Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Journal of Progressive Law and Legal Studies Management Studies and Business Journal Jurnal Inspektorat JIH
Rahmadani, Firdausi Nuzula
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423.Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.) Darma Suputra, Gede Ngurah; Dewi, Vidia Nastiti; Maharani, Putu Arbi Regina; Rahmadani, Firdausi Nuzula; Damayanti, Silvia
Belom Bahadat Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v14i2.1214

Abstract

Abstrak Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, harmonis, saling mendukung, dan melengkapi satu sama lain. Di Indonesia, pernikahan bisa menjadi kompleks ketika pasangan berasal dari agama atau keyakinan yang berbeda. Pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan untuk menyetujui permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda agama. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru menerima permohonan tersebut dalam register perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dan kenyataan yang ada (das sein). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, mengkaji teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan terkait. SEMA sebenarnya ditujukan untuk mengawasi hakim, namun kekuatannya dalam konteks spesifik suatu kasus bisa berbeda. Hakim tetap memiliki wewenang untuk menafsirkan SEMA sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Penetapan Pengadilan, seperti dalam kasus nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr., dapat dianggap sebagai putusan pengadilan yang bersifat final. Dalam kasus tersebut, para pemohon diberikan izin untuk mencatatkan pernikahan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Kata Kunci: Kesenjangan Hukum, Perkawinan, Beda Agama
Political Exclusion and Disenfranchisement in the Electoral Systems of India and Israel under International Human Rights Standards Rahmadani, Firdausi Nuzula; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 03 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i03.1816

Abstract

This study investigates the institutionalization of political exclusion and electoral disenfranchisement in India and Israel, two states that claim adherence to democratic norms while systematically excluding specific populations from political participation. Drawing on a normative legal approach, this paper analyzes how domestic legislation, particularly India's Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC), as well as Israel's Nation-State Law, creates legal frameworks that contradict international human rights standards. Using statute, conceptual, and comparative approaches, the research evaluates the extent to which these legal instruments undermine the principles of universal suffrage and non-discrimination as outlined in the ICCPR and UDHR. The findings reveal that both states employ legalistic mechanisms, whether through administrative verification processes or territorial segmentation, to disenfranchise ethnic and religious minorities under the guise of lawful governance. This practice not only erodes the integrity of electoral democracy but also highlights a legitimacy gap between national legal systems and international normative expectations. The study emphasizes the urgency of confronting “authoritarian legalism” in democratic regimes, which often escape international accountability. Although limited by its reliance on secondary data and absence of empirical fieldwork, this paper contributes to the global discourse on electoral justice by exposing how law can be weaponized to suppress political inclusion. Future research should explore the lived impacts of disenfranchisement and assess how international bodies can strengthen enforcement of electoral rights. Ultimately, genuine democracy cannot exist where the right to vote is selectively granted, and legal systems are used to sustain structural exclusion.
Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris, dan Thailand Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Satya, Renhaddwi Mahadana; Rahmadani, Firdausi Nuzula
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i1.10

Abstract

Permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada lemahnya efektivitas regulasi dan penegakan hukum, khususnya dalam pemulihan aset hasil korupsi. Meskipun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PERAMPASAN ASET) telah lama diusulkan sebagai instrumen hukum untuk mengatasi persoalan ini, hingga kini regulasi tersebut belum disahkan. Ketidakpastian hukum ini menghambat upaya pemulihan aset negara dan memperlemah efek jera bagi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi, doktrin hukum, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang penerapan regulasi ini di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa absennya peraturan khusus perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia menjadi kendala utama dalam efektivitas pengembalian aset negara. Penelitian ini merekomendasikan pengesahan regulasi yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, penguatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset, serta pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil kejahatan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara secara lebih optimal.
Ketidakadilan Kebijakan Pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Implikasinya terhadap Hak Sosial-Ekonomi Guru Honorer di Indonesia Putra Jumantoro, Tegar Raffi; Rahmadani, Firdausi Nuzula
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3277

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 tahun 2025 serta implikasinya terhadap keadilan prosedural dan redistribusi fiskal di sektor pendidikan, khususnya bagi guru honorer yang masih berjumlah 237.196 orang per 30 Desember 2025. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian norma pengangkatan tersebut dengan prinsip meritokrasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jaminan kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta mengevaluasi implikasinya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi ketidaksinkronan prosedural dan ketimpangan redistributif yang berdampak pada legitimasi kebijakan publik dan perlindungan hak sosial ekonomi guru honorer. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis norma pengangkatan PPPK dengan teori keadilan Rawls dalam konteks kebijakan fiskal MBG. Implikasi penelitian ini mendorong reformulasi norma pengangkatan, pengakuan masa kerja, serta penataan ulang prioritas fiskal untuk menjamin keadilan substantif dan keberlanjutan mutu pendidikan nasional.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LABOR LAW PROTECTION IN INTERNSHIP PROGRAMS ADDRESSING EXPLOITATION LEARNING QUALITY AND CORPORATE COMPLIANCE Rahmadani, Firdausi Nuzula; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY) Vol. 2 No. 12 (2025): Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/m7952546

