Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Implementasi Batasan Nilai (Threshold) Notifikasi Dalam Ketentuan Merger di Indonesia Hsb, Nurul Laylan; Harris, Freddy
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.26819

Indonesia's merger notice law, Law No. 5 of 1999, prohibits monopolistic practices and unfair business competition. The merger has improved Indonesia's economy. Companies undergoing takeovers (acquisitions) can prevent monopolistic behaviors and unfair business competition by reporting asset and sales values to the Business Competition Supervisory Commission within a specific timeframe. However, the existing restrictions are less relevant and can create an issue for the Indonesian notification system and value-providing (thresholds). This normative legal research uses the library to research business competition books and merger regulations to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This paper examines merger notification's limitations and issues with Indonesia's merger value restriction (problem finding). This report suggests Business Competition Law reform.Keywords: Value Limitation, Business Competition Law, KPPU, Merger Notification. AbstrakUndang-undang pemberitahuan merger Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan tersebut telah meningkatkan perekonomian Indonesia. Perusahaan yang mengalami pengambilalihan (akuisisi) dapat mencegah terjadinya perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara melaporkan aset dan nilai jual kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu tertentu. Namun, pembatasan yang ada kurang relevan dan dapat menimbulkan masalah bagi sistem notifikasi Indonesia dan pemberian nilai (threshold). Penelitian hukum normatif ini menggunakan kepustakaan untuk meneliti buku-buku persaingan usaha dan peraturan merger untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Makalah ini mengkaji batasan notifikasi merger dan permasalahan pembatasan nilai merger di Indonesia (problem finding). Laporan ini menyarankan reformasi Hukum Persaingan Usaha.Kata Kunci: Batasan Nilai; Hukum Persaingan Usaha; KPPU; Pemberitahuan Penggabungan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA Hsb, Nurul Laylan
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4652

AbstrakPerkembangan signifikan pada industri finansial technology peer to peer lending yang menarik minat bagi banyak investor dalam mendanai suatu proyek untuk berinvestasi dalam fintech tersebut. Pelaksanaan pendanaan dari layanan fintech peer to peer lending tersebut menimbulkan rawannya aksi kejahatan online sehingga menyebabkan kerugian bagi pengguna termasuk investor. Artikel ini akan menganalisis upaya perlindungan hukum yang saat ini diberlakukan dalam hukum Indonesia guna melindungi investor di platform peer topeer lending apalagi menghadapi situasi yang merugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berupa sistem dan norma, kaidah perundang-undangan, perjanjian, dan putusan pengadilan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor di platform fintech peer to peer lending diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Pelaku usaha fintech perlu menerapkan adanya upaya-upaya preventif sebagai tanggung jawab hukum bagi keamanan penggunanya. Perlindungan harus dilakukan sesuai regulasi, jelas, stabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri pinjaman online.

IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI SUATU ENTITAS BISNIS YANG BERSTATUS BADAN HUKUM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Hsb, Nurul Laylan
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 1 (2025): Edisi Januari–Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i1.16313

The enactment of Law Number 6 of 2023, which ratifies Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation, marks a significant development in the legal framework for business entities in Indonesia. One of the notable reforms is the formal recognition of the Individual Limited Liability Company (ILLC) as a legal entity. This model allows a single individual to establish a company with limited liability status, departing from the traditional requirement of multiple founders. This study examines the legal implications of recognizing the ILLC as a legal entity, particularly in terms of legal responsibility, asset separation, and the protection of business actors. Using a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, this study finds that while the ILLC provides flexibility and legal certainty for micro and small-scale entrepreneurs, it also poses challenges related to regulatory oversight and potential misuse due to the absence of internal corporate governance mechanisms. To ensure the effectiveness and accountability of ILLCs in practice, further regulatory refinement and supervisory measures are necessary.

Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi Prasna, Adeb Davega; Dhyta, Nova Bela; Ramadhona, Ana; Yarni, Meri; Hsb, Nurul Laylan; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 3 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i3.163

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” dilaksanakan sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya kesadaran serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan peraturan desa secara sistematis. Selama ini, produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, maupun hasil musyawarah desa lebih banyak disimpan dalam bentuk cetak sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan berupa keterbatasan akses, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam penelusuran administrasi hukum desa. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi digital sederhana, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan manfaat digitalisasi peraturan desa, teknik dasar pengelolaan dokumen, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses dan mengawasi produk hukum desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa perangkat desa mulai memahami pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan keteraturan administrasi, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh akses informasi hukum desa secara mudah dan terbuka. Dengan demikian, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.

Analisis Implementasi Batasan Nilai (Threshold) Notifikasi Dalam Ketentuan Merger di Indonesia Hsb, Nurul Laylan; Harris, Freddy
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.26819

Indonesia's merger notice law, Law No. 5 of 1999, prohibits monopolistic practices and unfair business competition. The merger has improved Indonesia's economy. Companies undergoing takeovers (acquisitions) can prevent monopolistic behaviors and unfair business competition by reporting asset and sales values to the Business Competition Supervisory Commission within a specific timeframe. However, the existing restrictions are less relevant and can create an issue for the Indonesian notification system and value-providing (thresholds). This normative legal research uses the library to research business competition books and merger regulations to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This paper examines merger notification's limitations and issues with Indonesia's merger value restriction (problem finding). This report suggests Business Competition Law reform.Keywords: Value Limitation, Business Competition Law, KPPU, Merger Notification. AbstrakUndang-undang pemberitahuan merger Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan tersebut telah meningkatkan perekonomian Indonesia. Perusahaan yang mengalami pengambilalihan (akuisisi) dapat mencegah terjadinya perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara melaporkan aset dan nilai jual kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu tertentu. Namun, pembatasan yang ada kurang relevan dan dapat menimbulkan masalah bagi sistem notifikasi Indonesia dan pemberian nilai (threshold). Penelitian hukum normatif ini menggunakan kepustakaan untuk meneliti buku-buku persaingan usaha dan peraturan merger untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Makalah ini mengkaji batasan notifikasi merger dan permasalahan pembatasan nilai merger di Indonesia (problem finding). Laporan ini menyarankan reformasi Hukum Persaingan Usaha.Kata Kunci: Batasan Nilai; Hukum Persaingan Usaha; KPPU; Pemberitahuan Penggabungan

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search