Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Analysis of Public Satisfaction Levels in Gelora Bung Karno (GBK) City Forest Based on Socio-Cultural Functions Ramadhania, Siti Chadijah Destiyanti; Pramono, Sidik
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 4 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i4.3478

Abstract

The Jakarta City Government, along with the central government, has implemented various measures to address the issue of air pollution that has become a serious problem for the city. One of the efforts undertaken is to increase the provision of urban green spaces and restore the function of the GBK City Forest as a public green open space (GOS). However, there has been no research showing the public's perspective and satisfaction with the utilization of the GBK City Forest. This study aims to determine the level of public satisfaction with the GBK City Forest based on social-cultural functions. The assessment indicators used to measure public satisfaction in this study are based on the theory of cultural ecosystem services developed by Shijie Gai et al. The data used in this study were obtained using mixed methods data collection techniques through questionnaires (quantitative) as well as in-depth interviews and literature studies (qualitative). Based on the results of the study, it can be concluded that the majority of the public is highly satisfied with the utilization of the social-cultural functions of the GBK City Forest. However, some people still complain about the lack of supporting facilities for recreational activities and the disturbances from external parties that make them feel uncomfortable when engaging in activities at the GBK City Forest. Therefore, it is important for the government and the GBK City Forest management to consider public feedback and improve the quality and safety of the existing facilities.
PERAN KONSELOR ADIKSI YAYASAN AN-NUR HAJI SUPONO PURBALINGGA DALAM PEMULIHAN PASIEN KETERGANTUNGAN ZAT ADIKTIF Pramono, Sidik; Nurjannah, Nurjannah
Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam Vol 7, No 3 (2024): November
Publisher : PABKI (Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam) Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59027/alisyraq.v7i3.737

Abstract

Pelaksanaan rehabilitasi narkoba konseling kecanduan merupakan pendamping sosial yang memiliki peran dan kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diperoleh dari pelatihan dan atau pengalaman praktik. Begitu pula konselor yang ada di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan An-Nur Haji Supono Purbalingga memiliki peranan dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dengan kompetensi yang dimilikinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan yang dimiliki konselor adiksi berdasarkan perspektif Kemensos RI yang dimiliki konselor adiksi dan teknik apa saja yang digunakan dalam proses konseling di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan An-Nur Haji Supono Purbalingga. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Penarikan sampel dengan purposive sampling yaitu subyek yang diteliti adalah konselor adiksi sebanyak 2 orang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa konselor adiksi cukup kondusif dan efektif dalam menjalankan perannya serta memiliki keterampilan yang memadai dalam pelayanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan adanya keberhasilan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.
MODEL PREDIKSI PROBABILISTIK LONGSOR YANG DIPICU GEMPABUMI DI WILAYAH PURWOSARI, KULON PROGO Pramono, Sidik; Nugroho, Arif Rianto Budi; Cahyadi, Tedy Agung; Suharsono, Suharsono; Maharani, Yohana Noradika
JOURNAL ONLINE OF PHYSICS Vol. 10 No. 3 (2025): JOP (Journal Online of Physics) Vol 10 No 3
Publisher : Prodi Fisika FST UNJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jop.v10i3.44326

Abstract

Longsor yang dipicu gempa bumi merupakan ancaman signifikan di wilayah dengan topografi curam dan aktivitas seismik tinggi, seperti Purwosari, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji probabilitas longsor akibat gempa bumi melalui integrasi metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) untuk karakterisasi geologi permukaan dan pemodelan probabilistik berdasarkan pendekatan Hamburger et al. (2020). Data mikrotremor dari 22 titik digunakan untuk mengestimasi parameter Vs30 dan ketebalan tanah (soil thickness), yang kemudian diintegrasikan dengan parameter spasial lain seperti peak ground velocity (PGV), kemiringan lereng (slope), dan Compound Topographic Index (CTI). Hasil pemodelan menggunakan regresi logistik multivariat menunjukkan bahwa 56,69% wilayah studi termasuk dalam kategori risiko rendah hingga sedang, 40,36% dalam kategori sedang hingga tinggi, dan 2,26% berada pada kategori tinggi. Integrasi metode HVSR dan model probabilistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona rawan longsor akibat gempa bumi serta mendukung perumusan strategi mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang berbasis kerentanan seismik di kawasan wisata alam seperti Purwosari.
Problem Identification and Policy Network on Law Number 21 Year 2023 on National Capital City Rivandi, Sultan; Pramono, Sidik
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i2.4015

