Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN DESA Faradila Arrahma; Reza Pahlevi; Muhammad Yusuf Faraby; Bambang Setiawan; Moch. Gufron Latif
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 2 No. 6 (2024): Desember : Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v2i6.2943

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of the Village Representative Council in building community participation towards village development. Community participation is an essential element of sustainable development, and as the BPD is a representative institution at the village level, it has a strategic responsibility to facilitate citizen participation. The research methodology used in this study is a qualitative approach with data collection methods used, namely in-depth interviews and participatory observation in several villages. The result of the research is that the BPD functions as a bridge between the village government and the community, educates the community on the importance of participation, and organizes networking forums that allow the aspirations of the community to be included. In addition, the BPD also plays a role in designing development programs that are responsive to the needs of the community. However, the challenge is low community awareness and the lack of capacity of the Village Representative Council to facilitate participation. The conclusion of this study is that by improving the role of the Village Representative Council and the capacity of its members, community participation will become more active in village development.
PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 Muhammad Yusuf Faraby
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/17qvew74

Abstract

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi merupakan kebijakan lanjutan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi setiap perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, serta menjamin perlindungan terhadap korban. Namun, secara normatif, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 masih memiliki kelemahan mendasar, khususnya dalam aspek pemulihan psikis dan pemberian ganti rugi bagi korban kekerasan seksual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan normatif tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia serta relevansinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 belum mengatur secara eksplisit mekanisme pemulihan psikologis korban dan kompensasi ganti rugi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara perlindungan normatif dan keadilan substantif. Padahal, hak atas pemulihan dan kompensasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi norma antara peraturan menteri dan undang-undang agar perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diwujudkan secara komprehensif.