Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Rahman, Luthfi Ahmadani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Rahman, Luthfi Ahmadani; Reswanto, Arnianti Jastin Prameswari; Ibrahim, Ferdian; Alifah, Dinda Mayang; Aripkah, Nur
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2511

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (UU PMKH) di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, studi ini menganalisis kebutuhan akan regulasi khusus untuk melindungi institusi peradilan dari PMKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait PMKH masih lemah, terlihat dari absennya RUU PMKH dalam Prolegnas 2024 dan terbatasnya regulasi yang ada. Penelitian ini mengusulkan sembilan pokok materi muatan yang perlu diatur dalam UU PMKH, meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, asas dan tujuan, larangan PMKH, hak dan perlindungan korban, ketertiban persidangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pembentukan UU PMKH dianggap krusial untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi hakim dan institusi peradilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU PMKH perlu segera dibentuk untuk menghadapi tantangan era digital dan memperkuat sistem peradilan Indonesia.
Law Enforcement Against Unauthorized Access to Security Restricted Area (A Study at Sepinggan Airport Balikpapan) Rahman, Luthfi Ahmadani; Lisi, Ivan Zairani; Hairan, Hairan
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 (2025): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i3.1339

Abstract

This study examines law enforcement against individuals who enter the Security Restricted Area without authorization at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport in Balikpapan. The research identifies five contributing factors to the violations: the change in status of certain areas from Security Restricted Area to Controlled Area; substandard perimeter fencing conditions; inconsistent entry permit checks by aviation security personnel; low public awareness—with 79% of respondents unaware of the definition of a Security Restricted Area and 84% unaware of the penalties for violations; and the historical and economic background of fishermen who have inhabited the area since 1975. Although regulations stipulate penalties for violators, in practice law enforcement is has been well to verbal warnings without firm criminal sanctions. Barriers to enforcement include a lack of assertiveness from aviation security personnel who are still permissive, and insufficient public dissemination of regulations. The study recommends enhanced supervision, strengthened regulatory frameworks, and public education to improve the effectiveness of law enforcement in ensuring aviation security
Co-Authors Alifah, Dinda Mayang Hairan, Hairan Ibrahim, Ferdian Ivan Zairani Lisi Nur Aripkah Reswanto, Arnianti Jastin Prameswari