Abstract

This research aims to analyze the identification of issues during the policy formulation process of law number 21 of 2023 concerning the national capital and to conduct a network analysis of policy formulation pertaining to the same law. The research employs a descriptive method with a qualitative approach, utilizing data collection techniques through interviews and literature studies. The findings indicate several identified issues, including environmental sustainability, long-term financing, and governance efficiency. The government has implemented several improvements, such as ensuring legal certainty, long-term financing, flexible and responsive regulations to change, and the sustainability of national capital development. This process reflects the government's efforts to address shortcomings in previous policies, particularly regarding the strengthening of legal and socio-cultural positions. Nevertheless, in areas related to economic aspects, funding management, and environmental issues, there is limited public criticism or input accommodated. Furthermore, the interaction patterns among actors (policy networks) indicate an increase in public participation space, although the central government's dominance as an aggregator of interests still significantly influences other actors in the policy formulation process, leading to a closure in policy options. The policy formulation process of law number 21 of 2023 concerning the national capital has not achieved a balance among the stakeholders involved.
Kajian Implementasi Pengawasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia: Perspektif Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Riza Dian Triwibowo; Pramono, Sidik
Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom
Publisher : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37525/mz/2025-1/1090

Abstract

Implementasi pengawasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, merupakan isu penting dalam kebijakan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran subsidi BBM, termasuk efektivitas distribusi, ketepatan sasaran, dan potensi penyalahgunaan. Alokasi anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun 2022, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem pengawasan. Penyebab subsidi tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, tampak dari aspek distribusi fisik maupun administrasi data. Tujuan utama penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan dan efektivitas pengawasan subsidi BBM di Indonesia berdasarkan persekptif teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Metode kualitatif yang digunakan dalam kajian ini dengan pengumpulan dan analisis data melalui studi literatur dan sumber data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.  Kajian berkaitan dengan Ability of the Statute to Structure Implementation,  Tractability of the Problem (Kemudahan Pengelolaan Masalah), Non-Statutory Variables Affecting Implementation (Variabel Non-Statutori yang Mempengaruhi Implementasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan distribusi dan ketepatan target melalui regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan Aplikasi XStar untuk memfasilitasi proses administrasi, masih terdapat celah yang signifikan dalam pengawasan yang perlu diatasi. Dengan demikan untuk mencapai tujuan kebijakan subsidi BBM yang efektif, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi dalam proses distribusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, serta untuk mengurangi beban fiskal negara yang diakibatkan oleh subsidi yang tidak tepat sasaran.
INDIVIDUAL COUNSELING USING EXPRESSION CARDS TO CHANGE THE PERSONALITY OF AN INTROVERT INDIVIDUAL STUDENT INTO AN EXTROVERT Pramono, Sidik
Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam Vol 8, No 2 (2025): Juli
Publisher : PABKI (Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam) Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59027/alisyraq.v8i2.853

Abstract

This study aims to understand in depth how expression cards can help introverted physically disabled students develop their self-expression and social interaction skills during individual counseling sessions. The study specifically explores the experiences, perceptions, and changes felt by physically disabled students during the counseling process using expression cards. The scope of this study includes exploring the process of interaction between physically disabled students and expression cards, dynamics during counseling sessions, and changes felt in the context of students' social and emotional relationships. The method used is a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews with physically disabled students and counselors, participant observation during counseling sessions, and reflective analysis of student narratives. Data analysis was carried out thematically to find patterns and meanings from students' experiences. The results showed that expression cards provide space for introverted physically disabled students to express their feelings indirectly, thus helping them feel more comfortable in communicating. Physically disabled students reported that expression cards made it easier for them to understand and convey emotions that were difficult to express verbally. In addition, individual counseling sessions with this tool created an environment that supported students' social interactions with classmates. It is concluded that expression cards are effective as a counseling tool to help introvert students develop social and emotional skills. The interaction process facilitated by these cards has a positive impact on students' openness and self-confidence in interacting. This study recommends the development of similar media that are more adaptive to the needs of individuals with disabilities to support successful counseling.
Open Government Data Maturity Assessment at the General Elections Commission of Indonesia Using the OD-MM Model Sa’adah, Salma; Pramono, Sidik
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 3 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i3.4514

