hukum. Selain itu, terdapat ketidakseragaman dalam putusan pengadilan terkait sengketa ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan dalam regulasi hukum pertanahan dan perbankan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur. Rekomendasi juga diberikan untuk menyusun panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani sengketa lelang hak tanggungan.  
Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Mahfudzi, Razi; Hartana, Hartana; Nyoman Tio Rae, G.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.306

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki dalam transaksi bisnis, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPSK memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, namun terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya regulasi yang saling bertentangan. Keputusan BPSK sering kali tidak mendapatkan pengakuan eksekutorial di pengadilan, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi terkait BPSK agar dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan memberikan rasa keadilan. Dengan perbaikan ini, diharapkan BPSK dapat berperan lebih baik dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen dapat memperkuat posisi konsumen dalam transaksi perdagangan. Selain itu, perbaikan fungsi BPSK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan transparan.  
Co-Authors Hartana, Hartana Mahfudzi, Razi Prasetyo, Bony