Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi E-Government pada Mitigasi Bencana Geologi melalui Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assesment Indonesia Kurniawan, Fadel; Riza Dian Triwibowo; Mulia Tawang Wisudha
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 12 No. 2 (2024): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v12i2.13062

Abstract

Indonesia terletak pada wilayah yang rawan terjadi bencana geologi seperti letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, serta bencana geologi lainnya. Akibat yang timbul tidak hanya korban jiwa, namun juga kerugian ekonomi dan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berusaha menjawab permasalahan tersebut melalui pengembangan layanan E-Government dalam memberikan layanan informasi kebencanaan melalui Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assesment Indonesia (MAGMA Indonesia) yang diharapkan mampu meminimalisir dampak yang timbul dari bencana geologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi E-Government melalui elemen support, capacity, dan value. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder berdasarkan laporan-laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta beberapa pemberitaan dari media. MAGMA Indonesia telah memenuhi elemen seperti dukungan dari pemerintah baik dari segi sumber daya dan infrastruktur, serta manfaat berupa integrasi data kebencanaan antar instansi pemangku kepentingan, layanan informasi data kebencanaan yang lebih mudah diakses dan interaktif, meskipun masih diperlukan kolaborasi yang lebih aktif dengan pemerintah daerah serta sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengoptimalkan nilai dari MAGMA Indonesia. Kata Kunci: E-Government, Mitigasi Bencana, Peningkatan Layanan
Kajian Implementasi Pengawasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia: Perspektif Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Riza Dian Triwibowo; Pramono, Sidik
Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom
Publisher : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37525/mz/2025-1/1090

Abstract

Implementasi pengawasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, merupakan isu penting dalam kebijakan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran subsidi BBM, termasuk efektivitas distribusi, ketepatan sasaran, dan potensi penyalahgunaan. Alokasi anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun 2022, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem pengawasan. Penyebab subsidi tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, tampak dari aspek distribusi fisik maupun administrasi data. Tujuan utama penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan dan efektivitas pengawasan subsidi BBM di Indonesia berdasarkan persekptif teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Metode kualitatif yang digunakan dalam kajian ini dengan pengumpulan dan analisis data melalui studi literatur dan sumber data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.  Kajian berkaitan dengan Ability of the Statute to Structure Implementation,  Tractability of the Problem (Kemudahan Pengelolaan Masalah), Non-Statutory Variables Affecting Implementation (Variabel Non-Statutori yang Mempengaruhi Implementasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan distribusi dan ketepatan target melalui regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan Aplikasi XStar untuk memfasilitasi proses administrasi, masih terdapat celah yang signifikan dalam pengawasan yang perlu diatasi. Dengan demikan untuk mencapai tujuan kebijakan subsidi BBM yang efektif, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi dalam proses distribusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, serta untuk mengurangi beban fiskal negara yang diakibatkan oleh subsidi yang tidak tepat sasaran.