Abstract

The General Elections Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI) plays a crucial role in ensuring electoral transparency through data openness. In response to growing demands for openness, KPU RI launched the Open Data KPU platform. However, in the context of the 2024 General Elections, challenges such as data leakage, fragmented portals, system inaccuracies, and the absence of unified regulations under the One Data Indonesia initiative continue to hinder the effectiveness of open government data (OGD) implementation. These issues not only obstruct data governance but also risk undermining public trust in electoral integrity. To address this, the study assesses KPU RI’s OGD maturity using the Open Data Maturity Model (OD-MM) by Solar et al., through a qualitative approach combining expert interviews and document analysis. The findings reveal that KPU RI’s OGD maturity level remains at Level 2, categorized as Emerging Capacities, which indicates that capabilities to meet the required criteria have begun to appear, with similar procedures being carried out, but without formal standards or documented processes. By applying the OD-MM framework in an electoral data context, this research offers insights for improving OGD governance in public institutions and enhancing the effectiveness of digital democracy initiatives.
IKN: Economic Opportunity or Threat? A Comprehensive Public Policy Analysis on the Economic and Social Impacts of Indonesia's Capital City Relocation Rivandi, Sultan; Pramono, Sidik
Journal Public Policy Vol 10, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v10i2.8938

Abstract

Indonesia's plan to relocate its capital city from Jakarta to Kalimantan Island, initially proposed by President Joko Widodo in 2019, was formalized in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This project, often described as the largest of its kind globally, aims to boost national economic growth and promote economic equity, addressing issues that Jakarta can no longer accommodate. Various economic theories suggest that such relocations have substantial economic impacts, with public policy playing a critical role in determining success. This article analyzes the public policy narrative surrounding the capital city's relocation, particularly from an economic perspective, focusing on its potential opportunities and threats. Using a narrative analysis approach combined with a cross-sectional case study, this research examines the experience of other countries, such as Brazil, as well as statements from Indonesia's Ministry of National Development Planning (Bappenas), which positions Brazil as a reference model. The findings indicate that Indonesia's financial preparedness and the robustness of its public policy framework are pivotal to the success of this relocation. The study explores whether relocating the capital will represent an economic opportunity or a potential threat to Indonesia's future.
Memahami Kekhususan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Asimetris Ariyanti, Aprilia Dwi; Pramono, Sidik
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i11.52278

Abstract

Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara menandai perubahan besar dalam pola pemerintahan di Indonesia. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai wilayah pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, yang administrasinya dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Sebagai lembaga setingkat pemerintah pusat, OIKN menjalankan fungsi pemerintahan daerah dengan pendekatan hybrid yang menggabungkan aspek pemerintahan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekhususan IKN melalui prinsip-prinsip pemerintahan asimetris yang diakui dalam Konstitusi. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini membandingkan kekhususan IKN dengan daerah khusus lainnya di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa IKN memiliki asimetri politik, administrasi, dan fiskal yang unik, seperti pembentukan NSPK, pengelolaan keuangan langsung dari APBN, dan pengawasan oleh DPR. Kekhususan ini menjadikan IKN sebagai laboratorium tata kelola pemerintahan baru di Indonesia yang menuntut pendekatan kerja yang efektif dan tangkas untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan menciptakan identitas nasional.
Konstruksi Kelembagaan Daerah Khusus Jakarta Pramono, Sidik
LITERATUS Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v6i1.1517

Abstract

After the State Capital City Law relocated Indonesia's capital to the Nusantara region in East Kalimantan, Jakarta's status changed to that of a special region. This change was ratified with the approval of the Special Region Provincial Law for Jakarta during the Plenary Session of the People's Representative Council on March 28, 2024. Jakarta's unique efforts to become a progressive and sustainable global city necessitate coordination and integration with neighbouring areas, including those within the Jakarta Agglomeration Zone. This study utilises a qualitative approach with a descriptive analysis methodology, gathering data through documentary research involving document collection and analysis. Data analysis techniques included data reduction, display, discussion, and conclusion drawing, with data validity assessed through triangulation. The research aims to recognise the necessity for new institutions to manage Jakarta as a special region and ensure their support for Jakarta's transformation into a globally significant national economic hub, including its surrounding areas. The research findings emphasise the importance of these new institutions, as the capital city area and its supporting regions are no longer considered manageable separately, exacerbated by regulatory differences between central and regional levels.