Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekspresi Seni : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni Diakronika
Novandana, Muhamad Rio
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Representation of Women in Paintings From The Private Collection of OHD Museum, Magelang Novandana, Muhamad Rio
Ekspresi Seni : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni Vol 26, No 2 (2024): Ekspresi Seni : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni
Publisher : LPPM Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/ekspresi.v26i2.4813

Abstract

Penulisan ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap karya seni yang terpajang di Museum OHD Magelang. Dari sekian banyaknya lukisan, penggambaran mengenai perempuan sangat terlihat jelas perbedaan penggambarannya. Sudut pandang pelukis memang menjadi salah satu tumpuan dari bagaimana karya lukis tersebut akhirnya dibuat. Perbedaan tersebut dapat terlihat sebagai bagaimana objektifikasi perempuan dilihat dalam sudut pandang pelukis, yang tentunya keduanya saling bertolak belakang, karena adanya interpretasi yang berbeda tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya, menggabungkan sudut pandang pelukis dan penikmat seni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teori studi kasus. Hasilnya, dari enam lukisan yang diambil tiga merepresentasikan permepuan sebagai objek keindahan. Penggambarannya menyajikan keanggunan, keteduhan, kecantikan wanita yang bisa dinikmati keindahannya dalam goresan kuas yang lembut, dengan warna yang cenderung pucat. Semenntara di sisi lain penggambaran perempuan sebagai objek erotisme terlihat dari bagaimana lukisan dibuat dengan menampilkan tubuh wanita secara vulgar, tidak memakai baju, dan menunjukan area yang terbilang sensitif, penggambarannya sebagai perempuan sebagai objek seksual, gairah dan nafsu. Dari adanya pembahasan tersebut disimpulkan bagaimana pandangan laki-laki saat melihat wanita sebagai dua objek yang berbeda, wanita sebagai unsur keteduhan dan keindahan, disisi lain wanita sebagai objek seksualitas dan nafsu.
Making Land Leaseable: Woeste Gronden and the Genealogy of Colonial Agrarian Governance in Priangan (1830–1870) Novandana, Muhamad Rio; Setiawati, Nur Aini
Diakronika Vol 26 No 1 (2026): DIAKRONIKA
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/diakronika/vol26-iss1/519

Abstract

Studies of colonial agrarian history often place the Agrarische Wet 1870 as the starting point for land liberalization in the Dutch East Indies. This article argues that key infrastructures for privatized access to land were assembled earlier through the leasing of woeste gronden (uncultivated ‘waste’ lands), with focus on Priangan. Using critical historical methods, the study operationalizes Foucault’s analytics by reading colonial archives as instruments of knowledge production: Koloniaal Verslag tables and Staatsblad regulations are analyzed as techniques of calculation and legibility (governmentality), while the language and evidentiary rules that defined which land could be leased are examines as a ‘regime of truth’. Sources include Koloniaal Verslag reports and statistical appendices (mid-1850s-1880), Staatsblad 1856 No. 64 and related reglations, lease contracts and dispute correspondence, and the 1857 Priangan residency map. The study finds: (1) a marked growth of leased parcels and rental revenues before 1870, indicating the conversion of land into fiscal assets; (2) woeste gronden was operationalized through exclusions of cultivated and desa lands, allowing customary tenure to be treated as administratively ‘unproven’; (3) implementation relied on hybrid state-capital-local-elite arrangements to secure labour and boundaries; and (4) maps and contracts stabilized claims through survey, boundary-making, and documentary inscription. The article reframes 1870 as a legal consolidation of earlier classificatory and leasing practices, and cautions that ‘empy land’ labels can enable agrarian dispossession when documentary legibility overrides lived tenure relations
Co-Authors Nur Aini Setiawati