Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam WAJAH HUKUM Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Kordinat : Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Limbago: Journal of Constitutional Law JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial Joong-Ki Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Joong-Ki
Prasna, Adeb Davega
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Adeb Davega Prasna
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol 17, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v17i1.8094

Abstract

Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah, yaitu bahwa pusaka rendah termasuk harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia dimiliki secara Milk al-Raqabah, persamaannya selanjutnya pada pewarisan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pasal 189, dan terakhir adalah permasalahan hibah, dimana hibah yang terdapat dalam adat Minangkabau sejatinya adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam (fiqh). Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pewarisan harta dalam adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam
Tantangan Kerja Sama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Atik Yuliyani; Makyun Subuki; Dadi Darmadi; Adeb Davega Prasna; Asmu'i Asmu'i; Abdil Azizul Furqon
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 12, No 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3940

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah menjalin kerja sama internasional dengan berbagai pihak. Namun dalam menjalin kerja sama internasional tersebut, terdapat tantangan dan hambatan yang dialami oleh pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dialami dalam melaksanakan kerjasama internasional pada 3 (tiga) perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) di Indonesia, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Data dalam penelitian ini akan diambil secara kuantitatif melalui kuesioner yang akan disebarkan kepada informan secara online yang terdiri dari pimpinan universitas (rektorat dan biro), pimpinan lembaga, pimpinan fakultas, guru besar, dosen dan peneliti, serta mahasiswa asing di lingkungan ketiga perguruan tinggi tersebut. Dengan jumlah narasumber dan responden sebanyak 50 orang pada masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh ketiga perguruan tinggi keagamaan terletak pada aspek manajemen organisasi masing-masing perguruan tinggi dan dikombinasikan oleh Kementerian agama yang belum menjalankan perannya dengan maksimal. Factor minimnya koordinasi antar universitas Islam negeri maupun Kementerian Agama menambah hambatan yang terjadi saat melakukan kerja sama internasional Selain itu, factor pendanaan juga menjadi penghambat kerja sama Internasional di tiga universitas islam negeri tersebut.
Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Irwandi Irwandi; Kosariza Kosariza; Meri Yarni; Adeb Davega; Rifqi Febrian
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2481

Abstract

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro. Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari dari Geografis/ wilayah desa, ,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pemerintahan desa dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. .Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya efeisien, efektif dan transparan.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting dan manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa serta meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa; mitra dapat meningkatkan pemahaman arti pentingnya peraturan desa; mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa; mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa; mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa; mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi; Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI LEMBAGA KONSTITUTIF DI INDONESIA Nursari, Della; Marifatur, Ezra; Nafisah, Aqilah; Pratiwi, Eka; Rahmawati, Nurlaili; Davega Prasna, Adeb
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.25269

Abstract

Di Indonesia selain ada kekuasaan legistatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal juga tiga macam kekuasaan negara lainnya yaitu, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Kekuasaan-kekuasaan tersebut termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Lembaga konstitutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat, dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitutif suatu negara. Hanya terdapat tiga negara yang memiliki lembaga konstitutif yaitu negara Indonesia, negara Iran, dan negara Prancis. Sedangkan lembaga konstitutif negara lain bersifat sementara.Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus juliani, lauri; Kosariza, Kosariza; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i1.31658

Abstract

Abstract The aim of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The problem in this research is how the Constitutional Court Judges consider in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches including the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the discussion in this research show that the legal considerations that form the basis of the Constitutional Court's decision include, among others, the absence of a special judicial body appointed by the President/Government and the DPR to handle disputes over regional head election results, the existence of fundamental changes to Article 157 in the three amendments to the Regional Election Law; the history of the development of the authority to resolve disputes over regional election results at the Constitutional Court; there are no longer any differences in electoral regimes, both general elections and regional elections. Keywords: Constitutional Court, Results Dispute, Regional Election Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. . Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada. Kata Kunci : Makamah Konstitusi, Perselisihan Hasil, Pilkada
Kewenangan Kejaksaaan Sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif Sari, Kiki Angela; Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.32164

Abstract

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Kejaksaan yang secara tegas terletak dalam ranah eksekutif telah menciptakan ambiguitas terkait posisi Kejaksaan, karena di satu sisi Kejaksaan berada di bawah eksekutif namun di sisi lain terhubung dengan tugas yudikatif sehingga menimbulkan berbagai konflik serta perdebatan di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang yudikatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kompleksitas hubungan kejaksaan dengan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya Kejaksaan sering kali menimbulkan beberapa permasalahan yang melibatkan interaksi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk reposisi Kejaksaan dan memperbaiki sistem peradilan yang adil dan efektif agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kepercayaan masyarakat.
Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat) Adeb Davega Prasna
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2i2.1337

