Rustam, M Rizal
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KASUS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT PURA MAYUNGAN TERHADAP PT ANDAL REKAPCIPTA PRATAMA (STUDI KASUS 16/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst) Arastone Nainggolan, Albert; Rustam, M Rizal
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v1i3.110

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga Indonesia yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT Andal Rekacipta Pratama. Putusan pengadilan dianggap dua fakta yaitu telah menandatangani perjanjian konsultasi antara penggugat dan tergugat pailit yang dilaksanakan sebagian dan proyek itu sendiri belum sepenuhnya selesai ketika kontrak berakhir. Menurut penulis, tanggung jawab yang diterapkan oleh penggugat dapat dibuktikan dengan cara yang sederhana tetapi perlu perhitungan yang benar. Berdasarkan Undang-undang Kepailitan Indonesia, permohonan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan kemudian mengakibatkan dikabulkan permohonan terhadap pengajuan PT Pura Mayungan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim Pengadilan Niaga dalam menetapkan putusan pernyataan pailit mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mengingat ada dua Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam Faillissementsverordering (Fv).
Malpraktik Penerapan Telemedicine dalam Perspektif Hukum Kesehatan Rustam, M Rizal; Sidipratomo, Prijo
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i2.649

Abstract

Telemedisin merupakan praktik medis dengan penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Dalam praktiknya, Telemedicine berpotensi untuk dapat menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah Malpraktik. Dalam hal ini, terdapat perbedaan penafsiran antara kelalaian dengan malpraktik. Pasien selaku pihak yang kerap kali menjadi pihak yang dirugikan sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dari malpraktik yang dilakukan oleh Dokter dalam melaksanakan profesinya. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) selaku Lembaga yang berfungsi untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, juga berperan dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan dari terjadinya Malpraktik dalam pelayanan Telemedisin oleh Tenaga Kesehatan. Bentuk peran serta pihak MKDKI berupa menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif dengan data yang diambil dari studi kepustakaan. Setelah melakukan penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa apabila terjadi malpraktik dalam Telemedicine, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap Pasien atas kerugian yang dialami. Lebih lanjut, MKDKI dalam mengambil peran untuk menindaklanjuti terjadinya Malpraktik dalam pelayanan Telemedisin tidak dapat berlangsung tanpa adanya pengaduan yang diajukan oleh seseorang.