Abstract

Internships are vital for youth transitions into work but often lack legal protection and coherent Human Resource Management (HRM) design. This study examines Indonesia’s apprenticeship law and HRM frameworks to assess alignment and propose reforms. The objectives are to map statutory rules, identify enforcement gaps, and recommend HRM-informed policies. The method is normative juridical using library research of primary legal sources, ministerial regulations, and doctrinal literature. Analysis follows a deductive doctrinal method, extracting legal norms and synthesizing them with HRM concepts on program design, supervision, compensation, assessment, and governance. Implementation focused on close reading of Law Number 13 of 2003 on Employment and Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020. Findings indicate that the legal framework mandates written apprenticeship agreements, supervisory provisions, allowances, safety coverage, and certification, yet enforcement is inconsistent. Gaps include variable allowance practices, weak monitoring, and limited sanctions that permit exploitative placements. Conceptual HRM analysis suggests that clear competency outcomes, trained mentors, transparent compensation, and governance reduce exploitation and improve employability. The study concludes that strengthening legal standards must be paired with regulator-backed HRM guidance and employer incentives. Recommendations prioritize enforcement enhancement, minimum allowance benchmarks, mentor capacity building, and co-designed assessment rubrics with education partners.
Pluralisme Hukum dalam Menghadapi Ancaman Gastrokolonialisme yang Menggerus Identitas Budaya Masyarakat Adat Rahmadani, Firdausi Nuzula; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025 - Februari 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam beberapa dekade terakhir, gastrokolonialisme, penetrasi makanan yang diproduksi secara industri dan sangat diproses ke dalam sistem pangan adat, telah mengubah pola makan, ekonomi, dan hubungan hukum di Indonesia. Makalah ini mengkaji bagaimana pluralisme hukum dapat menahan rezim makanan gastrokolonialisme dan menilai dampak kebijakan food estate yang dipimpin negara terhadap kedaulatan adat dan kesehatan masyarakat. Menggunakan desain metode campuran, studi ini menggabungkan analisis hukum doktrinal terhadap undang-undang dan yurisprudensi Indonesia, tinjauan kebijakan instrumen perkebunan pangan dan peraturan presiden, sintesis empiris statistik nutrisi dan penggunaan lahan, serta studi kasus lapangan komparatif di Merauke dan Dogiyai. Temuan mengungkapkan pergeseran yang dipercepat dari makanan lokal yang beragam menuju produk olahan, peningkatan terukur dalam indikator yang terkait dengan beban ganda malnutrisi dan penyakit tidak menular, serta kesenjangan yang persisten antara perlindungan konstitusional untuk hak-hak adat dan praktik di lapangan, terutama implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang lemah, prioritas administratif untuk alokasi lahan berskala besar, dan pengakuan yang tidak memadai terhadap hak ulayat. Kerangka teoretis yang mengacu pada Vandana Shiva menekankan kedaulatan benih, kritik ekofeminisme terhadap monokultur, dan kewajiban moral untuk melindungi keanekaragaman hayati serta pengetahuan komunitas. Pluralisme hukum dapat menyelaraskan hukum agraria, kehutanan, dan pangan dengan norma-norma adat hanya jika langkah-langkah perlindungan prosedural dapat ditegakkan (pendaftaran partisipatif, FPIC yang mengikat, metrik dampak yang sensitif secara budaya) dan upaya untuk mengatasi kerugian non-ekonomi diinstitusionalisasi. studi merekomendasikan integrasi indikator kesehatan dan keanekaragaman hayati ke dalam perizinan dan penilaian dampak, pengakuan yuridis dan pendaftaran hak ulayat masyarakat adat, serta pendanaan terarah untuk alternatif agroekologis yang dipimpin oleh komunitas agar pengembangan kawasan pangan mendukung (bukan merusak) kedaulatan masyarakat adat, kesehatan masyarakat, dan ketahanan ekologi.
Co-Authors Darma Suputra, Gede Ngurah Dewi, Vidia Nastiti Jumantoro, Tegar Raffi Putra Maharani, Putu Arbi Regina Putra Jumantoro, Tegar Raffi Satya, Renhaddwi Mahadana Silvia Damayanti