Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu
Maharani, Putu Arbi Regina
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423.Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.) Darma Suputra, Gede Ngurah; Dewi, Vidia Nastiti; Maharani, Putu Arbi Regina; Rahmadani, Firdausi Nuzula; Damayanti, Silvia
Belom Bahadat Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v14i2.1214

Abstract

Abstrak Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, harmonis, saling mendukung, dan melengkapi satu sama lain. Di Indonesia, pernikahan bisa menjadi kompleks ketika pasangan berasal dari agama atau keyakinan yang berbeda. Pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan untuk menyetujui permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda agama. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru menerima permohonan tersebut dalam register perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dan kenyataan yang ada (das sein). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, mengkaji teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan terkait. SEMA sebenarnya ditujukan untuk mengawasi hakim, namun kekuatannya dalam konteks spesifik suatu kasus bisa berbeda. Hakim tetap memiliki wewenang untuk menafsirkan SEMA sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Penetapan Pengadilan, seperti dalam kasus nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr., dapat dianggap sebagai putusan pengadilan yang bersifat final. Dalam kasus tersebut, para pemohon diberikan izin untuk mencatatkan pernikahan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Kata Kunci: Kesenjangan Hukum, Perkawinan, Beda Agama
Co-Authors Darma Suputra, Gede Ngurah Dewi, Vidia Nastiti Rahmadani, Firdausi Nuzula Silvia Damayanti