Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBANGUNAN WADUK BENER DI DESA WADAS: KONSEP DEEP ECOLOGY ARNE NAESS DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN Afdhali, Dino Rizka; Az Zanubiya, Siti Syafa; Syaid, Ishma Safira; Triadi, Irwan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Waduk yang terletak di Desa Wadas merupakan salah satu Proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam konsep Deep Ecology, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan yakni apakah terdapat Polemik terhadap Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas Sebagai Proyek Strategi Nasional dan Konsep Deep Ecology Arne Naess dengan Pengaturan Hukum Lingkungan jika dikaitkan pada Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi hal ini sejalan dengan Konsep Deep Ecology Arne naess sebagai usaha yang sifatnya strategis guna pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Legal Certainty In The Provision of Free Notarial Services For The Underprivileged Syaid, Ishma Safira; Djumikasih; Trie Sulistiowarni
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 21 No. 3 (2025): December In progress
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v21i3.320

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of incomplete norms governing the obligation to provide free notarial services by notaries to the underprivileged as stipulated in Article 37 of the Notary Law (UUJN). This provision actually reflects the social function of the notary office in ensuring access to justice. However, Article 37 of the UUJN does not yet contain clear parameters regarding the criteria for the underprivileged, the types of notarial services that must be provided, or the financing mechanism. This study uses a normative legal research method with a statutory, comparative, and conceptual approach. The results show that the incomplete norms in Article 37 of the UUJN create legal uncertainty. Based on previous field research, there are differences in the implementation of the obligation to provide free notarial services among notaries for the underprivileged. A comparative study with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Government Regulations related to its implementation shows that the legal aid system has a more comprehensive legal framework, including parameters for beneficiaries, types of services provided, and financing mechanisms from the state. Therefore, it is necessary to establish implementing regulations or technical guidelines that detail the obligation to provide free notarial services, as explained above. This normative reconstruction is crucial to ensuring legal certainty for notaries and the beneficiary community.