Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qanuni : Jurnal of Indonesian Islamic Family Law
Fadli, Farhan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Advokasi Kebijakan Berhubungan Seks Suami Istri Secara Paksa Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP susantin, jamiliya; Fadli, Farhan
Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/qanuni.2023.1.1.45-56

Abstract

Kebijakan berhubungan seks suami istri secara paksa termasuk kategori tindak pidana pemerkosaan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah Undang – Undang yang muncul baru-baru ini disebabkan banyaknya kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangga yang memungkinkan adanya paksaan dalam hal hubungan seks oleh suami terhadap istrinya. Pada dasarnya, sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak pidana pemerkosaan. Namun pada peraturan sebelum Undang-Undang No 1 Tahun Tahun 2023 Tentang KUHP, fokus pembahasanya hanya menerangkan bahwa tindak pidana pemerkosaan hanya terjadi apabila diluar hubungan perkawinan yang sah. Sehingga tindak pidana pemerkosaan dirasa tidak terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh sepasang suami istri yang memiliki hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai bentuk jaminan keselamatan istri, apabila suatu saat terdapat pengaduan tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dikarenakan penolakan istri untuk melakukan ajakan suami sehingga bagi suami yang melanggar ketentuan undang-undang, akan dikenakan sanksi hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
Co-Authors Jamiliya Susantin