Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT
Nangga, Amirah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DINAMIKA KORUPSI MENGENAI TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Intan, Nur; Nangga, Amirah; Idrus, Idham Irwansyah; Suhaeb, Firdaus W
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.61353

Abstract

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1985) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Penyebab Terjadinya Korupsi yaitu Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru, kompensasi pns yang rendah, pejabat yang serakah, law enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringanterhadap koruptor, tidak ada keteladanan pemimpin, pengawasan yang tidak efektif, budaya masyarakat yang kondusif kkn. Langkah pemberantasan korupsi yaitu, membangun supremasi hukum dengan kuat, menciptakan kondisifitas nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan anti korupsi, dan sebagainya. Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah yang persisten di Indonesia, mempengaruhi efisiensi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini mengkaji dinamika korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia, menyoroti tantangan yang dihadapi serta menyajikan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Berdasarkan analisis terhadap data dan literatur yang tersedia, artikel ini menyimpulkan bahwa korupsi dalam pelayanan publik disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk regulasi yang lemah, budaya korupsi yang persisten, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. 
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA LAMPOKO KEC. BALUSU KAB. BARRU Nangga, Amirah; Nangga, Kamriah; Suyikno, Imam; Gani, Andika Wahyudi; Najamuddin, Najamuddin
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6887

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap partisipan masyarakat pada pembangunan desa lampoko kec. balusu kab. Barru. 2). Untuk mendeskripsikan upaya- upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap partisipan masyarakat pada pembangunan desa lampoko kec. balusu kab. Barru. Objek Penelitian ini diataranya, kepala desa, stap atau pegawai kantor desa, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, kemudian menjabarkan peristiwa peristiwa yang teliti.dalam mengkaji dan menganalisis data tersebut peneliti melakukannya melalui hasil dekumentasi, hasil wawancara,serta observasi yang di lakukan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa Lampoko telah melaksanakan upaya efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi langsung, pemberdayaan lembaga desa dan kerja sama dengan pihak terkait. Upaya ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermusyawarah dan mengoptimalkan waktu sosialisasi serta musyawarah agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Co-Authors Idrus, Idham Irwansyah KAMRIAH NANGGA, KAMRIAH Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Nur Intan, Nur Suhaeb, Firdaus W Suyikno, Imam Wahyudi Gani, Andika