Garuda - Garba Rujukan Digital

PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Adeb Davega Prasna
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol 17, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v17i1.8094

Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah, yaitu bahwa pusaka rendah termasuk harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia dimiliki secara Milk al-Raqabah, persamaannya selanjutnya pada pewarisan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pasal 189, dan terakhir adalah permasalahan hibah, dimana hibah yang terdapat dalam adat Minangkabau sejatinya adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam (fiqh). Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pewarisan harta dalam adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam

Tantangan Kerja Sama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Atik Yuliyani; Makyun Subuki; Dadi Darmadi; Adeb Davega Prasna; Asmu'i Asmu'i; Abdil Azizul Furqon
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 12, No 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3940

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah menjalin kerja sama internasional dengan berbagai pihak. Namun dalam menjalin kerja sama internasional tersebut, terdapat tantangan dan hambatan yang dialami oleh pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dialami dalam melaksanakan kerjasama internasional pada 3 (tiga) perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) di Indonesia, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Data dalam penelitian ini akan diambil secara kuantitatif melalui kuesioner yang akan disebarkan kepada informan secara online yang terdiri dari pimpinan universitas (rektorat dan biro), pimpinan lembaga, pimpinan fakultas, guru besar, dosen dan peneliti, serta mahasiswa asing di lingkungan ketiga perguruan tinggi tersebut. Dengan jumlah narasumber dan responden sebanyak 50 orang pada masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh ketiga perguruan tinggi keagamaan terletak pada aspek manajemen organisasi masing-masing perguruan tinggi dan dikombinasikan oleh Kementerian agama yang belum menjalankan perannya dengan maksimal. Factor minimnya koordinasi antar universitas Islam negeri maupun Kementerian Agama menambah hambatan yang terjadi saat melakukan kerja sama internasional Selain itu, factor pendanaan juga menjadi penghambat kerja sama Internasional di tiga universitas islam negeri tersebut.

Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Irwandi Irwandi; Kosariza Kosariza; Meri Yarni; Adeb Davega; Rifqi Febrian
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2481

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro. Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari dari Geografis/ wilayah desa, ,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pemerintahan desa dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. .Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya efeisien, efektif dan transparan.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting dan manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa serta meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa; mitra dapat meningkatkan pemahaman arti pentingnya peraturan desa; mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa; mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa; mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa; mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi; Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Meri Yarni; Rona Indara; Irwandi Irwandi; Adeb Davega Prasna; Lauri Juliani
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1467

The purpose of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022 and the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results. The research issues include: 1) What are the considerations of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022? 2) What are the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning the research starts from legal issues by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal approach, conceptual approach, and case approach. The results of the discussion in this study indicate that: 1) Legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over the results of regional head elections, fundamental changes to Article 157 in three amendments to the Regional Head Election Law; the history of the development of authority in resolving disputes over election results in the Constitutional Court; and the elimination of differences in the election regime for both general elections and regional head elections. 2) The implication of constitutional Court Decision number 85/PUU-XX/2022 are, firstly, it removes the role of special judicial bodies in handling disputes over regional elections results” Secondly, there is inconsistency in the Constitutional Court’s decisions, as it previously mandated that settling regional election disputes (PHPUD) is not within the authority of the Constitutional Court. Thirdly, there is a pilin gup of election-related cases in the Constituional Court.

Ethics in Law Enforcement: Analyzing the Police Professional Code of Ethics Shabrina Azzahrah; Abigail Citra Tama Tambun; Adinda Rahma Balqis; Adeb Davega Prasna
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i1.7263

The aims of this research are to examine the regulation of the police code of ethics, to comprehend the role of the police code of ethics in law enforcement, and to investigate the method for enforcing the code of ethics and the punishments that can be imposed on officers who dissolve the code of ethics. The normative legal research method was applied. This study employs a statue and a conceptual method. The legal materials used in this study come from both primary and secondary legal sources. The analysis found that every police officer must conduct themselves with dignity. The National Police Code of Ethics Commission, as well as other institutions such as the National Police Legal Function Bearer, National Police Commission of the Republic of Indonesia, Profession and Security of the National Police of the Republic of Indonesia, and National Police Public Relations Division, carry out the mechanism of The Code of Ethics Sanction in Law Enforcement. Furthermore, police officers who are found to have breached the code of ethics can face both ethical and administrative consequences.

