Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTICES: Journal of Law Jurnal Sains Student Research Jurnal Media Akademik (JMA)
Faradila Arrahma
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN DESA Faradila Arrahma; Reza Pahlevi; Muhammad Yusuf Faraby; Bambang Setiawan; Moch. Gufron Latif
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 2 No. 6 (2024): Desember : Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v2i6.2943

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of the Village Representative Council in building community participation towards village development. Community participation is an essential element of sustainable development, and as the BPD is a representative institution at the village level, it has a strategic responsibility to facilitate citizen participation. The research methodology used in this study is a qualitative approach with data collection methods used, namely in-depth interviews and participatory observation in several villages. The result of the research is that the BPD functions as a bridge between the village government and the community, educates the community on the importance of participation, and organizes networking forums that allow the aspirations of the community to be included. In addition, the BPD also plays a role in designing development programs that are responsive to the needs of the community. However, the challenge is low community awareness and the lack of capacity of the Village Representative Council to facilitate participation. The conclusion of this study is that by improving the role of the Village Representative Council and the capacity of its members, community participation will become more active in village development.
IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT Faradila Arrahma
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2110

Abstract

Pada Penelitian ini yang di mana aturan dari hukum dan penerapan pada prinsip demokratis dilihat dalam konteks Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Proses keunggulan hak dan kekuatan Masyarakat. Supremasi hukum berperan sebagai prasyarat utama untuk terciptanya suatu negara yang demokratis, karena menempatkan hukum sebagai pengendalian utama dalam kehidupan bangsa dan negara. Penegakan supremasi hukum tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak warga negara, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan keadilan bagi seluruh rakyat. Namun, tantangan seperti korupsi, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, kedaulatan rakyat terwujud melalui mekanisme perwakilan dalam proses pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan, di mana partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis bagaimana kedua prinsip tersebut diterapkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum dan kekuatan masyarakat saling mendukung dalam membangun sistem demokrasi yang adil dan sesuai hukum, meskipun perbaikan yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat masih sangat dibutuhkan.
PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA Faradila Arrahma; Sefrida Inria Siregar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/rakcts65

Abstract

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusi yang dijamin oleh UUD 1945, namun realitas menunjukkan adanya kesenjangan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya berperan krusial dalam menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan bantuan hukum gratis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. LBH Legundi tidak hanya menyediakan pendampingan hukum di pengadilan (litigasi) tetapi juga melaksanakan upaya preventif dan edukatif melalui mediasi dan penyuluhan hukum. Meski LBH Legundi telah memenuhi syarat akreditasi, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya literasi hukum di masyarakat. Lembaga ini berkomitmen untuk memenuhi hak asasi manusia dengan mendorong keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila. Penelitian ini menunjukkan keberadaan LBH Legundi sangat relevan untuk memperkuat keadilan yang inklusif, namun juga menyoroti perlunya perbaikan dalam strategi sosialisasi dan penguatan kemitraan dengan pihak berwenang. Oleh karena itu, LBH Legundi diharapkan terus mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan membangun kepercayaan klien, sambil meminta dukungan lebih dari pemerintah untuk keberlanjutan layanan bantuannya. Penelitian ini juga disarankan untuk mengukur dampak program non-litigasi dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
Legal Protection for Consumers Harmed by PT Hasanah Magna Safari's Umrah Services Azzahra Amalia Wijaya; Faradila Arrahma; Alfia Rahma Nadhifah; Sabrina Mina Nurrahmah
JUSTICES: Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v5i1.175

Abstract

Hajj and Umrah are very important in the lives of Muslims, especially in Indonesia. However, many pilgrims in Indonesia experience several problems, including fraud and negligence from the Umrah service bureau, especially a case involving PT Hasanah Magna Safari which defrauded hundreds of Umrah pilgrims causing losses of up to 14 billion rupiah. This study aims to analyze consumer protection for Umrah pilgrims, by utilizing a normative legal research approach. This study also examines laws and regulations, Law Number 8 of 1999 and Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah. This study focuses on consumer protection by increasing supervision of Hajj services in Indonesia that can protect consumer rights including the rights of Umrah service bureau pilgrims of PT. Hasanah Magna Safari.
Co-Authors Alfia Rahma Nadhifah Azzahra Amalia Wijaya Bambang Setiawan Moch. Gufron Latif Muhammad Yusuf Faraby Reza Pahlevi Sabrina Mina Nurrahmah Sefrida Inria Siregar