Gusnia, Gusnia
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Manajemen Dalam Pengembangan SDM Terhadap Keharmonisan Hubungan Industrial Di Kota Batam Gusnia, Gusnia; Dompak, Timbul; Salsabila, Lubna
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v5i2.7930

Abstract

Dalam memecahkan masalah pengembangan kualitas individu yang kompetitif mengendalikan pertumbuhan populasi. merupakan sumber daya yang dapat memberikan kontribusi khususnya terhadap pengembangan wilayah penyediaan tenaga kerja untuk menunjang kegiatan perekonomian namun jika peningkatan jumlah sumber daya manusia tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia maka pertumbuhan demografi menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi. dapat menghambat pembangunan. Penguatan sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, seleksi menjadi fokus utama strategi pengembangan sumber daya manusia yang memadai untuk menjawab tantangan kota Batam, mengingat Indonesia saat ini berada pada masa masyarakat. Permasalahan Umum Dari seluruh kegiatan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Batam saat ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan yang namanya program yang dibuat oleh manajemen adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas, dan jelas sekali bahwa hubungan antara manajemen dan karyawan sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan jika kinerja karyawan semaksimal mungkin. mungkin maka dapat dikatakan sistem manajemen SDM sudah baik
Peran Manajemen Dalam Pengembangan SDM Terhadap Keharmonisan Hubungan Industrial Di Kota Batam Gusnia, Gusnia; Dompak, Timbul; Salsabila, Lubna
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v5i2.7930

Abstract

Dalam memecahkan masalah pengembangan kualitas individu yang kompetitif mengendalikan pertumbuhan populasi. merupakan sumber daya yang dapat memberikan kontribusi khususnya terhadap pengembangan wilayah penyediaan tenaga kerja untuk menunjang kegiatan perekonomian namun jika peningkatan jumlah sumber daya manusia tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia maka pertumbuhan demografi menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi. dapat menghambat pembangunan. Penguatan sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, seleksi menjadi fokus utama strategi pengembangan sumber daya manusia yang memadai untuk menjawab tantangan kota Batam, mengingat Indonesia saat ini berada pada masa masyarakat. Permasalahan Umum Dari seluruh kegiatan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Batam saat ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan yang namanya program yang dibuat oleh manajemen adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas, dan jelas sekali bahwa hubungan antara manajemen dan karyawan sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan jika kinerja karyawan semaksimal mungkin. mungkin maka dapat dikatakan sistem manajemen SDM sudah baik
Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam: Tantangan serta Implikasinya terhadap Tata Kelola Pemerintahan Gusnia, Gusnia; Oktavia, Yunisa
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 11 No 2 (2023): November, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/76xbxd97

Abstract

Kota Batam merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia karena letaknya berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta berada pada jalur pelayaran internasional yang menjadikannya sebagai kawasan penting bagi kegiatan pelabuhan, perdagangan bebas, dan investasi. Namun demikian, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam menghadapi persoalan kelembagaan yang kompleks akibat adanya dua otoritas yang sama-sama memiliki pengaruh besar, yaitu Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dualisme kepemimpinan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam bidang pengelolaan lahan, tata ruang, pelayanan publik, dan pengaturan investasi, yang pada akhirnya memunculkan ketimpangan kekuasaan serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dua kepemimpinan antara Pemko Batam dan BP Batam, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul akibat dualisme kelembagaan tersebut, serta menjelaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance sebagai solusi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi pendukung yang relevan dengan isu otonomi daerah, kawasan perdagangan bebas, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam menyebabkan lemahnya koordinasi antarlembaga, ketidakjelasan pembagian tugas, terganggunya kepastian hukum bagi investor, serta menurunnya efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, BP Batam cenderung memiliki posisi kelembagaan yang lebih kuat dalam urusan strategis pembangunan, sedangkan Pemko Batam lebih berfokus pada administrasi pemerintahan, sehingga hubungan keduanya menjadi tidak seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian persoalan dualisme kelembagaan di Kota Batam memerlukan kejelasan batas kewenangan, harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip-prinsip good governance seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berkelanjutan di Kota Batam.