Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an
Asri, Nurul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum

 1 
LEGAL BINDING REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Asri, Nurul; Fikri, Sultoni
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i01.1774

Abstract

Rekomendasi tertulis camat dalam tata cara pemberhentian perangkat desa memuat ketentuan pengaturan yang tidak jelas mengenai rekomendasi tertulis. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemberhentian perangkat desa. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah rekomendasi tertulis tersebut memiliki sifat legal binding. Urgensi pengusutan ini adalah untuk mengetahui legal binding dari rekomendasi tertulis camat dalam proses pemberhentian perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normative dalam pendekatan (statute aprroach) dan pendekatan (konseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi kegiatan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat 1 huruf g UU Nomor 23 Tahun 2014. Camat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Dalam hal ini, camat akan mempunyai tugas terkait dengan proses pemberhentian pegawai desa. Dari segi legalitas, ketentuan ini masih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masih belum jelasnya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada camat untuk memberikan rekomendasi. Selain itu, rekomendasi wakil kepala desa mengenai tata cara pemberhentian kepala desa tidak mempunyai sifat legal binding dikarenakan ketentuannya tidak terlalu rinci, sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan daerah masing-masing.
Co-Authors Agustiar agustiar Delima, Desi Asmara Ellya Roza Fikri, Sultoni Pertiwi, Yusdiah Rizkiyah, Azdiva Miftahur