Tantangan Kerja Sama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Atik Yuliyani; Makyun Subuki; Dadi Darmadi; Adeb Davega Prasna; Asmu'i Asmu'i; Abdil Azizul Furqon
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3940

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah menjalin kerja sama internasional dengan berbagai pihak. Namun dalam menjalin kerja sama internasional tersebut, terdapat tantangan dan hambatan yang dialami oleh pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dialami dalam melaksanakan kerjasama internasional pada 3 (tiga) perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) di Indonesia, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Data dalam penelitian ini akan diambil secara kuantitatif melalui kuesioner yang akan disebarkan kepada informan secara online yang terdiri dari pimpinan universitas (rektorat dan biro), pimpinan lembaga, pimpinan fakultas, guru besar, dosen dan peneliti, serta mahasiswa asing di lingkungan ketiga perguruan tinggi tersebut. Dengan jumlah narasumber dan responden sebanyak 50 orang pada masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh ketiga perguruan tinggi keagamaan terletak pada aspek manajemen organisasi masing-masing perguruan tinggi dan dikombinasikan oleh Kementerian agama yang belum menjalankan perannya dengan maksimal. Factor minimnya koordinasi antar universitas Islam negeri maupun Kementerian Agama menambah hambatan yang terjadi saat melakukan kerja sama internasional Selain itu, factor pendanaan juga menjadi penghambat kerja sama Internasional di tiga universitas islam negeri tersebut.

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI LEMBAGA KONSTITUTIF DI INDONESIA Nursari, Della; Marifatur, Ezra; Nafisah, Aqilah; Pratiwi, Eka; Rahmawati, Nurlaili; Davega Prasna, Adeb
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.25269

Di Indonesia selain ada kekuasaan legistatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal juga tiga macam kekuasaan negara lainnya yaitu, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Kekuasaan-kekuasaan tersebut termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Lembaga konstitutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat, dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitutif suatu negara. Hanya terdapat tiga negara yang memiliki lembaga konstitutif yaitu negara Indonesia, negara Iran, dan negara Prancis. Sedangkan lembaga konstitutif negara lain bersifat sementara.Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus juliani, lauri; Kosariza, Kosariza; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i1.31658

Abstract The aim of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The problem in this research is how the Constitutional Court Judges consider in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches including the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the discussion in this research show that the legal considerations that form the basis of the Constitutional Court's decision include, among others, the absence of a special judicial body appointed by the President/Government and the DPR to handle disputes over regional head election results, the existence of fundamental changes to Article 157 in the three amendments to the Regional Election Law; the history of the development of the authority to resolve disputes over regional election results at the Constitutional Court; there are no longer any differences in electoral regimes, both general elections and regional elections. Keywords: Constitutional Court, Results Dispute, Regional Election Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. . Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada. Kata Kunci : Makamah Konstitusi, Perselisihan Hasil, Pilkada

Kewenangan Kejaksaaan Sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif Sari, Kiki Angela; Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.32164

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Kejaksaan yang secara tegas terletak dalam ranah eksekutif telah menciptakan ambiguitas terkait posisi Kejaksaan, karena di satu sisi Kejaksaan berada di bawah eksekutif namun di sisi lain terhubung dengan tugas yudikatif sehingga menimbulkan berbagai konflik serta perdebatan di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang yudikatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kompleksitas hubungan kejaksaan dengan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya Kejaksaan sering kali menimbulkan beberapa permasalahan yang melibatkan interaksi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk reposisi Kejaksaan dan memperbaiki sistem peradilan yang adil dan efektif agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kepercayaan masyarakat.

Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat) Adeb Davega Prasna
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2i2.1337

Overview of the Minangkabau Adat Court in the Indonesian Judicial System (Review of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari in West Sumatra Province). This study aims to analyze the position and function of the Customary Courts in the West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018. In addition, this study also analyzes the existence of adat court institutions in the context of reforming the Indonesian constitutional system. This study uses a library research method with a qualitative approach. This study also uses a historical approach by examining the history of the position of the adat court in Indonesia. The results of the study show that the adat court institution in Indonesia has existed for a long time, even before the colonial period. After that, the existence of adat court institutions in Indonesia was still recognized until 1951. After the issuance of Emergency Law no. 1 of 1951, all adat court institutions in Indonesia were abolished and their existence was not recognized. The Regional Government of West Sumatra gave birth to Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari which regulates autonomous Nagari government based on the Undang-Undang Desa and Undang-Undang Pemerintahan Daerah. The most interesting thing about this Perda is the inclusion of provisions on the Nagari Court which aims to resolve customary civil problems that arise in the community. The existence of this adat court institution should be legally and legally recognized. This recognition can be done by including the customary court as a special judicial institution under the Supreme Court, or its existence is recognized as an alternative institution for resolving cases outside the court.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search