Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Agustin, Yennie
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Urgency of Establishing LPPDP as an Effort to Strengthen Personal Data Protection: A Comparison between Indonesia, Hong Kong and Singapore Yunanda, Veris; Wiranata, I Gede AB; Agustin, Yennie; Rohaini, Rohaini; Zazili, Ahmad
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2024): Juli
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v4i1.2962

Abstract

PurposeThe aim of this research is to analyze the urgency of establishing the LPPDP in strengthening personal data protection laws in Indonesia through a comparison of laws and practices in Hong Kong and Singapore and to determine the opportunities and challenges of establishing the LPPDP in Indonesia. MethodologyThe research uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. ResultThe results show that the existence of an independent LPPDP will strengthen the personal data protection law effectively and comply the adequate level of protection with other developed countries. Thus, the President must immediately establish LPPDP regarding the minimum requirements for the DPA's establishment in international practice. ContributionLaw Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) has directly mandated the establishment of a data protection authority which determined by the President. The LPPDP has projected to become an authority that acts as a supervisor and law enforcer for personal data protection in Indonesia, the LPPDP must be able to perform its functions, duties, and authorities independently. LimitationHowever, instead of achieving this noble goal, there are several recommendations that can be applied in establishing the formation of LPPDP, whether in the form single supervisory authority or ministry based-models.
Efektivitas Penegakan UU ITE terhadap Pidana Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur Permaisuri, Clara Melvy Anggie Gita; Sitorus, Micha Artika; Devi, Sri; Putri, Givarra Asmoro; Agustin, Yennie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4780

Abstract

Perkembangan dunia siber telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak yang kini menjadi pengguna aktif media digital. Kondisi ini menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai risiko di ruang siber, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying terhadap anak di bawah usia dewasa merupakan permasalahan serius karena berpotensi mengganggu perkembangan psikologis, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani tindak pidana cyberbullying terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus-kasus terkait cyberbullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam penanganan cyberbullying, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kompleksitas pembuktian di ranah digital. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, serta peran aktif orang tua dalam melakukan pengawasan dan edukasi digital. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan siber yang aman, ramah anak, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak di era digital.
Co-Authors I Gede AB Wiranata Permaisuri, Clara Melvy Anggie Gita Putri, Givarra Asmoro Rohaini Rohaini Sembiring, Rinawati Sitorus, Micha Artika Sri Devi, Sri Yunanda, Veris