Abstract

Overview of the Minangkabau Adat Court in the Indonesian Judicial System (Review of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari in West Sumatra Province). This study aims to analyze the position and function of the Customary Courts in the West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018. In addition, this study also analyzes the existence of adat court institutions in the context of reforming the Indonesian constitutional system. This study uses a library research method with a qualitative approach. This study also uses a historical approach by examining the history of the position of the adat court in Indonesia. The results of the study show that the adat court institution in Indonesia has existed for a long time, even before the colonial period. After that, the existence of adat court institutions in Indonesia was still recognized until 1951. After the issuance of Emergency Law no. 1 of 1951, all adat court institutions in Indonesia were abolished and their existence was not recognized. The Regional Government of West Sumatra gave birth to Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari which regulates autonomous Nagari government based on the Undang-Undang Desa and Undang-Undang Pemerintahan Daerah. The most interesting thing about this Perda is the inclusion of provisions on the Nagari Court which aims to resolve customary civil problems that arise in the community. The existence of this adat court institution should be legally and legally recognized. This recognition can be done by including the customary court as a special judicial institution under the Supreme Court, or its existence is recognized as an alternative institution for resolving cases outside the court.
Democratic Values ​​in Nagari: An Analysis on Electoral System Shifts in One Province of Indonesia Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega; Yetniwati, Yetniwati; Saputra, Beny
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 2 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i2.12106

Abstract

The Nagari system, a traditional form of regional government in Minangkabau, has historically employed a direct election method that empowers community members to elect their leaders. This model of participation aligns with the democratic values enshrined stated in the 1945 Constitution and the principles of human rights. However, a 2018 regulation altered this process, transitioning the selection of Nagari leaders from direct community engagement to an indirect election facilitated by the Nagari Traditional Council (KAN). This change was justified as a means to prevent the election of leaders who do not reflect the community’s values. This article seeks to identify the most effective democratic framework for village communities, particularly Nagari societies. The primary issue at hand is the shift from direct democracy to representative democracy in the election of Nagari leaders, instigated by Regional Regulation Number 7 of 2018. Utilizing normative legal research methods, this study emphasizes that the new regulation risks undermining democratic values ​​by restricting direct voter engagement. The findings suggest that these modifications to the electoral process weaken the foundational principles of democracy in Nagari by curtailing direct community participation, a vital aspect of local governance and social cohesion. Therefore, it is essential to reevaluate these regulations to safeguard the democratic rights and participatory traditions of the Nagari community, ensuring alignment with constitutional principles of direct democracy and comprehensive citizen involvement.
Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega; Irwandi, Irwandi; Bustanuddin, Bustanuddin; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1526

Abstract

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui implementasi peraturan perundang-undangan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, pelaksanaan fungsi BUMDes di Desa Delima menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode kegiatan pengabdian masyarakat melalui Sosialisasi Penguatan Tata Kelola BUMDesa dengan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Hasil Kegiatan Pengabdian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menyebabkan pengelolaan BUMDes di Desa Delima belum optimal, menghambat efektivitas program peningkatan ekonomi masyarakat desa. Implementasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik, didukung dengan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes, dapat memperkuat tata kelola BUMDes dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi dari Kegiatan Pengabdian ini mencakup pentingnya sosialisasi peraturan, perbaikan struktur organisasi, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.
Psikoedukasi pencegahan pelecahan seksual serta sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Jambi Amalianita, Berru; Syelvita, Rema; Kusaini, Utami Niki; erwin, Erwin; Prasna, Adeb Davega
Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 24, No 2 (2024): Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/sb.05410

Abstract

Pelecehan seksual merupakan ancaman serius bagi lingkungan pendidikan di sekolah, mempengaruhi kesejahteraan siswa dan integritas lingkungan belajar  sehingga diperlukannya upaya untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual. Tujuan kegiatan  pengabdian masyarakat ini adalah memberikan psikoedukasi pencegahan kekerasan seksual serta  sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Provinsi Jambi. Sasaran kegiatan adalah para santri dengan berjumlah 36 orang. Kegiatan Psikoedukasi memberikan landasan yang kuat dalam mengenali, mencegah, dan menanggapi pelecehan seksual dengan memberikan informasi, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan kepada siswa, pendidik, dan staf sekolah. Sosialisasi TPKS, di sisi lain, memberikan pemahaman tentang hak-hak korban dan prosedur hukum yang terkait dengan pelecehan seksual. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, mendukung, dan bebas dari pelecehan seksual.
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Alissa, Evalina Amalianita, Berru Ana Ramadhona Asmu'i Asmu'i Asmu'i, Asmu'i Atik Yuliyani Azzahrah, Shabrina Balqis, Adinda Rahma Bustanuddin . Dadi Darmadi Dhyta, Nova Bela Eka Pratiwi Erwin Erwin Furqon, Abdil Azizul Hsb, Nurul Laylan Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi juliani, lauri Kosariza Kosariza Kosariza, Kosariza Kusaini, Utami Niki Latifah Amir Makyun Subuki Marifatur, Ezra Meri Yarni Muliono, Muliono Nababan, Simson Heskia Nafisah, Aqilah NURSARI, DELLA Nys Arfa Qodri, Muhammad Amin Rahmawati, Nurlaili Rakhmawati, Dessy Rema Syelvita Rifqi Febrian Rona Indara SAPUTRA, BENY Sari, Kiki Angela Siregar, Elizabeth Suhermi, Suhermi Tambun, Abigail Citra Tama Yetniwati Yetniwati