Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Az Zanubiya, Siti Syafa
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme : Upaya Pertahanan Dan Keamanan Negara Az Zanubiya, Siti Syafa; Triadi, Irwan
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i2.636

Abstract

An important aspect related to the crime of terrorism is human rights. Terrorism is essentially the destruction of human values, national dignity, and religious norms. Therefore, it is mandatory to provide legal protection to victims of terrorism as stated in Undang Undang No. 15 Tahun 2003 because in reality, victims of crime have not received adequate protection. The problem is interesting to study, regarding the implementation of legal protection for victims of criminal acts and Orientation of Regulations that regulate the rights of victims of criminal acts of terrorism have sufficient needs to support the defense and security efforts of the state The method used is normative juridical emphasizing the study of library materials and the disclosure of the meaning of a positive legal norm. In the Indonesian context, various relative rehabilitation and reintegration programs have also established several institutional instruments and special anti-terrorism task forces. Value orientation, TNI involvement is based on the consideration that terrorism crimes that have occurred in Indonesia are serious crimes that endanger the state ideology.
Aktualisasi Teori Hukum Progresif dari Aspek Hukum Pidana: Peninjauan Restorative Justice Az Zanubiya, Siti Syafa; Syahuri , Taufiqurrohman
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i2.637

Abstract

The idea of progressive law encourages the community to be responsive to making breakthroughs in practicing law in Indonesia. Not only shackled by positivistic and legal analytical thoughts. Law is not only driven by positive law and invitation regulations but law can move towards non-formal, this is an opportunity to run progressive law. To answer what has become a problem formulation in this study. This research uses a juridical-normative approach. Legal materials in this study are primary legal materials which include: 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as Police Regulation Number 8 of 2021 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Therefore, it emphasizes the study of library materials and the disclosure of the meaning of a The data source used is secondary data, conducted through library research. In line with progressive law that does not survive if the situation causes decadence of a corrupt atmosphere and harms the community. It would be better if the restorative justice mechanism is injected into the criminal justice system first by identifying the case model.
POLITICAL WILL PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DEMI TERCAPAINYA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Az Zanubiya, Siti Syafa; Triadi, Irwan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.658

Abstract

Political will pemerintah sebagai Prinsip utama yang dikembangkan dalam rangka membentuk Pengadilan khusus lingkungan Ialah independensi.  Dalam konteks ini, kapasitas hakim, jaksa maupun pembuat undang-undang harus diperkuat. Itu sebabnya, pengadilan khusus lingkungan perlu dibentuk. Tujuan Penegakan Hukum lingkungan adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Penegakan   hukum   di   bidang   lingkungan   saat   ini   dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menilai Pengadilan khusus lingkungan tidak akan bisa dibentuk dalam waktu dekat. Pasalnya, sangat bergantung pada Political will Pemerintah. Harapannya seperti apa yang telah disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait Pembentukan Pengadilan khusus. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Urgensitas Political Will Pemerintah terhadap pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan di Indonesia dan Pemenuhan Langkah Penegakkan Hukum demi menunjang tercapainya amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009.
HUKUM ISLAM SEBAGAI REFERENSI KONSTITUSI AKTUALITAS DINAMIKA MASYARAKAT : ANALISIS HISTORICAL LEGAL APPROACH Az Zanubiya, Siti Syafa; Az Zahra, Siti Fathima
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.960

Abstract

Hukum Islam dalam beberapa regulasi telah dijadikan referensi hukum dalam bernegara. Dalam hal ini, hukum Islam tidak dipandang sebagai entitas agama semata-mata secara empiris hukum Islam disebut sebagai hukum yang hidup (the living law). Dinamika masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan terjadinya perubahan di dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu diantaranya beberapa faktor Perubahan struktur sosial, Perubahan Anggota, Perubahan Situasi Sosial dan Ekonomi. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia sebagai referensi dalam menjalankan roda konstitusi dan Apakah Orientasi hukum islam sejalan dengan aktualitas dinamika yang berkembang di Masyarakat  jika dianalisa berdasarkan Historical Legal Approach. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder,   dilakukan   melalui   kajian   kepustakaan (library  research). Bahwa Secara historis kedudukan Hukum islam Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan hukum Islam benar-benar telah memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridik. proses penyebaran hukum islam dalam sejarahnya turut menggunakan proses akulturasi tanpa merubah tujuan hukum atau ajaran hukum itu sendiri.
PEMBANGUNAN WADUK BENER DI DESA WADAS: KONSEP DEEP ECOLOGY ARNE NAESS DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN Afdhali, Dino Rizka; Az Zanubiya, Siti Syafa; Syaid, Ishma Safira; Triadi, Irwan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Waduk yang terletak di Desa Wadas merupakan salah satu Proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam konsep Deep Ecology, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan yakni apakah terdapat Polemik terhadap Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas Sebagai Proyek Strategi Nasional dan Konsep Deep Ecology Arne Naess dengan Pengaturan Hukum Lingkungan jika dikaitkan pada Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi hal ini sejalan dengan Konsep Deep Ecology Arne naess sebagai usaha yang sifatnya strategis guna pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
PERWUDUJAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM UNGGUL MENJADI IUS CONSTITUENDUM: BERKARAKTER BELA NEGARA DAN RELIGIUSITAS Az Zanubiya, Siti Syafa; Afhdali, Dino Rizka; Triadi , Irwan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.208

Abstract

Law Enforcement is a small part of legal development that continues to be pursued. This research uses qualitative data analysis method. The results of the study are then directed at the form of efforts to contribute to superior law enforcement towards ius constituendum and religiosity. The contribution of legal education is able to produce professional and virtuous jurists so as to realize superior Human Resources in the field of law to answer what has become a problem formulation in this study. This research uses a juridical-normative approach. Therefore, it emphasizes the study of library materials and the disclosure of the meaning of a positive legal norm. The data source used is secondary data, conducted through library research. In Islam, there are many statements about the rights and obligations of a Muslim in defending the homeland. On this basis, every Muslim defends the sovereign rights of his nation to achieve a country that is baldatun thoyyibatun wa robin ghofur.  Continuous efforts to develop the legal system are needed so that the law can play its role and function as a guide to behavior in living together
Co-Authors Afdhali, Dino Rizka Afhdali, Dino Rizka Az Zahra, Siti Fathima Syahuri , Taufiqurrohman Syaid, Ishma Safira Triadi , Irwan Triadi, Irwan